Fitnah,Tuduhan dan Cacian dari Kelompok Yang Khawatir Redup oleh Pengaruh Cahaya Turunan Hadromi Yaman

Serangan terhadap Yaman dan keturunan Hadrami di Indonesia bukan fenomena baru empat atau lima tahun terakhir. Ia adalah pola lama yang berulang, hanya bungkusnya yang berganti. Dulu ia bernama “ancaman politik”, hari ini ia bernama “uji ilmiah nasab”. Dulu dilakukan oleh penguasa kolonial, hari ini oleh kelompok sipil dengan jargon rasionalitas dan sains—namun logika kekuasaannya tetap sama.

Sejak masa kolonial, komunitas keturunan Hadrami Yaman selalu diposisikan sebagai kelompok yang berpengaruh, terutama di bidang agama, pendidikan, dan jaringan sosial. Pemerintah Hindia Belanda bahkan secara resmi mengklasifikasikan mereka sebagai Vreemde Oosterlingen (Timur Asing), bukan semata karena asal-usul, tetapi karena potensi pengaruh sosial dan politik yang mereka miliki. Politik divide et impera bekerja dengan baik: pisahkan, beri label, dan curigai.

Pola ini tidak pernah benar-benar hilang.

Ketika hari ini keturunan Hadrami kembali tampil di ruang publik—baik sebagai ulama, intelektual, pendidik, maupun tokoh politik—narasi kecurigaan itu kembali dihidupkan. Pemilu 2024 menjadi contoh nyata. Hadirnya Anies Baswedan, seorang intelektual Muslim keturunan Hadrami Yaman, dengan rekam jejak akademik kuat (S2 dan PhD Amerika Serikat), mantan Rektor Universitas Paramadina, Menteri Pendidikan, dan Gubernur DKI Jakarta, mengaktifkan kembali ketakutan lama: keturunan Arab-Yaman bukan hanya berpengaruh di mimbar, tetapi juga di arena kebijakan.

Sejarah menunjukkan, ketika satu kelompok minoritas tampil sebagai kekuatan moral dan intelektual, ia hampir selalu diserang bukan pada gagasannya, melainkan pada identitasnya.

Mitos “Didatangkan Belanda”: Tuduhan yang Cacat Sejarah

Salah satu tuduhan paling sering diulang—dan paling membosankan secara akademik—adalah klaim bahwa orang Arab Hadrami “didatangkan” oleh Belanda ke Indonesia. Tuduhan ini perlu diluruskan secara jujur dan tegas.

Faktanya sederhana: mereka bukan didatangkan, tetapi datang sendiri.

Pada abad ke-18 dan ke-19, transportasi laut paling aman dan tersedia memang kapal-kapal milik pemerintah kolonial Eropa, termasuk Belanda. Tidak ada alternatif lain. Logika ini sama persis dengan fakta sejarah bahwa jamaah haji Nusantara pun berangkat ke Makkah menggunakan kapal Belanda. Apakah itu berarti mereka “agen kolonial”? Tentu tidak.

Orang Hadrami adalah pelaut dan pedagang ulung sejak abad ke-7, sebagaimana dicatat oleh banyak sejarawan, termasuk Natalie Mobini-Kesheh (Monash University) dan dikutip dalam karya Hendri F. Isnaeni (2015). Mereka bergerak karena perdagangan, dakwah, dan situasi politik di tanah asal—bukan karena direkrut penjajah.

Menyamakan penggunaan kapal Belanda dengan kolaborasi politik adalah logika emosional, bukan analisis sejarah. Jika logika itu dipakai, maka separuh ulama Nusantara zaman dahulu harus dituduh sebagai “produk kolonial”—sebuah kesimpulan yang absurd dan berbahaya.

Isu Nasab: Antara Ilmu dan Agenda Kekuasaan

Polemik nasab Ba‘alawi tidak bisa dibaca hanya sebagai perdebatan akademik murni. Ia harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas: siapa diuntungkan jika otoritas Habaib Hadramaut dilemahkan?

Sejarah Islam mencatat bahwa kelompok Sayyid dan Alawiyyin sejak era Umayyah dan Abbasiyah sering menjadi target represi, bukan karena kesalahan teologis, tetapi karena potensi legitimasi politik dan moral yang mereka miliki. Prof. Sumanto Al-Qurtuby dan Hikmawan Saifullah menegaskan bahwa migrasi Alawiyyin ke Asia Tenggara tidak bisa dilepaskan dari tekanan politik terhadap Ahlul Bait di pusat kekuasaan Islam.

Maka wajar jika hari ini muncul dugaan kuat bahwa isu nasab kembali diangkat sebagai instrumen delegitimasi—bukan hanya terhadap individu, tetapi terhadap satu komunitas historis yang memiliki pengaruh besar dalam dakwah, pendidikan, dan politik umat.

Ini tidak berarti semua kritik nasab salah. Kritik ilmiah sah dan perlu. Tetapi ketika kritik berubah menjadi caci maki kolektif terhadap Yaman dan keturunannya, ketika generalisasi digunakan untuk membatalkan seluruh peran historis, dan ketika emosi mengalahkan etika ilmiah—maka yang bekerja bukan lagi ilmu, melainkan politik identitas.

Penutup: Yaman Tetap Berdiri, Meski Dicaci

Yaman bukan negeri tanpa luka. Ia dilanda konflik, perang saudara, dan krisis kemanusiaan. Namun sejarah Yaman—dan Hadramaut khususnya—tetap mencatatnya sebagai sumber ilmu, dakwah, dan peradaban Islam.

Menyerang Yaman dengan dalih membongkar nasab, tanpa adab dan tanpa kehati-hatian ilmiah, tidak sedang membela kebenaran. Ia hanya mengulang pola lama: melemahkan satu kelompok dengan merusak legitimasi sejarahnya.

Dan sejarah selalu mencatat satu hal dengan jujur:
Negeri dan keturunan yang bertahan bukan yang paling keras mencaci, tetapi yang paling kuat memberi makna.

(Oleh: Tamzilul Furqon S.Pd.)