Makanya Sekolah, Pak — Supaya Paham Cara Berpikir Akademis
Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengaku “tidak mengerti” mengapa banyak profesor mengkritik program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru membuka satu persoalan mendasar: jurang antara logika kekuasaan dan tradisi berpikir akademik.
Di dunia akademik, kritik bukanlah bentuk kebencian. Kritik adalah metode. Ia lahir dari data, riset, perbandingan kebijakan, serta analisis dampak jangka panjang. Kampus tidak bekerja dengan pola “siap komandan”, tetapi dengan pertanyaan:
Apakah program ini efektif?
Apakah anggarannya rasional?
Apakah tepat sasaran?
Apa konsekuensi fiskalnya?
Cara berpikir akademis dibangun dari keraguan metodologis, bukan kepatuhan struktural.
Sebaliknya, kultur militer menempatkan perintah sebagai kebenaran yang harus dijalankan. Dalam sistem komando, perdebatan panjang dianggap memperlambat eksekusi. Dalam sistem akademik, justru perdebatan itulah yang menyelamatkan kebijakan dari kesalahan fatal.
Ketika para profesor mengkritik MBG, yang mereka persoalkan bukan sekadar “setuju atau tidak setuju”, melainkan:
- Dari mana sumber pembiayaannya
- Bagaimana keberlanjutan fiskalnya
- Apakah lebih prioritas dibanding perbaikan kualitas pendidikan dan kesehatan
- Bagaimana mekanisme distribusinya
- Apa dampak ekonominya terhadap jangka panjang
Ini bukan ejekan. Ini kerja intelektual.
Negara demokratis membutuhkan presiden yang mampu berdialog dengan basis pengetahuan, bukan sekadar merasa dizalimi oleh kritik. Sebab dalam tradisi ilmiah, tidak ada kebijakan yang kebal dari evaluasi.
Ironisnya, program yang diklaim untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia justru dipertanyakan dengan pendekatan yang tidak mencerminkan semangat pengembangan intelektualitas itu sendiri.
Kalimat “saya tidak mengerti” seharusnya menjadi pintu masuk untuk membaca lebih banyak, berdiskusi lebih dalam, dan membuka ruang partisipasi akademik — bukan malah menempatkan kritik sebagai serangan.
Karena pendidikan tinggi mengajarkan satu hal paling mendasar:
kebenaran tidak ditentukan oleh jabatan,
tetapi oleh argumentasi yang bisa diuji.
Jadi benar:
makanya sekolah — bukan soal gelar, tetapi soal cara berpikir.
Sebab negara yang sehat bukan negara yang semua warganya patuh,
melainkan negara yang pemimpinnya tahan diuji.
(Yoyok Rahayu Basuki)
