Prabowo marah! Tepat pada hari ulang tahunnya ke 75, MSCI memberikan pukulan telak

Presiden Prabowo terlihat kecewa, untuk tidak mengatakan marah, terhadap apa yang terjadi pada ekonomi minggu lalu. Tepat pada hari ulang tahunnya ke 75, MSCI memberikan pukulan telak.

Lembaga pemeringkat pasar saham itu memberikan status ‘stand alone’ market kepada Indonesia. Ini peringkat yang lebih bermasalah daripada ‘frontier,’ yang diancam akan diberikan kepada Indonesia jika bursa saham tidak memperbaiki transparansinya.

Status ‘stand alone’ terjadi setelah berbagai macam peringatan diberikan kepada Indonesia. Dan, ini bukan sentimen belaka. Lembaga pemeringkat memberikan penilaian agar para pemodal yang menanamkan uangnya di Indonesia mendapat jaminan keamanan.

Dan ratusan bahkan ribuan triliun dipertaruhkan. Ketika sebuah lembaga pemeringkat menaikkan status, maka para pemodal akan melihat bahwa investasinya aman dan menguntungkan. Dan sebaliknya.

Benar saja. Ketika MSCI menurunkan status Indonesia, bursa saham langsung ambruk. Ia turun lebih dari 11 persen pada minggu lalu. Ini penurunan terbesar dalam sehari. IHSG terkoreksi 41,8 persen dari level puncaknya pada Januari 2026.

Prabowo menanggapinya dengan nada kemarahan. Pada rapat kabinet sore tadi, dia mengatakan,

“Kesulitan kita masih banyak, gangguan masih banyak, kita terus diadang, ada apa itu? Macam-macam lah. MSCI, macam-macam. Dia mau takut-takuti kita. Saya hanya katakan kepada MSCI, bangsa Indonesia tidak takut siapapun, dan tidak akan gentar.”

“Saudara sekalian, kita tidak takut. Kita punya kekuatan, kita punya keberanian, dan kita rela berkorban dan kita tidak mengenal menyerah. Kalau perlu, kita adakan penghematan besar-besaran. Kita lebih hemat lagi nanti.”

Tidak ada policy proposal dalam pidato itu. Tidak ada tawaran jalan keluar. Tidak ada peta yang jelas yang menggambarkan mengapa kita sampai pada situasi ini dan langkah-langkah apa yang harus diambil untuk memperbaikinya.

Satu-satunya solusi adalah kita akan “melakukan penghematan besar-besaran.” Dan kita “akan lebih hemat nanti.” Ini jelas bukan policy proposal.

Yang terjadi kemudian adalah Prabowo menyerang MSCI. Dia menuduh MSCI menakut-nakuti dan sebagai jawabannya, “Indonesia tidak takut!”

Andaikata keberanian saja sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini, tentu tidak akan muncul downgrading ke stand alone itu.

Tidak diragukan, kita punya stok keberanian yang lebih dari cukup. Orang-orang Indonesia kadang tidak berpikir panjang untuk bisa nekat. Itu lebih dari sekedar keberanian — tanpa otak, tentu saja.

Kita berhadapan dengan pasar. Dan pasar selalu mengandalkan kepercayaan (trust). Bank tidak akan berani memberikan pinjaman kepada Anda kalau bank itu tidak percaya Anda mampu membayar kembali. Sebelum memberikan pinjaman, bank akan melakukan pemeriksaan terhadap kemampuan Anda — penghasilan, pengeluaran, bagaimana kestabilan keuangan Anda, dan lain sebagainya.

Logika yang sama dilakukan oleh lembaga semacam MSCI. Juga lembaga-lembaga lain seperti Fitch, Standard and Poor, Sustainalytics, dan lain sebagainya. Mereka memberikan penilaian yang bisa dipakai oleh pemodal (investor) yang juga memutar uang orang lain.

Ada problem-problem struktural dalam perdagangan saham kita yang tidak sehat. Kepemilikan tidak transparan. Hanya terlalu sedikit saham milik satu perusahan diperdagangkan karena tujuannya memang untuk menggelembungkan harga dari sedikit saham itu. Perdagangan saham menjadi cara mendapatkan ‘easy money’ dari para konglomerat. Belum lagi akuisisi dan perdagangan yang dipengaruhi politik.

Yang dituntut adalah perdagangan yang bersih dan terbuka. Biar pasar yang bekerja — dengan mekanisme supply and demannya yang transparan. Bukan perdagangan yang diatur. Tentu para pemodal tidak mau menanamkan uangnya di perusahan yang tidak beroperasi secara transparan. Mereka juga tidak mau berinvestasi di perusahan yang kemudian tiba-tiba diambil negara — atau orang yang dekat dengan kekuasaan.

Jelas bahwa masalahnya tidak ada pada MSCI. Masalahnya ada pada rejim yang memerintah Indonesia saat ini. Lembaga seperti MSCI juga tidak melihat ekonomi mikro namun mereka juga melihat implikasi ekonomi dari kebijakan pemerintah. Mereka melihat apakah pemerintah ini mampu menghasilkan uang dan membelanjakannya dengan sebaik mungkin sehingga bisa menghasilkan ekonomi yang sehat?

Beberapa minggu lalu saya berjumpa dengan kawan lama di sebuah konferensi. Sebelum acara mulai, kami berbincang khususnya tentang lemahnya atau tidak adanya gerakan oposisi di Indonesia.

Dia mengatakan bahwa Prabowo itu sangat gigih (formidable). Dia empat kali jadi calon presiden atau wakil presiden. Tidak berhasil. Tapi dia ulangi terus hingga sekarang berhasil.

Pertanyaannya: Apakah ada oposisi Indonesia yang segigih itu? Coba lihat kawan-kawan Anda, katanya. Satu per satu tunduk pada kekuasaan. Bahkan mereka yang tampak paling kritis sekali pun.

Soal kegigihan Prabowo, saya akui itu benar. Namun, setelah lama merenungkan kenyataan itu, saya tiba-tiba ingat satu pepatah: mencari kekuasaan adalah satu soal, namun memerintah adalah soal yang lain.

Prabowo memang sangat gigih dalam mencari kekuasaan. Namun dia tidak punya kapasitas untuk memerintah. Ini yang terutama membawa kita pada situasi ini. Tidak saja pada kasus MSCI. Rejim ini tidak becus dalam segala hal. Dan ini sudah sampai pada taraf membahayakan keselamatan negara!

Bencana ekologis juga menghantam. Ini sesungguhnya bukan bencana karena sebagian dibuat oleh keserakahan para elit politik dan pengusaha kita.

Rejim ini jelas tidak becus mengurus bencana. Hingga saat ini, mereka yang terkena banjir bandang di tiga provinsi Sumatera dan gempa di Flores masih belum pulih. Ekonomi memburuk dan bersiaplah akan terus memburuk. Kawan-kawan yang memperhatikan ekonomi Indonesia di dalam dan luar negeri pada sibuk memperingatkan saya, ini baru permulaan. Ombak besar itu belum datang.

Belum lagi kecelakaan-kecelakaan. Sudah berapa banyak kapal terbakar semasa rejim ini berkuasa? Mungkin banyak dari kita berpikir, kok yang salah pemerintah? Ya iyalah! Mereka yang meregulasi transportasi perkapalan. Dan konsumen pun bayar pajak untuk mengoperasikan perusahan itu.

Namun tanda-tandanya sudah datang. Antrean BBM, kelangkaan ini dan itu. Menurunnya daya beli masyarakat. Semuanya menjadi pertanda bahwa kehidupan sedang tidak baik-baik saja.

Dan, presiden juga tidak populer. Barangkali dia juga tahu itu namun agaknya sulit bagi orang yang sangat gigih berjuang untuk berkuasa untuk menerima kenyataan bahwa ia gagal menjalankan kekuasaannya.

Kemudian, menghapi MSCI, kita harus berhemat? Pertanyaannya, apakah ini tepat diajukan oleh presiden yang punya 48 menteri, 56 wakil menteri, 10 kepala badan, 27 utusan dan staf khusus, 26 Wantimpres?

Secara telanjang mata kita melihat bahwa pemborosan terjadi dimana-mana, khususnya di lingkaran kepresidenan, sementara orang lain harus berhemat?

Selain itu, kebijakan-kebijakan boros seperti KDMP, MBG, pembangunan batalyon-batalyon teritorial pembangunan (BTP) yang tidak jelas kegunaannya untuk pertahanan negara, bolehkah itu dulu yang dipangkas?

Juga bagaimana membuat iklim usaha yang baik supaya anak lulusan teknik informatika tidak bekerja sebagai driver ojol, yang memang memerlukan teknik informatika tapi hanya untuk menerima order?

Semakin lama, daya rusak rejim ini semakin besar. Rusak karena sangat tidak kompeten. Gigih dan berani saja tidak cukup untuk memerintah (governing).

Saya kira, sudah saatnya kita memikirkan untuk ganti rejim. Hanya saja, melihat kecenderungan ‘elites capture’ yang ada di negeri ini sejak lama — karena kemalasan para intelektual dan politisinya untuk berpikir dan mencari kebaikan bersama, kita sepakat: lebih baik mendudukkan orang yang tidak kompeten di kursi kekuasaan. Setidaknya kita bisa ikut ngelap sepatunya!

(Made Supriatma)