Suatu pagi, negara tersenyum.

Bukan karena ruang kelas berubah, bukan karena guru kembali dimuliakan, bukan pula karena anak-anak mulai gemar bertanya. Negara tersenyum karena melihat anak-anak bersorak menyambut Makan Bergizi Gratis (MBG). Piring-piring tampak bersih, nasi habis, lauk licin, dan kamera bekerja dengan setia. Negara pun tersentuh. Dan ketika negara tersentuh, ia merasa sedang menjalankan tugas sejarah.

Maka anggaran pun dibesarkan.

Di sinilah cerita ini bermula: ketika rasa haru mengambil alih kursi nalar.

Negara lalu menjelaskan dengan suara tenang dan meyakinkan: ada anak Indonesia yang kurang gizi, ada anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Penjelasan itu benar. Tidak ada yang membantah. Namun dari kebenaran itu lahir keputusan yang aneh: semua anak harus diberi makan. 82 juta anak sekolah, tanpa kecuali, disatukan dalam satu kebijakan raksasa.

Masalahnya: 1 dari 5 anak kurang gizi.
Solusinya: 5 dari 5 anak diberi makan.

Seolah-olah negara takut keliru memilih sasaran, lalu memilih menembak ke segala arah—dengan anggaran sekitar Rp335 triliun per tahun. Jumlah yang terlalu besar untuk disebut keliru, tetapi terlalu mahal untuk disebut masuk akal.

Di meja makan, satu porsi makan siang disajikan. Harganya sekitar Rp10.000. Ia diklaim bergizi. Kata “bergizi” terdengar indah, menenangkan, dan penuh moralitas. Namun tubuh anak tidak mengenal klaim, ia hanya mengenal kebutuhan. Dan kebutuhan minimal anak adalah tiga kali makan sehari, bukan satu porsi simbolik di siang hari yang dipikul sendirian untuk memperbaiki seluruh masa depan bangsa.

Satu porsi tidak bisa menutup defisit gizi kronis.
Ia tidak cukup untuk membangun kecerdasan.
Ia hanya cukup untuk mengisi jeda lapar, dan—yang lebih penting—mengisi narasi keberhasilan.

Negara melihat anak makan dengan lahap, lalu merasa telah menyentuh masa depan. Padahal kecerdasan tidak tumbuh dari lahapnya kunyahan, tetapi dari panjangnya proses berpikir. Kecerdasan tidak muncul di atas food tray, melainkan di ruang kelas yang hidup—ruang yang kini sunyi oleh administrasi, sesak oleh hafalan, dan miskin dialog.

Anak yang cerdas tidak selalu bersorak.
Ia sering diam.
Ia bertanya.
Kadang ia membantah.
Dan itu tidak menarik bagi kamera.

Di tengah narasi kemanusiaan itu, muncul satu fakta kecil yang nyaris tak terdengar suaranya: partai politik ikut membangun SPPG (dapur MBG). Negara mengakuinya dengan santai. Seolah itu bukan persoalan besar. Padahal ketika partai masuk ke dapur anak-anak, maka makanan tidak lagi sekadar makanan. Ia menjadi simbol. Ia menjadi alat. Ia menjadi jembatan emosional antara kekuasaan dan rasa terima kasih.

Dengan anggaran ratusan triliun, dapur bukan lagi ruang netral. Ia berubah menjadi ruang politik paling sunyi, tempat intervensi dibungkus kepedulian, dan kepentingan berlindung di balik sendok.

Di sinilah rasa haru mulai berubah menjadi kecurigaan yang wajar.

Gratis yang Dibayar dengan Utang

Di titik ini, narasi “gratis” mulai retak dari dalam.

Karena ternyata yang gratis itu hanya bagi anak, bukan bagi negara.

Anggaran MBG yang mencapai Rp335 triliun per tahun tidak jatuh dari langit. Ia dibayar dengan konsekuensi fiskal yang nyata. Pada tahun 2026, negara justru harus menanggung utang baru sekitar Rp832 triliun.

Maka kata “gratis” berubah makna:
gratis hari ini,
dibayar oleh masa depan.
Anak-anak makan siang dengan lahap hari ini,
namun tagihannya disimpan rapi—
untuk mereka bayarkan sendiri ketika dewasa nanti.

Negara memberi makan,
tetapi menyertakan cicilan panjang yang belum bisa dibaca oleh anak-anak itu.

Ironinya, program yang diharapkan membuat akal bangsa semakin sehat justru menyesatkan akal publik, karena label “gratis” menutup fakta bahwa biaya yang ditelan sangat besar—dan akan diwariskan.

Sementara itu, pendidikan—tempat kecerdasan seharusnya dibentuk—tetap dibiarkan berjalan seadanya. Guru kelelahan. Kurikulum berubah-ubah. Ruang kelas tidak tumbuh menjadi ruang berpikir. Literasi dan nalar tetap tertatih. Semua ini tidak mengundang sorak, tidak mengundang air mata haru, dan tentu saja tidak mengundang kamera.

Padahal di sanalah masa depan bangsa sebenarnya diproses.

MBG lalu disebut sebagai jembatan emas menuju Indonesia Emas 2045. Sebuah metafora yang indah. Namun jembatan emas yang dibangun dengan utang, emosi, dan politisasi, serta tanpa fondasi pendidikan yang kokoh, berisiko mengantar kita ke tempat yang salah.

Kita bisa saja tiba di masa depan dengan tubuh yang lebih sehat, tetapi dengan akal yang tidak pernah dilatih untuk berpikir mandiri.

Dan bangsa yang tidak berpikir, betapapun kenyangnya, tidak pernah benar-benar merdeka.

Makan bergizi tentu penting. Tidak ada yang menolaknya. Tetapi makan bergizi harus dilakukan dengan benar, jujur, dan tepat sasaran—tanpa kepentingan politik, tanpa kelompok yang menumpang, tanpa mengkhianati anak-anak bangsa yang kelak harus membayar semua ini.

Karena anak-anak itu bukan alat legitimasi.
Bukan objek proyek.
Bukan pembenaran utang.
Mereka adalah masa depan yang sedang belajar berpikir.

Jika negara sungguh ingin kembali berpikir sehat, maka ia harus berani berhenti sejenak dari tepuk tangan, dari rasa haru, dan dari senyum yang dipaksakan. Ia harus bertanya ulang, dengan jujur dan tenang:
apakah kita sedang membangun kecerdasan,
atau hanya menenangkan perut sambil menyesatkan akal sehat?

Jawaban atas pertanyaan itu akan menentukan:

apakah MBG benar-benar jembatan emas menuju Indonesia Emas 2045,
atau sekadar jalan pintas yang sopan dan mahal
mengantar Indonesia kembali ke Zaman Perunggu.

✍🏻Rudi Sinaba

Sumber: fb