Di tengah hiruk pikuk pembangunan kota dan derap langkah modernisasi, masih ada ruang bagi kepedulian yang tulus. Itulah yang tergambar ketika Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, membuka acara Job Fair Khusus Penyandang Disabilitas 2025 di Taman Ismail Marzuki (TIM), Cikini, Jakarta Pusat.
“Semua warga Jakarta berhak memperoleh kesempatan yang sama. Tidak boleh ada yang tertinggal hanya karena kondisi fisik atau keterbatasan,” ujar Pramono dengan suara tegas namun hangat di hadapan ratusan peserta.
Langkah ini bukan sekadar seremoni. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghadirkan 21 perusahaan yang membuka 107 lowongan kerja untuk penyandang disabilitas dari berbagai latar belakang pendidikan — mulai dari SMA luar biasa, SMK, hingga sarjana. Bukan hanya menyediakan lapangan kerja, tetapi juga pelatihan keterampilan (upskilling) seperti digital marketing, desain grafis, membatik, hingga public speaking.
Bagi sebagian orang, mungkin pekerjaan hanyalah rutinitas. Namun bagi banyak penyandang disabilitas, kesempatan kerja adalah bentuk pengakuan — bahwa mereka setara, mampu, dan layak dipercaya. Itulah semangat yang ingin dihadirkan dalam kegiatan ini.
“Job fair ini bukan belas kasihan. Ini tentang keadilan sosial. Tentang ruang yang inklusif bagi semua warga,” kata Pramono. Ia menegaskan, pemerintah kota berkomitmen membangun ekosistem ketenagakerjaan yang berkeadilan, bukan sekadar program sesaat.
Acara ini juga diwarnai dengan pameran karya UMKM penyandang disabilitas dan sesi motivasi. Sejumlah peserta tampak haru — beberapa mengaku baru pertama kali mengikuti acara yang secara terbuka memberi ruang bagi kemampuan mereka.
“Saya lulusan D3 Akuntansi. Sudah lama mencari pekerjaan, tapi sering ditolak karena saya tunanetra. Hari ini, saya merasa dihargai,” ujar Rani, salah satu peserta.
Langkah seperti ini memberi pesan kuat: bahwa kota besar seperti Jakarta tidak hanya dibangun dengan beton dan kaca, tetapi juga dengan nilai-nilai kemanusiaan.
Selama ini, kaum disabilitas kerap dipandang sebelah mata dalam dunia kerja. Namun dengan langkah nyata seperti ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuktikan bahwa inklusivitas bukan slogan, melainkan tindakan.
Kita mungkin tak bisa menghapus semua ketimpangan dalam sekejap, tapi lewat kebijakan yang berpihak dan empati yang nyata, Jakarta bisa menjadi kota yang benar-benar untuk semua.
Komentar