Temuan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke salah satu pabrik air kemasan Aqua di Subang, Jawa Barat, menuai sorotan tajam. Dalam sidak tersebut, Dedi menemukan bahwa sumber air yang digunakan Aqua bukan berasal dari mata air pegunungan sebagaimana diklaim selama ini, melainkan dari sumur bor.
Fakta itu terungkap dalam video yang diunggah Dedi ke kanal YouTube pribadinya. Dalam rekaman tersebut, Dedi sempat menanyakan langsung kepada perwakilan perusahaan terkait asal sumber air produksi.
“Airnya dari bawah tanah, Pak,” jawab seorang karyawan Aqua.
“Saya kira dari mata air atau sungai, ternyata bukan dari mata air ya?” tanya Dedi lagi, yang dijawab bahwa air berasal dari tanah dalam.
Penjelasan tersebut membuat Dedi Mulyadi terkejut. Ia kemudian menyoroti potensi kerusakan lingkungan akibat penggunaan air tanah dalam skala besar. Berdasarkan data di lapangan, pabrik Aqua di Subang memproduksi hingga lebih dari dua juta liter air per hari.
Menanggapi hal ini, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, menilai temuan tersebut merupakan dugaan penipuan terhadap konsumen. Selama ini, Aqua selalu mempromosikan produknya sebagai air mineral murni dari mata air pegunungan.
“Jika benar terbukti, ini bentuk penipuan serius. Pemerintah harus berani menindak tegas, bahkan sampai mencabut izin usaha Aqua,” ujar Saiful kepada RMOL, Jumat (24/10/2025).
“Rakyat pasti mendukung langkah pemerintah jika bertujuan melindungi konsumen dari praktik menyesatkan,” tambahnya.
Saiful menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ragu menutup izin usaha perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap hak konsumen dan eksploitasi lingkungan.
Temuan ini juga menambah panjang daftar kritik terhadap Aqua. Sebelumnya, sejumlah pihak menilai perusahaan tersebut telah melakukan overclaim dalam promosi produknya serta dinilai mengabaikan dampak ekologis akibat eksploitasi air tanah di beberapa daerah.
Polemik soal sumber air Aqua kini menjadi perhatian publik, terutama karena menyangkut kejujuran merek besar dan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan. Pemerintah pun didesak segera mengambil langkah tegas agar tidak muncul preseden buruk bagi perlindungan konsumen di masa mendatang.
Komentar