Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengakui adanya sejumlah anggotanya yang terlibat dalam perilaku menyimpang, termasuk LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender), serta terpapar paham radikal. Pengakuan mengejutkan ini disampaikan langsung oleh Asisten Kapolri bidang Sumber Daya Manusia (AsSDM), Irjen Pol. Anwar, dalam sebuah diskusi nasional bertajuk “Rekonstruksi Jati Diri Bangsa Merajut Nusantara untuk Mewujudkan Polri Sadar Berkarakter” yang disiarkan melalui kanal YouTube Divisi Humas Polri.
Menurut Irjen Anwar, sejumlah anggota Polri telah dikenai sanksi tegas setelah terbukti terlibat dalam perilaku menyimpang tersebut. Hukuman yang dijatuhkan antara lain Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan demosi jabatan.
“Apakah (LGBT) ada di Polri? Ada. Ada yang sudah dipecat, ada yang didemosi. Kalau soal datanya, nanti bisa dibicarakan secara internal,” ujarnya.
Namun, Anwar mengakui adanya kesulitan dalam mendeteksi orientasi atau kecenderungan perilaku LGBT sejak tahap rekrutmen. Hingga kini, Polri belum memiliki metode atau alat khusus untuk mengidentifikasi hal itu.
“Kita masih mencari cara. Belum ada alat yang bisa mendeteksi sejak awal. Biasanya baru ketahuan setelah terjadi masalah di lapangan,” tambahnya.
Kasus semacam ini, menurutnya, baru terungkap setelah menimbulkan persoalan internal. Polri disebut tidak akan mentolerir perilaku menyimpang tersebut dan langsung memproses anggota yang terlibat sesuai aturan yang berlaku.
Selain isu LGBT, Irjen Anwar juga menyoroti persoalan lain yang tak kalah serius, yakni penyebaran paham radikal di tubuh kepolisian. Ia mengungkapkan bahwa beberapa anggota, termasuk dua polisi wanita (Polwan) di Maluku Utara, sempat terpapar radikalisme hanya melalui media sosial.
“Ada dua Polwan kita di Maluku Utara yang dulu terpapar. Hanya lewat medsos mereka bisa dicuci otak, lalu memilih keluar untuk bergabung dengan kelompok radikal,” jelasnya.
Lebih jauh, Anwar juga menyinggung keberadaan kelompok ‘Polisi Cinta Sunnah (PCS)’ yang mulai menunjukkan indikasi mengarah ke paham Wahabi. Ia menilai, kelompok ini berpotensi menjadi pintu masuk bagi ideologi ekstrem.
“Kalau ditelusuri, ujungnya adalah Wahabi. Dan Wahabi itu bisa mengarah ke terorisme. Di kepolisian, ada indikasi itu,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipasi, Polri kini rutin mengadakan kegiatan pembinaan mental dan spiritual setiap Kamis melalui Zoom Meeting lintas agama, untuk memperkuat karakter anggota serta melawan propaganda digital yang bisa mencuci otak.
“Kalau mereka bisa mencuci otak lewat medsos, kita juga harus melawan lewat media yang sama. Kita gunakan medsos untuk memperkuat karakter dan iman anggota,” pungkas Anwar.
Komentar