SINI SAYA JELASKAN… SYARAT CAPRES-CAWAPRES: BERPENDIDIKAN PALING RENDAH TAMAT SMA

Saya jelaskan lagi deh, biar paham:

1. Kalimat “paling rendah”, dalam UU itu bukan kayak kamu melamar pekerjaan di perusahaan swasta, minimal S1, saat punya S2, malah lebih bagus. Nggak begitu logika hukum dalam UU syarat capres/cawapres ini.

2. Logikanya adalah: KPU bertanggung jawab penuh memastikan capres/cawapres memenuhi syarat “paling rendah” tsb sesuai UU. Maka, yang diperiksa adalah ijazah SMA.

3. Tapi tapi tapi, kan dia punya ijazah S1, S2, S3, kok. Bagus. Banget. Sayangnya, KPU tetap harus memeriksa ijazah SMA. Kunci syarat menurut UU adalah “paling rendah” tamat SMA, maka bodo amat dia mau lulus S5, S10, atau ESEMKA, yang diperiksa tetap ijazah SMA-nya.

4. Kok aneh? Nggak aneh. Tapi begitulah logika hukum. Jika KPU lompat hanya memeriksa Ijazah S1, S2, S3, maka KPU melanggar hukum. Nggak berani mereka deh. Kecuali KPU 2024, wah mereka sih bahkan bisa menyelundupkan pasal di Peraturan KPU (PKPU) yang beda dengan UU.

5.KPU 2029 nanti, dengan segala kacau balau hari ini, dan rasa-rasanya geng Solo tidak akan leluasa lagi mengotak-atik bunyi pasal ini. Dus, KPU akan merujuk UU murni. Secara penafsiran, secara praktik umum, istilah “paling rendah”, maka ijazah SMA lah yang diperiksa. Ijazah S1, S2, S3 tidak menggugurkan atau menggantikan ijazah SMA.

6. Bisa diubah? Bisa, namanya UU, silahkan minta parpol revisi. Tapi kabar buruk bagi keluarga JOKOWI, bahkan urusan treshold saja, parpol sepakat 5%. Membuat susah PSI, dkk. Sepanjang UU tidak diubah, maka bunyi “paling rendah”, jelas sekali merujuk: KPU wajib memeriksa ijazah SMA.

Semoga paham deh.

Jika tidak percaya, silahkan tanya AI, ketikkan di sana: “Jika merujuk UU murni, syarat capres/cawapres, jika seseorang punya ijazah S1, S2, dan S3, tapi dia tidak punya Ijazah SMA, apakah dia bisa lolos?” Silahkan debat sama AI 🙂

(Tere Liye)

*video tambahan penjelasan pakar hukum tata negara Feri Amsari