Kenapa Purbaya Dicopot?

Purbaya Yudhi Sadewa dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam agenda reshuffle kabinet pada Senin, 14 September 2026. Posisinya kini resmi digantikan oleh Wakil Menkeu Suahasil Nazara.

Kenapa Purbaya dicopot?

Jawaban AI:

Meskipun belum ada alasan resmi yang dirinci secara mendalam oleh Istana, beberapa faktor utama yang melatarbelakangi pencopotannya setelah setahun menjabat meliputi:

• Kontroversi Kebijakan Fiskal: Selama menjabat, Purbaya menelurkan beberapa kebijakan yang menjadi sorotan, salah satunya keputusan menggelontorkan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dari Bank Indonesia langsung ke Bank Himbara.

• Ketegangan Kebijakan Moneter & Tekanan Rupiah: Pada Juni 2026, sempat beredar kabar ketegangan pandangan mengenai cara menghadapi tekanan terhadap mata uang rupiah yang kala itu sempat menembus Rp18.000 per dolar AS. Purbaya dilaporkan sempat kecewa dengan langkah Bank Indonesia yang dinilai terlalu konservatif dalam melakukan intervensi pasar.

• Ketegangan Terkait Tata Kelola Anggaran MBG: Kementerian Keuangan di bawah Purbaya gencar melaporkan adanya ketidaksesuaian penggunaan anggaran pada program MBG. Purbaya juga sempat mencopot dua pejabat tinggi Kemenkeu (Dirjen Anggaran dan Dirjen Strategi Ekonomi) menyusul isu “kebobolan” pengadaan puluhan ribu motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di bawah BGN.

• Ketegangan antara Purbaya dengan Danantara: Hal ini dipicu oleh perselisihan mengenai kewajiban setoran dividen Rp120 triliun dari Danantara ke kas negara untuk menambal cadangan anggaran (buffer fiskal).
  • Tuntutan Setoran Rp120 Triliun: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa Danantara wajib menyetorkan deviden BUMN Rp120 triliun ke Kas Negara.
    
  • Klaim Perintah Presiden: Purbaya menyatakan angka Rp120 triliun tersebut bukan sepihak, melainkan berdasarkan laporan awal CEO Danantara, Rosan Roeslani, kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai keberhasilan perolehan laba lembaga tersebut. Presiden kemudian memberikan perintah eksekutif agar sebagian keuntungan itu disetor sebagai cadangan fiskal negara.
    
  • Resistensi dari Pihak Danantara: Manajemen Danantara sempat melontarkan protes, menyatakan keberatan, dan mengaku tidak tahu-menahu soal kewajiban setoran jumbo tersebut. Para pengamat menilai penarikan dana sebesar itu berisiko mengganggu likuiditas investasi serta tata kelola Danantara sebagai lembaga investasi investasi berdaulat (sovereign wealth fund)

• Isu Jual-Beli Jabatan: Menjelang reshuffle, sempat beredar pula rumor liar di media sosial mengenai dugaan penyelewengan dalam perombakan massal ratusan pejabat eselon II dan III di internal Kemenkeu.