NEGARA TETANGGA MULAI JENGKEL

Kita Diambang Keruntuhan?

✍️Made Supriatma

Saya melihat beberapa video dari negara tetangga, yang jengkel dengan asap kiriman dari Indonesia. Dalam beberapa video, yang sesungguhnya berusaha untuk obyektif dan tampak sekali menahan kejengkelan, ada kesimpulan yang tidak enak: Indonesia diambang keruntuhan (collapsing).

Memang ada banyak fakta-fakta yang tidak mengenakkan dari pemerintahan Prabowo Subianto akhir-akhir ini. Bursa saham kita jatuh 11-12% pada Jumat lalu, menyusul pengumuman MSCI, sebuah lembaga penilai pasar saham, untuk menurunkan status Indonesia ke “stand alone” dari emerging market. Artinya, bahwa status Indonesia ini akan ada dalam pengawasan ketat dan khusus karena dinilai tidak transparan dan terlalu banyak permainan dalam “menggoreng” pasar.

Pejabat-pejabat Indonesia, seperti wakil ketua DPR (yang sebenarnya ketua DPR de facto), Sufi Dasco Ahmad, hingga Kapolri bergegas ke BEI (Bursa Efek Indonesia). Entah apa yang mereka bikin disana karena sebenarnya yang bisa mengendalikan bursa hanya transparansi pasar itu sendiri.

Kemudian ada komentar dari pejabat-pejabat Indonesia lainnya. Mereka mencoba menebar optimisme, yang kemudian terasa lebih sebagai pemberi harapan palsu. Kalau harga saham jatuh, saatnya untuk “nyerok.” Mereka lupa bahwa potensi jatuh lebih jauh sangat nyata. Juga mereka lupa bahwa kalau itu menguntungkan, mengapa bukan mereka yang “nyerok”? Mengapa menyuruh orang lain? Orang waras yang memperdagangkan saham sudah punya informasi obyektif kapan membeli dan menjual.

Kejatuhan indeks saham tentu saja diikuti oleh saudara sepupunya, Rupiah. Akhir pekan lalu, rupiah kita tembus di atas 18 ribu. Ini adalah batas angka psikologis. Dan agaknya, Rupiah akan terus melemah. Bahkan Bloomberg pernah memprediksi bahwa Rupiah akan menjadi 19 ribu pada Desember tahun ini. Namun itu prediksi. Bisa benar bisa salah. Namun fakta bahwa dia melemah sampai 18 ribu lebih, itu cukup mengkuatirkan.

Kabar jelek lainnya adalah kelangkaan BBM. Dan, ini terjadi di Bali. Seperti yang Anda ketahui, pulau turis ini sesungguhnya adalah etalase Indonesia ke dunia. Atau jendela Indonesia untuk diintip orang asing. Video-video dan gambar-gambar berseliweren tentang orang antre BBM. Pertamina dan pemerintah mengatakan bahwa ini terjadi karena pasokan terhambat akibat kapal tidak bisa membuang jangkar.

Tentu saja, rakyat tidak menelan mentah-mentah penjelasan itu. Media lokal, Bale Bengong, menginvestigasi bahwa pasokan BBM memang berkurang dari sejak dua bulan lalu.

Akhirnya Bali mengalami apa yang sudah dialami oleh wilayah-wilayah di luar Jawa sejak beberapa bulan lalu. Hanya daerah-daerah Jawa, khususnya Jakarta, dimana orang tidak mengalami BBM atau krisis listrik.

Ketika mendengar keluhan-keluhan seperti itu di media sosial, reaksi saya adalah, “Sudahlah, pindah saja klean ke Jawa. Selalu ada pasokan BBM disini. Listrik juga menyala terus!” Beberapa orang menuduh saya separatis. Padahal saya hanya bicara kenyataan yang sebenarnya.

Kelangkaan BBM sesungguhnya sudah bisa diramalkan. Pertama soal pasokan. Kita tahu bahwa perang di Timur Tengah membuat harga minyak dunia naik. Perang tidak menunjukkan tanda-tanda akan berakhir, bahkan meluas ke Yemen, Saudi, dan Laut Merah. Kedua, Indonesia memang tidak lagi mendapatkan mayoritas pasokan minyaknya dari Timur Tengah namun dari Afrika — Nigeria (25%); Angola (15%); Mesir (5%), Gabon (5%), Australia (5%), Brasil (4%), dan beberapa negara lain. Namun pembelian Indonesia itu mengikuti patokan minyak Brent.

Indonesia hanya memenuhi sekitar 600 ribu barrel per hari dari kebutuhan 1,6 juta barrel per hati. Dan kilang-kilang minyak Indonesia (refineries) tidak bisa memproses kebutuhan dalam negeri juga. Sehingga Indonesia harus memproses lebih dari setengah minyaknya di luar negeri.

Ketiga adalah depresiasi nilai rupiah. Ketika pembelian itu dirupiahkan, nilainya melonjak karena nilai rupiah menurun. Konsumen Indonesia membeli dengan rupiah. Karena harga BBM krusial disubsidi maka pemerintah harus membayar lebih mahal. Jadi mahalnya BBM itu karena dua faktor: harga melonjak dan rupiah melemah.

Setiap kenaikan harga US$1, subsidi pemerintah naik sekitar Rp6-7 trilyun. Itu dihitung ketika harga minyak US$60 per barrel. Sekarang harga minyak sudah di atas US$100 per barrel. Sehingga pertanyaannya, apakah pemerintah benar-benar punya uang untuk membeli minyak dan memberi subsidi? Data menunjukkan bahwa pada H1 2025, Indonesia membeli minyak seharga US$3,1 milyar. Sementara pada H2 2026, seharga US$5,9 milyar. Ada kenaikan sebesar 89%! Namun karena kenaikan harga, minyak yang didapat lebih sedikit dengan dollar yang lebih besar!

Subsidi adalah hukuman mati untuk pemerintah Indonesia. Rejim bisa jatuh kalau mencabut subsidi. Dan umumnya para politisi sangat menyukai subsidi — karena mereka bisa bagi-bagi uang yang bukan uang mereka sendiri. Nanti siapa yang membayar? Ya kita-kita juga. Tapi politisi yang dapat nama.

Kalau dilihat dari kelangkaan BBM, tampak bahwa pemerintah sudah ngos-ngosan dalam pembiayaan. Namun tampaknya pemerintah tidak punya solusi. Prabowo dan wakilnya yang pendiam seperti batu candi itu malah membuat banyak program yang aneh-aneh.

Kabar jelek yang paling hebat tentu adalah kebakaran hutan. Makin hari keadaan makin memburuk. Kebakaran menghebat. Cuma laporan ke presiden saja yang mengatakan kebakaran sudah teratasi. Dan tampak sekali pemerintah tidak serius menangani kebakaran ini.

Buruknya lagi, pemerintah yang gengsinya tinggi tapi kemampuannya kurang ini, menolak bantuan pemerintah-pemerintah negara tetangga. Entah apa alasannya. Pemerintah Prabowo juga dulu menolak menetapkan bencana banjir banding sebagai bencana nasional. Alasannya sangat sederhana. Kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, pemerintah asing bisa menawarkan bantuan. Akibatnya, kapal-kapal induk negara tersebut akan ada di perairan Indonesia.

Masuk akal? Untuk orang yang menderita delusi nasionalisme sempit, jelas masuk akal. Untuk yang mau sedikit berpikir, negara ini bolong dimana-mana. Mengapa harus takut berlebihan?

Nah kebakaran hutan ini sungguh massif dan pemerintah tampaknya lepas tangan. Seolah-olah mengatakan, tidak ada yang bisa kami lakukan. Kemudian muncul argumen-argumen konyol dari para pejabat: Siapa yang bisa mengendalikan asap? Atau, kalau tidak ada kebakaran, kami kan kirim oksigen ke negara tetangga? Argumen tolol yang menyamakan bobot oksigen dan asap sisa kebakaran hutan! Dan para pejabat Indonesia — dari pusat sampai daerah — semua ngiler dengan carbon trading!

Yang lebih tragis lagi, asap dan kebakaran hutan ini pertama-tama tidak hanya mengenai warga negara tetangga tapi warga negara sendiri! Jutaan warga Indonesia terdampak. Jika argumen tolol yang sama diberlakukan, maka bunyinya: “Jika tidak ada kebakaran hutan, bukankah pemerintah kasih oksigen ke kalian, wahai rakyat pemilihku?”

Jadi, kita menghadapi krisis ekonomi, krisis energi (BBM), krisis lingkungan. Dan kita tidak tahu apakah kita masih ada duit atau kita sudah bangkrut?

Yang jelas, kita tidak sedang baik-baik saja. Keadaan beberapa minggu atau bulan ke depan agaknya juga tidak membaik.

Anehnya, kemarin Badan Komunikasi (Bakom) pemerintah memerintahkan seluruh saluran komunikasi milik kementerian dan badan-badan negara untuk menyiarkan konten capaian pemerintahan Prabowo-Gibran selama dua tahun terakhir ini. Waktu siaran itu antara 12-20 Oktober. Capaian? Yang ada mungkin hanya “capai” mendengarkan Prabowo dan “capai” menunggu Gibran sedikit menunjukkan kecerdasannya.