Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama sejumlah menteri di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara IV, Jakarta Pusat, pada Minggu malam (12/10/2025). Pertemuan ini membahas sejumlah isu strategis, mulai dari sistem perbankan nasional hingga efektivitas kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE).
Rapat yang berlangsung hingga larut malam itu juga dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Mensesneg Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Angga Raka Prabowo, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Pembahasan tadi mencakup sistem keuangan dan perbankan nasional, termasuk evaluasi terhadap kebijakan baru terkait penempatan DHE hasil ekspor,” ujar Prasetyo Hadi kepada wartawan usai pertemuan.
Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang mewajibkan eksportir dari sektor pertambangan nonmigas, perkebunan, kehutanan, dan perikanan menempatkan 100% DHE di sistem keuangan nasional selama 12 bulan.
Kebijakan ini merupakan penyempurnaan dari PP Nomor 36 Tahun 2023 yang mengatur sektor migas, dengan tujuan memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan perekonomian nasional.
“Sudah berlaku sejak Maret, dan sekarang sedang dievaluasi dampaknya terhadap sektor ekspor maupun stabilitas ekonomi,” tambah Prasetyo.
Ia mengakui bahwa meskipun sebagian eksportir telah menempatkan DHE di dalam negeri, hasil implementasinya belum sesuai harapan.
“Sudah berjalan, tapi memang belum optimal. Karena itu, Presiden meminta dilakukan kajian ulang untuk mengetahui hambatannya,” jelasnya.
Rapat terbatas di Kertanegara itu disebut menjadi bagian dari agenda rutin Presiden untuk memastikan kebijakan ekonomi berjalan efektif serta mampu memperkuat fundamental keuangan nasional.
Komentar