Dalam setiap pemerintahan, ada lingkaran pengaruh yang menarik untuk dibaca. Bukan semata soal kekuasaan, tetapi soal kepercayaan, rekam jejak, dan jaringan yang dibangun bertahun-tahun. Di sekitar Prabowo Subianto, Presiden RI ke-8, nama-nama dari keluarga hingga kawan lama menempati berbagai posisi strategis. Mereka hadir di parlemen, kementerian, bank sentral, hingga jajaran komisaris BUMN. Sebagian datang dari jalur politik, sebagian lain dari dunia profesional dan relawan. Dalam politik dan bisnis, relasi kerap menjadi modal penting. Pola ini bukan hal baru, tetapi selalu aktual untuk dicermati: siapa berada di mana, dan peran apa yang mereka pegang.
Lingkaran Inti: Partai, Parlemen, dan Tim Kampanye
Jantung dari jaringan ini berpusat pada Partai Gerindra dan sisa struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Dari sinilah banyak nama kemudian muncul menduduki posisi strategis.
Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP Gerindra, menjadi salah satu ujung tombak politik di legislatif. Budi Djwandono merangkap sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, dan mantan Jubir TKN.
Simon Aloysius Mantiri, Direktur Utama Pertamina, tercatat sebagai Anggota Dewan Pembina Gerindra dan pernah menjabat Wakil Bendahara TKN. Nama seperti Rahayu Saraswati dan Ario Djohadikusumo juga menunjukkan lintasan dari kader partai atau mantan anggota DPR ke posisi strategis.
Bahkan para relawan dan pengurus TKN terdahulu punya catatan. Condro Kirono, Wakil Ketua TKN, menjadi Komisaris Independen Pertamina. Sementara relawan seperti Prabu Revolusi dan Fazul Baadilla tercatat sebagai komisaris independen di anak perusahaan Pertamina dan PT Pos Indonesia.
Jaringan Keluarga dan Kawan Lama: Modal Kepercayaan
Pola pengangkatan orang-orang dekat juga terlihat jelas dari ikatan keluarga dan persahabatan lama.
Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, mantan istri Prabowo, kini menjabat Ketua Komisi IV DPR RI dan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra.
Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Pertahanan, adalah teman seangkatan Prabowo di AKABRI tahun 1974, menggambarkan bagaimana hubungan personal menjadi fondasi kepercayaan.
Thomas Djwandono, yang menjabat Deputi Gubernur Bank Indonesia dan sebelumnya Bendahara Umum Gerindra, juga ditunjuk sebagai Wakil Menteri Keuangan. Penempatannya menunjukkan kendali lingkaran dalam di institusi finansial negara.
BUMN sebagai Basis Konsolidasi?
Yang paling mencolok adalah banyaknya nama dari lingkaran ini di jajaran komisaris dan direksi BUMN strategis.
Burhanuddin Abdullah duduk sebagai Komisaris Utama PLN, juga Ketua Dewan Pakar TKN. Fuat Bawazier menjadi Komisaris Utama MIND-ID, sementara Grace Natalie, mantan ketua partai koalisi, menjabat Komisaris di BUMN yang sama.
Di posisi komisaris utama BUMN lain, terdapat nama seperti Muhammad Budi Djatmiko (PT Pos Indonesia) dan Siti Nurzika Putri Jaya (PT Pupuk Sriwidjaja). Bahkan posisi komisaris independen di berbagai BUMN, dari Pertamina Gas, PTPN, hingga Bank Syariah Indonesia, banyak diisi oleh kader Gerindra, pendukung, atau mantan relawan TKN, seperti Felicitas Tallulembang, Conny Rumondor, dan Tsamara Amany.
Pola ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana penempatan ini murni berbasis kompetensi, dan seberapa besar merupakan bentuk konsolidasi kekuasaan dan kaderisasi politik.
Pertaruhan Kredibilitas
Fenomena “siapa dekat, dia dapat” adalah pola klasik dalam politik Indonesia. Namun, skala dan kerapatan jaringan di sekitar kekuasaan saat ini mendapatkan sorotan khusus. Di satu sisi, kepercayaan dan loyalitas adalah modal berharga untuk pemerintahan yang solid. Di sisi lain, tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik mengharuskan setiap penempatan di posisi strategis, terutama di BUMN dan lembaga negara, melalui proses yang objektif dan berbasis kapasitas.
Lingkaran kekuasaan ini kini menjadi pertaruhan. Apakah ia akan menjadi mesin pemerintahan yang efektif dan berorientasi kinerja, atau justru menjadi pusaran yang mengaburkan batas antara kepentingan negara dan kepentingan kelompok? Jawabannya akan menentukan narasi pemerintahan ini di mata sejarah.
Komentar