Rupanya Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dari awal tidak setuju Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) mengeksekusi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (Whoosh).
Menelisik ke belakang, salah satu pihak kurang setuju dengan proyek KCJB adalah Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP.
Dikutip dari pemberitaan KOMPAS.com pada 27 Oktober 2015, Megawati saat itu mengaku tidak sejutu pada pembangunan jalur Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Menurutnya, pembangunan jalur kereta lebih tepat dilakukan di wilayah Indonesia Timur.
“Kereta cepat, apa benar sudah waktunya? Apa benar untuk keadilan?” kata Megawati saat itu di Jakarta Convention Center.
Mantan Presiden Republik Indonesia itu menuturkan, membangun jalur kereta reguler di wilayah Indonesia Timur lebih baik ketimbang membangun jalur Kereta Cepat tujuan Jakarta Bandung.
Lantaran kurang sepakat dengan pembangunan KCJB, ia mengaku akan menyampaikan usulannya itu kepada Presiden Joko Widodo.
“Jangan kereta cepat. Double track dulu (di Indonesia Timur). Boleh kan usul,” kata Megawati.
Pernyataan itu disampaikan Megawati tak lama setelah BUMN Indonesia dan pihak China sepakat membentuk perusahaan patungan PT KCIC.
Ketua DPP PDIP, MY Esti Wijayanti, juga mengungkapkan bahwa Megawati telah mempertanyakan kelayakan dan urgensi proyek kereta cepat itu sejak tahun 2015.
“Soal Whoosh saya kira Bu Mega kan sudah mengingatkan sejak awal, ya 2015 sudah mengingatkan sejak awal, apakah itu sudah saatnya?” kata Esti di Jakarta, dikutip Rabu (29/10/2025).
Esti menyebut Megawati juga mempertanyakan manfaat riil proyek tersebut bagi masyarakat luas. Pertanyaan kritis itu diajukan untuk memastikan proyek berjalan dengan prinsip kehati-hatian.
“Apakah itu akan memberikan manfaat yang lebih kepada masyarakat secara keseluruhan? Lalu bagaimana catatan-catatan yang harus diberikan terkait dengan hal itu?” imbuhnya.
Menyikapi dugaan mark up yang kini diselidiki KPK, Esti menyatakan partainya mendukung penuh proses hukum agar kasus ini diusut tuntas.
“Sesuatu yang memang tuh terbukti ada korupsi di situ ya memang harus ada penindakan dari aparat penegak hukum. Saya kira tegas kalau soal itu,” kata dia.
Komentar