Pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, menolak seruan untuk melucuti senjata faksi-faksi Palestina di Gaza, dengan alasan bahwa melucuti senjata dari rakyat yang diduduki akan menjadikan mereka “korban yang mudah untuk dieliminasi”.
Berbicara pada hari kedua Forum Al Jazeera di Doha pada hari Minggu (8/2/2026), Meshaal menggambarkan rencana melucuti senjata Hamas sebagai kelanjutan dari upaya selama seabad untuk menetralisir perlawanan bersenjata Palestina.
“Dalam konteks bahwa rakyat kami masih berada di bawah pendudukan (penjajahan), berbicara tentang perlucutan senjata adalah upaya untuk menjadikan rakyat kami korban yang mudah dieliminasi dan dimusnahkan dengan mudah oleh Israel, yang dipersenjatai dengan semua persenjataan internasional,” katanya.
“Jika kita ingin membicarakannya (pelucutan senjata)… perlu untuk menyediakan prasyarat kondisi yang memungkinkan rekonstruksi dan bantuan serta memastikan bahwa perang tidak berkobar kembali antara Gaza dan entitas Zionis. Ini adalah pendekatan yang logis, dan Hamas — melalui mediator Qatar, Turki, dan Mesir, dan melalui dialog tidak langsung dengan Amerika melalui para mediator — telah mencapai, atau telah ada, pemahaman tentang visi Hamas mengenai hal itu. Ya, ini adalah sesuatu yang membutuhkan upaya besar (syarat-syarat tadi), bukan (tiba-tiba) dilakukan perlucutan senjata.”
Presiden Amerika Serikat Donald Trump bulan lalu berupaya mencapai demiliterisasi Hamas yang “komprehensif”, mengancam kelompok Palestina tersebut dengan konsekuensi jika gagal melakukannya.
Hamas menolak untuk menyerahkan senjata selama Israel terus menduduki Gaza.
“Masalahnya bukan pada Hamas dan pasukan perlawanan di Gaza yang memberikan jaminan (tidak akan menyerang israel); masalahnya adalah Israel, yang ingin mengambil senjata Palestina… dan memberikannya kepada milisi (antek-antek Israel) untuk menciptakan kekacauan,” kata Khaled Meshaal.
“Hamas mengusulkan gencatan senjata selama lima hingga tujuh sampai 10 tahun. Ini adalah jaminan bahwa senjata-senjata ini tidak akan digunakan,” katanya, menambahkan bahwa negara-negara mediator, yang memiliki “hubungan yang erat dengan Hamas, dapat membentuk jaminan”.
Meshaal menunjukkan bahwa jika orang-orang kembali ke asal mula konflik, masalahnya adalah tentang “pendudukan (penjajahan) dan rakyat yang melawan pendudukan (penjajahan), dimana hak rakyat terjajah untuk menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan”.
“Perlawanan adalah hak bagi rakyat di bawah pendudukan (penjajahan); itu adalah bagian dari hukum internasional dan agama-agama. Perlawanan adalah bagian dari sejarah semua bangsa,” tambahnya.
‘Perjuangan Palestina harus memiliki solusi’
Meshaal mengatakan serangan 7 Oktober 2023 terhadap Israel adalah “titik balik”, dengan alasan bahwa konflik Gaza memaksa dunia untuk membuka kembali “pertanyaan kedua” tentang perjuangan Palestina itu sendiri.
“Operasi Banjir Al-Aqsa dan perang genosida ini telah mengguncang dunia. Sekarang ada pertanyaan – perjuangan Palestina harus memiliki solusi,” katanya, merujuk pada serangan Oktober 2023, seraya menyambut baik semakin banyaknya negara yang mengakui negara Palestina, dan menyebut langkah-langkah tersebut “tidak cukup”.
“Fakta bahwa 159 negara telah menyetujui atau mengakui negara Palestina itu baik, tetapi itu tidak cukup. Bagaimana kita mewujudkan negara Palestina di lapangan? Itulah pertanyaan besar yang menjadi perhatian kita sebagai warga Palestina, sebagai orang Arab, sebagai Muslim, dan bersama teman-teman kita di seluruh dunia,” katanya.
Meshaal menyerukan negara-negara Arab dan Muslim untuk beralih dari “kebijakan defensif” ke “kebijakan ofensif” di arena diplomatik.
“Kita ingin menegaskan bahwa Israel adalah entitas paria (sumber masalah) dan beban bagi keamanan, stabilitas, dan kepentingan internasional; untuk mengejarnya dan mengubahnya menjadi entitas yang kehilangan legitimasi internasionalnya sepenuhnya, seperti rezim apartheid di Afrika Selatan (yang akhirnya tumbang oleh perlawanan dalam negeri dan tekanan internasional),” tambahnya.
“Kita (bangsa Palestina dan umat Islam secara umum) adalah pemilik sebuah tujuan yang mulia dan adil, sedangkan terdakwa (Israel) adalah mereka yang melakukan kejahatan perang berupa genosida,” katanya.
“Israel adalah satu-satunya musuh kita, dan insya Allah, kita akan mengalahkannya,” tandas Khaled Meshaal.
Sumber: Aljazeera, Aljazeera Mubasher Channel
Komentar