Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahli Lahadalia menegaskan bahwa satu-satunya pihak yang berhak menilai kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih adalah Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu disampaikan Bahli usai menghadiri pertemuan di kediaman Prabowo di Jakarta Selatan, Minggu (19/10/2025). Pernyataan tersebut muncul sebagai respons terhadap berbagai hasil survei yang menempatkan dirinya sebagai salah satu menteri dengan kinerja terendah pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran.
Menurut Bahli, tugas utama para menteri adalah menjalankan instruksi presiden dengan berpegang teguh pada ketentuan undang-undang. Ia menilai, penilaian kinerja seharusnya tidak dilakukan oleh pihak lain di luar Presiden sebagai pimpinan kabinet.
“Yang berhak menilai menteri itu hanya Presiden,” tegas Bahli.
Dalam laporan lembaga riset Indostrategi, Bahli menempati posisi terbawah dari 47 menteri dengan skor 2,47 dari skala 5. Kinerja Kementerian ESDM dinilai negatif akibat berbagai persoalan, mulai dari lambannya transisi energi bersih, ketergantungan tinggi pada batu bara, hingga kebijakan yang dianggap tidak ramah lingkungan.
Laporan tersebut juga menyoroti lemahnya pengawasan sektor minerba dan inefisiensi dalam subsidi energi.
Sementara itu, survei Center of Economic and Law Studies (Celios) menempatkan Bahli di posisi pertama dalam daftar pejabat dengan kinerja terburuk dan paling layak di-reshuffle, dengan skor minus 151.
Komentar