Meng-GIBRAN

Tadi malam kebenaran mulai terungkap, 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘰𝘧 𝘵𝘳𝘶𝘵𝘩.

1⃣Bukan hanya Gibran Rakabuming Raka terbukti TIDAK PUNYA bukti tamat pendidikan SMA/sederajat di dalam dan luar negeri, KPU ternyata tidak ada instrumen lain kecuali Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Gibran.

2⃣Suket Gibran itupun tidak dilakukan verifikasi faktual oleh KPU ataupun Bawaslu dengan datang ke Kemendikbud.

3⃣Bahkan Bawaslu TIDAK DIBERIKAN AKSES sama sekali untuk ikut mengawasi proses verifikasi calon presiden dan wakil presiden. Kalau Badan PENGAWAS Pemilu saja tidak tahu Gibran ternyata tidak memenuhi syarat pendidikan, mengapa kita yang baru menggugat ke MK dipersoalkan?

4⃣Sidang tadi malam juga makin membuktikan, ada upaya manipulatif yang Terstruktur, Sistematis, Terencana untuk menutup-nutupi fakta bahwa Gibran TIDAK memenuhi syarat pendidikan.

5⃣Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU 19/2023 yang mengecualikan Gibran menunjukkan bukti tamat SMA/sederajat, TIDAK jelas siapa yang mengusulkan dan kapan dirumuskan. Permintaan Prof. Saldi Isra agar KPU membawa risalah pembahasan di KPU dan DPR. TIDAK bisa dipenuhi oleh KPU.

6⃣Mengapa? Apakah karena norma yang baru ada untuk Pilpres 2024 — tidak pernah ada di Pilpres sebelumnya — memang dicocoklogikan untuk meloloskan Gibran dari syarat pendidikan? Sebagaimana juga, Putusan Paman Usman dicocok-cocokkan untuk melolosk untuk Gibran. Aturan dibuat sesuai dengan Gibran. Inilah aturan yang meng-GIBRAN.

7⃣Semua mata rakyat tertuju dan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi, yang lebih tajam adalah Mata Hati Sembilan Negarawan Hakim Konstitusi itu sendiri.

Salam Integritas,

Denny Indrayana