Pangkalan AS

✍🏻Fitriyan Zamzami

Setiap kali konflik di Timur Tengah memanas, satu hal selalu muncul lagi ke permukaan: pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Teluk.

Arab Saudi, Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, Yordania. Hampir semuanya menampung pasukan Amerika.

Bagaimana ceritanya negara-negara mayoritas Muslim ini bisa menjadi rumah bagi begitu banyak pangkalan militer AS?

Ada dua jawaban yang biasanya muncul.

Yang pertama: ini demi keamanan kawasan. Negara-negara Teluk butuh perlindungan dari ancaman luar.

Yang kedua: ini murni kepentingan Amerika.

Seperti biasa, sejarah biasanya tidak sesederhana memilih salah satu.

Kalau ditarik jauh ke belakang, ceritanya bahkan dimulai sebelum Perang Dunia II selesai.

Pada Maret 1945, seperti diungkap dalam dokumen US Department of State ini, para perencana militer Amerika menyimpulkan bahwa mereka membutuhkan sebuah lapangan udara di Dhahran, Arab Saudi. Lokasinya strategis—di tengah jalur penerbangan antara Kairo dan Karachi. Pangkalan ini bisa memperpendek rute sekitar 200 mil dan menghemat banyak bahan bakar.

Tapi dalam dokumen diplomatik AS saat itu disebutkan alasan lain yang lebih penting: minyak.

Saat itu ladang minyak Saudi baru saja ditemukan dan potensinya luar biasa besar. Perusahaan-perusahaan Amerika sudah mendapat konsesi untuk mengelolanya.

Sejak 1933, Standard Oil of California—yang kini kita kenal sebagai Chevron—menandatangani perjanjian eksplorasi dengan kerajaan Saudi. Penemuan minyak besar di Dammam pada 1938 mengubah masa depan kawasan itu.

Pada 1944, beberapa perusahaan minyak Amerika membentuk kemitraan yang kemudian dikenal sebagai Aramco.

Dalam dokumen resmi Washington saat itu disebutkan bahwa pangkalan udara di Dhahran akan membantu lalu lintas udara menuju ladang-ladang minyak yang dikelola perusahaan Amerika di Saudi dan Bahrain.

Raja Abdulaziz bin Saud sebenarnya menyetujui pembangunan pangkalan itu. Tapi dengan satu syarat penting: militer Amerika hanya boleh menggunakannya tiga tahun setelah perang selesai. Setelah itu, bandara tersebut harus kembali menjadi fasilitas sipil.

Namun sejarah berjalan dengan caranya sendiri.

Pada 1951, kepemilikan pangkalan memang berpindah ke Saudi. Tapi Amerika tetap menggunakannya. Alasannya: Perang Dingin dengan Uni Soviet baru saja dimulai.

Lalu datang perubahan besar lain di kawasan.

Pada 1948, lahir sebuah negara baru bernama Israel.

Awalnya Amerika tidak terlalu dekat. Tapi sejak 1960-an, Israel justru menjadi salah satu sekutu strategis utama Washington di Timur Tengah.

Ketika perang Arab-Israel kembali meletus pada 1973, negara-negara Arab mencoba menekan Barat dengan embargo minyak. Harga minyak melonjak tajam dan pasokan ke Barat terganggu.

Namun setahun kemudian, Amerika berhasil mencapai kesepakatan penting dengan Saudi.

Inilah yang kemudian dikenal sebagai kesepakatan petrodolar.

Saudi menjual minyaknya dalam dolar AS. Keuntungan dari penjualan minyak itu kemudian diinvestasikan kembali ke Amerika. Sebagai imbalan, Washington memberikan perlindungan militer.

Di masa inilah pangkalan-pangkalan militer Amerika di kawasan mulai berkembang.

Setelah itu jaringannya semakin luas.

Hari ini, sekitar 45 ribu tentara AS biasanya berjaga bergilir di berbagai pangkalan di Timur Tengah. Setelah perang Gaza 2023, jumlah itu bahkan naik menjadi sekitar 54 ribu personel.

Merujuk data per 2022, lebih dari 2.700 tentara AS ditempatkan di Arab Saudi. Di sini ditempatkan sistem pertahanan udara canggih seperti rudal Patriot dan THAAD. Belakangan terungkap Pangkalan Prince Sultan juga jadi hanggar pesawat pengintai AS Boeing E-3 Sentry yang dihancurkan Iran

Pangkalan terbesar ada di Al Udeid, Qatar. Di sana sekitar 10 ribu personel ditempatkan bersama lebih dari 100 pesawat tempur.

Di Bahrain, markas Armada Kelima AS menampung sekitar 9 ribu personel.

Di Kuwait, dua pangkalan besar menampung sekitar 13.500 tentara.

Di Uni Emirat Arab, pangkalan udara Al-Dhafra menampung sekitar 3.500 personel dan berbagai pesawat pengintai.

Sementara di Yordania ada sekitar 3 ribu tentara, dan di Oman beberapa ratus personel ditempatkan untuk operasi udara.

Pertanyaannya kemudian berubah: apakah pangkalan-pangkalan ini hanya untuk pertahanan?

Rekam jejaknya menunjukkan fungsi yang jauh lebih luas.

Pangkalan di Qatar, Kuwait, dan Bahrain menjadi titik logistik utama invasi AS ke Afghanistan setelah serangan 11 September 2001.

Ironisnya, pemimpin Alqaidah Usamah bin Ladin justru sering menyebut keberadaan pangkalan militer AS di Saudi sebagai salah satu alasan perlawanannya terhadap Amerika.

Perang Afghanistan yang berlangsung hingga 2021 menewaskan sekitar 176 ribu sampai 212 ribu orang.

Invasi AS ke Irak pada 2003 juga banyak dikoordinasikan dari pangkalan di Qatar dan Kuwait. Studi kesehatan global memperkirakan hampir 500 ribu orang tewas langsung akibat perang itu.

Belum lagi intervensi AS di perang sipil Suriah sejak 2014, yang juga dilancarkan dari pangkalan-pangkalan yang sama. Intervensi itu memancing Iran dan Rusia ke negara tersebut, terlibat perang yang menewaskan sekitar 600 ribu jiwa dari berbagai pihak yang bersengketa.

Kini pangkalan-pangkalan AS di Teluk itu juga menjadi bagian penting dalam perlindungan Israel. Ketika Iran menembakkan rudal ke Israel pada 2025, sebagian di antaranya dicegat oleh sistem pertahanan udara yang ditempatkan di pangkalan AS di Yordania dan Arab Saudi.

Ironisnya, AS tak punya satupun pangkalan permanen di Israel. Rencana pembangunan pangkalan AS di Israel bahkan baru mulai diwacanakan enam hari lalu!

Keberadaan pangkalan ini juga membuat negara-negara Teluk ikut terseret dalam konflik. Dalam serangan terbaru ke Iran misalnya, ada bukti bahwa pangkalan di Kuwait dipakai untuk meluncurkan misil HIMARS. Pesawat pengisi bahan bakar AS yang ikut operasi juga terlihat parkir di Saudi.

Ketika Iran membalas, yang menjadi sasaran bukan hanya Amerika—tetapi juga negara tempat pangkalan itu berada.

Di titik ini, fungsi pangkalan tersebut menjadi paradoks.

Ia dibangun atas nama perlindungan.
Namun dalam banyak kasus justru membuat negara tuan rumah ikut menjadi target. Negara Teluk saat ini justru menghabiskan rudal pencegatnya untuk melindungi pangkalan AS. Ada estimasi bahwa tiga per empat amunisi pencegat sudah habis untuk upaya ini.

Barangkali, sudah saatnya negara-negara itu menimbang tuntutan gencatan senjata permanen dari Iran. Jika Selat Hormuz ingin kembali dibuka dan ketegangan mereda, negara-negara Teluk diminta melakukan satu hal: mengusir pasukan Amerika dari wilayah mereka.