Parlemen Nepal resmi dibubarkan menyusul gelombang protes besar-besaran yang berujung kerusuhan. Pemerintah menetapkan Pemilihan Umum (Pemilu) akan dilangsungkan pada 5 Maret 2026 mendatang. Keputusan ini diumumkan oleh penasihat presiden, Kiran Pokharel, berdasarkan rekomendasi perdana menteri, seperti dilaporkan AFP, Sabtu (13/9/2025).
Sebagai langkah darurat, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal, Sushila Karki, diangkat menjadi Perdana Menteri sementara. Karki yang dilantik Jumat (12/9), mengambil sumpah jabatan setelah kericuhan mengguncang ibu kota. Presiden Ram Chandra Paudel pun menyampaikan ucapan selamat dan harapannya agar Karki mampu membawa stabilitas bagi negeri Himalaya itu.
Sosok Karki sebelumnya menjadi figur yang didorong oleh generasi muda, khususnya kelompok demonstran “Gen Z”, sebagai kandidat utama pemimpin transisi. Gerakan ini muncul usai aksi protes mereka berhasil mendesak pengunduran diri Perdana Menteri KP Sharma Oli.
Namun, transisi kepemimpinan ini terjadi di tengah situasi yang penuh gejolak. Hingga kini, jumlah korban jiwa akibat bentrokan antara aparat dan massa telah mencapai 51 orang. Kepolisian Nepal juga melaporkan lebih dari 12.500 narapidana kabur dari sejumlah penjara ketika kekacauan berlangsung, dan sebagian besar masih buron.
Protes awalnya dipicu kebijakan pemblokiran media sosial. Meski kebijakan itu dicabut pada 8 September, aksi massa tetap berlanjut dan berkembang menjadi tuntutan yang lebih luas terkait dugaan korupsi serta ketidakpuasan terhadap pemerintahan. Situasi semakin memburuk saat aparat menggunakan peluru tajam untuk membubarkan massa, memicu kemarahan publik. Amnesty International mengecam keras tindakan tersebut.
Kerusuhan kemudian meluas dengan aksi pembakaran rumah pejabat hingga gedung parlemen. Mundurnya Oli pada 9 September tidak cukup untuk meredam amarah warga. Militer pun turun tangan dengan memberlakukan jam malam nasional, mendirikan pos pemeriksaan, serta melakukan patroli di jalanan Kathmandu sejak 10 September.
Sejauh ini, sedikitnya 27 orang telah ditahan terkait aksi kekerasan dan penjarahan, sementara pihak berwenang menyita 31 senjata api. Militer juga menegaskan, tindakan vandalisme dan kekerasan akan ditindak tegas.
Meski begitu, muncul kekhawatiran dari kalangan demonstran bahwa gerakan mereka telah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Tuduhan mengenai adanya “penyusup” juga dilontarkan militer Nepal, menambah kompleksitas situasi di negara tersebut.
