Ilan Pappe baru saja menerbitkan tulisan berjudul “Mengapa Banjir Al-Aqsa Terjadi” (Why Al-Aqsa Flood Happened).
Ilan Pappé adalah seorang sejarawan dan akademisi terkemuka asal Israel yang dikenal luas karena pandangan kritisnya terhadap Zionisme dan sejarah berdirinya negara Israel. Saat ini, ia menjabat sebagai profesor di University of Exeter, Britania Raya.
Dalam tulisan tersebut, ia berpendapat bahwa langkah Yahya Sinwar dalam menghadapi Israel serupa dengan tindakan Anwar Sadat pada tahun 1971 dan para pemimpin Palestina seperti Yasser Arafat pada tahun 2000.
Sadat memperingatkan bahwa jika Israel tidak mengembalikan Sinai kepada Mesir melalui jalur diplomasi, Mesir akan menempuh jalan perang…
Arafat memperingatkan Ehud Barak dan Bill Clinton bahwa jika ia tidak berhasil membawa pulang janji pengurangan penindasan terhadap rakyat Palestina dari KTT Camp David tahun 2000, maka pergolakan baru tidak akan terelakkan…
Dalam kasus Sinwar, kini kita mengetahui bahwa ia merundingkan tuntutan dasar rakyat Gaza dengan Israel: pengakhiran blokade, peningkatan pasokan makanan dan bahan baku ke wilayah kantong yang terkepung tersebut, serta pembebasan tahanan politik Palestina.
(Hal ini terungkap dalam investigasi @haaretzcom bulan September 2026 yang menunjukkan bahwa pada September 2023, Sinwar mengatur pertemuan pribadi dengan seorang pejabat Fatah. “Katakan kepada pihak Israel bahwa jika mereka tidak menunjukkan kemajuan, saya sedang menyiapkan kejutan besar bagi mereka,” tegasnya. Saat itulah, untuk pertama kalinya, ia melontarkan kata kunci yang seharusnya menjadi tanda bahaya: “Katakan kepada mereka untuk bersiap menghadapi ‘zilzal’—sebuah gempa bumi.”)
Pappe berpendapat bahwa, seperti halnya Sadat, Sinwar pada akhirnya memilih opsi militer ketika menjadi jelas bahwa Israel telah menolak opsi politik.
Berikut tulisan lengkap:
Why Al-Aqsa Flood Happened
Saat kita mencapai tonggak waktu tiga tahun sejak operasi Banjir Al-Aqsa dan dimulainya genosida di Gaza, berlalunya waktu memungkinkan kita melihat dengan lebih jelas berbagai aspek dan isu krusial terkait peristiwa penting tersebut—hal-hal yang sebelumnya tampak samar atau tidak terlihat ketika ditinjau tepat setelah operasi dan genosida yang menyusulnya.
Penting untuk merenungkan isu dan aspek-aspek ini, mengingat banyaknya orang di dunia—termasuk sebagian pendukung perjuangan Palestina—yang meyakini bahwa babak mengerikan ini telah berlalu. Kenyataannya, genosida terus berlangsung, meski secara bertahap, di Jalur Gaza dan kini telah meluas ke Tepi Barat; di sana, peningkatan kekerasan oleh militer dan pemukim bertujuan mengubah Tepi Barat menjadi “Jalur Gaza” yang lain.
Berlalunya waktu memungkinkan kita memahami lebih dalam motif pemimpin Hamas yang merancang operasi tersebut. Analisis profesional terhadap motif-motif ini penting dilakukan guna mematahkan narasi menyesatkan dan rekaan Israel yang mengklaim bahwa operasi itu digagas di Teheran sebagai bagian dari rencana untuk menghancurkan negara Yahudi.
Narasi tersebut sebelumnya telah berhasil dibantah karena secara sengaja mengabaikan konteks sejarah penindasan Zionis yang panjang serta blokade tidak manusiawi yang diberlakukan di Jalur Gaza pada masa yang lebih baru. Namun, narasi itu juga menutupi realitas yang lebih rumit yang berkembang pada tahun-tahun menjelang Operasi Banjir Al-Aqsa—realitas yang juga kerap luput dari perhatian para komentator Palestina maupun pendukung perjuangan Palestina.
Tinjauan yang lebih mendalam terhadap periode tersebut menyoroti dilema yang dihadapi Hamas—dan gerakan pembebasan Palestina secara umum—dalam perjuangan eksistensial mereka melawan proyek penghapusan yang diusung Zionisme.
Kini, kita memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai rangkaian peristiwa yang berujung pada Oktober 2023, berkat karya mendalam sejumlah jurnalis Israel yang memiliki akses terhadap materi-materi yang sebagian besar tidak dapat kita lihat saat ini. Penelitian mereka menyoroti pilihan-pilihan sulit yang dihadapi pemimpin Hamas, Yahya Sinwar—dan juga tokoh mana pun dalam gerakan perlawanan Palestina—di tengah blokade Jalur Gaza selama 17 tahun serta penindasan di Tepi Barat.
Penelitian ini turut mematahkan citra umum Sinwar di Barat sebagai pemimpin fanatik dan mesianik yang melancarkan operasi demi mendirikan Kekhalifahan Islam di atas reruntuhan Israel. Gambaran semacam itu lahir dari pendekatan rasis dan orientalis terhadap Palestina secara umum, serta terhadap warga Palestina yang menaruh kepercayaan pada gerakan politik Islam.
Sinwar menghadapi Israel dengan cara yang serupa dengan langkah para pemimpin Arab seperti Anwar Sadat pada tahun 1971 dan pemimpin Palestina seperti Yasser Arafat pada tahun 2000. Sadat memperingatkan para pemimpin Israel bahwa jika mereka tidak mengembalikan Sinai ke Mesir melalui jalur diplomasi, Mesir akan melancarkan perang; sementara Arafat memperingatkan Ehud Barak dan Bill Clinton bahwa jika ia gagal kembali dari KTT Camp David tahun 2000 dengan membawa janji pengurangan penindasan terhadap rakyat Palestina, maka pergolakan baru tidak akan terelakkan.
Dalam kasus Sinwar, kini kita mengetahui bahwa ia bernegosiasi dengan Israel—secara tidak langsung dengan Netanyahu—mengenai tuntutan dasar rakyat Gaza: pengakhiran blokade yang telah berlangsung 17 tahun, peningkatan pasokan makanan dan bahan baku yang masuk ke wilayah terkepung tersebut, serta pembebasan tahanan politik Palestina.
Sinwar memperingatkan pihak Israel bahwa penolakan terhadap tuntutan-tuntutan ini akan berujung pada operasi berskala besar seperti “Banjir Al-Aqsa” (Al-Aqsa Flood). Militer Israel menyarankan Netanyahu untuk merespons tuntutan tersebut dengan serangan habis-habisan terhadap Jalur Gaza—serangan yang pada akhirnya benar-benar dilakukan sebagai tanggapan atas Operasi Banjir Al-Aqsa.
Jelas pula bahwa Netanyahu sempat ragu untuk memberikan lampu hijau bagi operasi semacam itu, namun jelas pula bahwa para komandan Hamas, termasuk Sinwar, menyadari bahwa serangan terhadap Gaza tersebut sudah di depan mata (sebelum peristiwa Oktober 2023). Dalam hal ini, Sinwar tampak sebagai pemimpin yang mengincar pencapaian-pencapaian terbatas, sembari menunda visi jangka panjang yang lebih besar untuk masa depan yang jauh. Seperti Sadat, ia akhirnya menempuh opsi militer ketika menjadi jelas bahwa Israel telah sepenuhnya menolak opsi politik. Terlebih lagi—dan ini adalah bagian terpenting dari apa yang kini mulai terungkap—militer pada akhirnya akan membujuk Netanyahu untuk melancarkan serangan dahsyat ke Jalur Gaza; Operasi Banjir Al-Aqsa merupakan upaya untuk mendahului serangan tersebut.
Hal yang tidak kita ketahui adalah kapan dan mengapa Operasi Banjir Al-Aqsa di beberapa tempat berubah menjadi pembantaian warga sipil, baik di permukiman Yahudi maupun di festival Nova. Ini adalah upaya keluar dari “ghetto” yang dilakukan oleh suatu bangsa yang telah menderita ribuan kematian, puluhan ribu korban luka di kalangan perempuan dan anak-anak, serta ratusan ribu orang yang kehilangan tempat tinggal akibat serangan Israel tahun 2014 dan masih mengungsi pada tahun 2023; mereka adalah populasi yang mengalami trauma, yang dipaksa kelaparan sebagai bagian dari kebijakan selama blokade Israel yang berlangsung tujuh belas tahun, serta terus-menerus dibombardir dari udara, darat, dan laut.
Yang kita ketahui pasti adalah bahwa sejak awal, Sinwar menunjukkan sikap bahwa penculikan lansia dan anak-anak bukanlah bagian dari operasi tersebut; ia segera mengusulkan pembebasan mereka namun tidak mendapat tanggapan dari Israel.
Penghancuran Gaza sebagai bagian dari kebijakan genosida bukanlah reaksi irasional Israel atas tewasnya begitu banyak tentara dan warga sipil pada 7 Oktober 2023. Hal itu merupakan pelaksanaan persiapan militer yang telah dilakukan jauh sebelum tahun 2023—tepatnya sejak 2004—ketika militer membangun kota tiruan di gurun untuk berlatih menghancurkan kawasan perkotaan dalam skenario serangan terhadap Jalur Gaza. Strategi ini sebelumnya telah diuji coba melalui pengeboman besar-besaran (carpet bombing) di kawasan pinggiran Dahiya, Beirut, pada tahun 2006.
Sebagaimana pada tahun 1948, demikian pula pada tahun 2023, Israel mencari dalih untuk mewujudkan visi mustahilnya tentang Palestina yang bebas dari unsur Arab (de-Arabisasi). “Ini adalah sebuah keajaiban,” seru Ben-Gurion saat menyaksikan ratusan ribu warga Palestina “melarikan diri” dari Palestina, padahal dialah arsitek di balik pembersihan etnis tersebut. “Ini adalah sebuah keajaiban,” ujar Orit Strock, seorang menteri dalam pemerintahan Netanyahu, merujuk pada peluang bersejarah untuk melakukan genosida terhadap penduduk Gaza.
“Orang yang sudah tenggelam tidak akan basah lagi” adalah pepatah Arab terkenal yang merangkum dilema Palestina—sebuah dilema yang terlihat jelas jika kita meninjaunya dari perspektif tahun 2026. Setiap upaya bersenjata yang dilakukan Hamas untuk mengakhiri pengepungan dan pendudukan dijadikan dalih oleh Israel untuk semakin mengintensifkan kebijakan penghancurannya. Pilihan untuk tunduk pada kenyataan pengepungan—seperti yang ditempuh oleh Otoritas Palestina di Ramallah—berujung pada pembersihan etnis yang berlangsung secara bertahap serta serangkaian aksi kekerasan massal (pogrom) yang dilakukan oleh para pemukim dengan keterlibatan tentara Israel.
Saya bertanya-tanya berapa banyak orang di luar Palestina yang benar-benar memahami dilema ini; dilema yang mendorong para remaja di kamp-kamp pengungsi Tepi Barat untuk berhadapan dengan tentara Israel dalam konfrontasi yang mereka tahu tidak mungkin mereka menangkan. Mereka lebih memilih hal itu daripada terus-menerus disiksa, dilukai, dan dibunuh oleh tentara pendudukan.
Ini adalah dilema tidak manusiawi yang dipaksakan oleh proyek Zionis yang bertujuan melenyapkan eksistensi warga Palestina, dan ini hanyalah salah satu wujud dari penderitaan mereka sejak para pemukim Zionis tiba di Palestina pada akhir abad ke-19.
Cara membebaskan rakyat Palestina—dan secara tidak langsung rakyat Israel—dari kenyataan yang mustahil ini bukanlah pertanyaan yang sulit dijawab. Hal ini hanya dapat dicapai melalui pembentukan negara Palestina yang demokratis dan pasca-Israel. Negara semacam itu mungkin tidak akan menyelesaikan setiap masalah bagi penduduk yang tinggal di wilayah antara sungai dan laut maupun bagi mereka yang akan kembali ke sana, namun negara tersebut akan melenyapkan ancaman eksistensial terus-menerus yang dialami setiap hari oleh seluruh warga Palestina yang tinggal di sana.
Dalam kenyataan seperti itu, Palestina tidak akan terbagi menjadi wilayah-wilayah terpisah seperti Gaza dan Tepi Barat, melainkan akan menjadi satu tanah air yang utuh dan menyatu. Jika Gaza tetap menjadi sekadar “Jalur” (Strip) yang terisolasi, tidak akan ada perdamaian maupun rekonsiliasi.
https://www.palestinechronicle.com/why-al-aqsa-flood-happened-revisiting-october-2023-ilan-pappe
