Kalau Gibran diganti, bagaimana dengan Prabowo?

Analogi sederhana dari Denny Indrayana saat ditanya Darmawan Sepriyossa dalam talkshow podcast Madilog Forum Keadilan TV, kenapa Presiden Prabowo tidak ikut terseret atas permohonannya di Mahkamah Konstitusi (MK)?

Orang yang korupsi, meski berpasangan dan sudah dilantik, seperti Gubernur dan Wakil Gubernur, atau Bupati/Wali Kota dan Wakil Bupati/Wali Kota, maka yang dicopot itu hanyalah yang melakukan tindakan korupsi itu saja, Pasangannya tak ikut bertanggung jawab. Sebab, pasangannya itu tidak tahu-menahu. Kecuali, jika pasangannya ikut terlibat korupsi pula.

Menurut Denny Indrayana, Presiden Prabowo tidak tahu-menahu terkait ijazah SMA atau sederajat dari Wapres Gibran ini. Karena itu, ia tidak bisa pula ikut bertanggung jawab terkait “skandal” perijazahan ini, kalau nanti terbukti. Jangankan Presiden Prabowo, dia saja, bahkan pasangan calon lainnya, saat itu tidak tahu terkait ijazah SMA atau sederajat Wapres Gibran ini.

Dengan kata lain, Denny Indrayana juga mengakui bahwa hasil Pilpres 2024 yang memenangkan Prabowo-Gibran memang tidak bisa diubah lagi. Tapi, ketiadaan ijazah SMA atau sederajat dari Wapres Gibran seperti permohonannya di MK, kalau terbukti, maka tidak bisa juga dimaklumi begitu saja. Mesti ada yang harus bertanggung jawab dan mesti diubah sesuai petitum yang dibuat Denny Indrayana dan kawan-kawan. Yang berbuat yang bertanggung jawab seperti halnya koruptor.

Suara-suara yang menyeret Presiden Prabowo dalam kasus ijazah SMA atau sederajat dari Wapres Gibran ini, sudah disuarakan Jokowi langsung sejak awal. Bahwa Prabowo-Gibran itu adalah satu paket. Kalau satu didiskualifikasi, maka keduanya otomatis juga didiskualifikasi. Tapi, para pemohon spesifik hanya menyoal Wapres Gibran saja. Istilahnya, yang berbuat dialah yang bertanggung jawab. Sebab, kasus ijazah ini bukanlah kasus yang bareng-bareng dikerjakan Presiden dan Wakil Presiden.

(ERIZAL)