PURBAYA: KETIKA SANG PENDOBRAK HARUS MENINGGALKAN LAPANGAN BANTENG
Oleh: Peter F. Gontha
Ada orang kehilangan jabatan karena gagal.
Ada yang pergi karena skandal.
Tetapi ada pula yang meninggalkan kursinya justru ketika sedang membuat banyak orang tidak nyaman.
Dan pada 14 September 2026, nama itu adalah Purbaya Yudhi Sadewa.
Hari itu, Purbaya masih datang ke Senayan (Gedung Parlemen) sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Beberapa jam kemudian, ia bukan lagi Menteri Keuangan.
Begitu cepat.
Begitu mendadak.
Dan tentu saja meninggalkan banyak pertanyaan.
TELEPON DI TENGAH RAPAT
Siang itu Purbaya masih duduk dalam rapat bersama DPD RI.
Ia berbicara seperti biasanya: lugas, spontan, kadang keras, dan tidak terlalu peduli apakah kalimatnya menyenangkan semua orang atau tidak.
Kemudian datang sebuah telepon.
Rapat bahkan sempat dihentikan.
Beberapa jam kemudian publik mengetahui bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengganti Purbaya dengan Suahasil Nazara.
Selesai sudah satu tahun perjalanan Purbaya di Kementerian Keuangan.
Tetapi justru dari situlah pertanyaan dimulai:
Mengapa begitu mendadak?
Apakah semata-mata persoalan kebijakan?
Apakah karena konflik di dalam birokrasi?
Apakah karena gaya Purbaya yang terlalu keras?
Ataukah memang sudah waktunya Presiden memilih nakhoda ekonomi yang berbeda?
Kita mungkin tidak pernah mengetahui seluruh cerita yang terjadi di balik pintu kekuasaan.
PURBAYA MEMANG BUKAN MENTERI YANG BIASA
Suka atau tidak suka kepadanya, satu hal sulit dibantah:
Purbaya membuat gaduh cara lama mengelola uang negara.
Salah satu langkahnya yang paling terkenal adalah menempatkan Rp200 triliun uang pemerintah di lima bank untuk memperkuat likuiditas dan mendorong kegiatan ekonomi.
Logikanya sederhana.
Uang jangan hanya tidur.
Uang harus bergerak.
Kalau uang bergerak, kredit bergerak.
Kalau kredit bergerak, usaha bergerak.
Kalau usaha bergerak, lapangan pekerjaan ikut bergerak.
Bagi Purbaya, APBN bukan sekadar buku besar yang harus terlihat cantik dan seimbang.
APBN harus bekerja.
IA TIDAK TAKUT BERBEDA
Di sinilah Purbaya menjadi menarik.
Ia berani mempertanyakan pemikiran ekonomi yang menurutnya terlalu takut mengambil risiko.
Ia ingin ekonomi tumbuh lebih cepat.
Ia ingin likuiditas mengalir.
Ia ingin birokrasi bergerak.
Dan ia tidak terlalu suka uang negara hanya mengendap sementara ekonomi membutuhkan darah segar.
Pendekatan seperti ini tentu mengundang perdebatan.
Ada yang melihatnya sebagai keberanian.
Ada pula yang menganggap kebijakannya terlalu agresif dan berisiko terhadap disiplin fiskal, rupiah, serta kepercayaan pasar.
Itulah ekonomi.
Tidak semua ekonom harus sepakat.
Dan tidak semua kebijakan Purbaya harus dianggap benar hanya karena ia berani.
Tetapi keberanian untuk menggugat cara berpikir lama tetap layak dicatat.
LALU DATANGLAH KONFLIK
Menjelang akhir masa jabatannya, ketegangan di lingkungan Kementerian Keuangan semakin terasa.
Ada persoalan mutasi.
Ada perbedaan pandangan mengenai pajak dan bea cukai.
Ada persoalan pengelolaan likuiditas.
Ada pula perbedaan mengenai bagaimana uang negara seharusnya dikelola.
Media internasional kemudian melaporkan adanya konflik antara Purbaya dengan sejumlah pejabat tinggi Kementerian Keuangan sebelum pemberhentiannya.
Apakah semua itu menjadi penyebab langsung pencopotannya?
Kita tidak boleh berspekulasi terlalu jauh.
Hanya Presiden dan orang-orang yang berada di lingkar pengambilan keputusan yang mengetahui keseluruhan ceritanya.
Tetapi waktunya memang dramatis.
Siang hari masih Menteri Keuangan.
Sore hari, penggantinya sudah dilantik.
JANGAN UBAH PURBAYA MENJADI MALAIKAT
Di sinilah kita juga harus adil.
Purbaya bukan manusia tanpa kesalahan.
Kebijakannya boleh dikritik.
Keputusannya boleh diperdebatkan.
Cara bicaranya kadang terlalu spontan.
Sebagian kebijakan ekonominya juga menimbulkan kekhawatiran mengenai defisit, rupiah, dan kredibilitas fiskal.
Maka janganlah kita mengubah seorang pejabat publik menjadi manusia sempurna hanya karena ia baru kehilangan jabatan.
Tetapi jangan pula menghapus apa yang telah dilakukannya hanya karena ia sudah tidak berada di kursi kekuasaan.
Sejarah yang sehat tidak membutuhkan pahlawan tanpa kesalahan.
Sejarah membutuhkan keberanian untuk melihat seseorang secara utuh.
SATU HAL YANG SAYA HARGAI DARI PURBAYA
Ia berani bicara.
Ia berani berbeda.
Ia berani mengganggu kenyamanan birokrasi.
Dan yang paling penting:
ia membuat masyarakat kembali berbicara tentang uang negara.
Tentang pajak.
Tentang kebocoran.
Tentang uang pemerintah yang menganggur.
Tentang pertumbuhan.
Tentang siapa sebenarnya yang menikmati kekayaan Indonesia.
Itu bukan warisan kecil.
SELAMAT JALAN, PAK PUR
Sekarang kursi Menteri Keuangan telah ditempati Suahasil Nazara.
Kita tentu berharap pemerintahan berikutnya meneruskan apa yang baik, memperbaiki apa yang keliru, dan tetap menjaga APBN dengan disiplin.
Tetapi kepada Purbaya Yudhi Sadewa, saya ingin mengatakan:
Pak Pur, jabatan memang bisa diambil dalam hitungan jam.
Tetapi gagasan tidak bisa diberhentikan dengan Keputusan Presiden.
Perdebatan yang Anda mulai akan terus berjalan.
Pertanyaan-pertanyaan yang Anda buka akan tetap ditanyakan.
Dan keberanian seorang pejabat publik pada akhirnya tidak hanya diukur dari berapa lama ia duduk di kursinya.
Kadang-kadang justru diukur dari:
Berapa banyak kursi lain yang menjadi tidak nyaman karena keberaniannya.
Selamat meninggalkan Lapangan Banteng, Pak Pur.
Sejarah nanti yang akan menilai apakah Anda benar atau salah.
Tetapi setidaknya selama satu tahun itu, Anda datang, membuat kegaduhan, mengguncang meja, dan memaksa banyak orang memperhatikan.
Dan dalam birokrasi yang sering terlalu nyaman dengan keheningan—
kadang-kadang kegaduhan memang diperlukan.








sama kayak pak Anies, saat mulai menyisir ijazah palsu, langsung di terminate
kalau saja waktu itu ada atau banyak yang mendukung mANIES, mukidi bisa dilengserkan di periode pertama.
ntar juga balik ke yg mecat.
dia pasti dipecat sebelum habis masa kerjanya
liat aje