Klaim Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, bahwa bangsa Yahudi telah mendiami Dataran Tinggi Golan sejak 3.000 tahun yang lalu (era Nabi Musa)—sebagaimana ia sampaikan dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB pada 24 September 2026—memiliki landasan tekstual dalam kitab suci keagamaan, tetapi tidak diakui secara hukum internasional dan memiliki catatan kompleks secara arkeologis.
Untuk memahami apakah klaim ini dibenarkan atau tidak, kita perlu meninjaunya dari tiga sudut pandang: keagamaan/sejarah kuno, arkeologi, dan hukum internasional saat ini.
1. Perspektif Alkitab dan Teks Keagamaan (Dibenarkan)
Secara tekstual di dalam kitab suci keagamaan (Taurat/Alkitab), klaim Netanyahu didukung oleh narasi sejarah kuno.
- Dalam Kitab Ulangan dan Kitab Yosua, wilayah Golan kuno dikenal sebagai Basan.
- Teks keagamaan menyebutkan bahwa wilayah ini ditaklukkan oleh bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa dari Raja Og dari Basan, dan kemudian diberikan kepada suku Manasye.
- Berdasarkan lini masa biblika tersebut, pemukiman bangsa Israel di wilayah tersebut diperkirakan terjadi sekitar 3.000 tahun yang lalu.
2. Perspektif Arkeologi dan Catatan Sejarah
Secara arkeologis, keberadaan komunitas Yahudi di Dataran Tinggi Golan memang terbukti secara ilmiah, terutama pada periode setelahnya:
- Situs Kuno: Penggalian arkeologi menemukan banyak peninggalan pemukiman, benteng, dan sinagoga Yahudi kuno dari periode Bait Suci Kedua (abad ke-5 SM) hingga periode Romawi dan Bizantium (misalnya situs Gamla dan Katzrin).
- Pergantian Kekuasaan: Sepanjang sejarahnya, wilayah Golan tidak dihuni secara eksklusif oleh satu kelompok saja. Wilayah strategis ini telah berganti-ganti penguasa dan dihuni oleh berbagai bangsa, mulai dari bangsa Amori, Aram, Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, Romawi, Bizantium, Arab Muslim, Utsmaniyah (Ottoman), hingga Prancis dan Suriah modern.
3. Perspektif Hukum Internasional Modern (Ditolak)
Meskipun klaim historis-keagamaan tersebut digunakan oleh pemerintah Israel untuk menegaskan hak kedaulatan mereka, dunia internasional menolak klaim tersebut sebagai dasar pembenaran hukum atas wilayah Golan saat ini.
- Status Wilayah: Secara hukum internasional, Dataran Tinggi Golan adalah wilayah kedaulatan Suriah. Israel merebut wilayah tersebut dari Suriah pada Perang Enam Hari tahun 1967 dan secara sepihak menganeksasinya pada tahun 1981.
- Resolusi PBB: Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 497 (1981) secara tegas menyatakan bahwa keputusan Israel untuk menerapkan hukum, yurisdiksi, dan administrasinya di Dataran Tinggi Golan adalah “batal demi hukum dan tidak memiliki efek hukum internasional”.
- Komunitas internasional (kecuali Amerika Serikat yang sempat memberi pengakuan sepihak pada era Trump) tetap memandang Golan sebagai wilayah Suriah yang diduduki militer secara ilegal.
