Kanda Bahlil mulai tinggalkan Jokowi?

Berarti, kabar Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia ‘ditegur’ Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, tidak benar. Sebab, bukannya berhenti, Doli malah terlihat makin menjadi-jadi dan tidak ada sinyal akan berhenti terkait kasus ijazah Gibran yang sudah diputus MK.

Kemarin, Doli sampai mengumpulkan mantan anggota Komisi II DPR 2019-2024. Istilahnya, reunian. Mereka saling tukar informasi terkait “pasal selundupan” PKPU Nomor 19/2023 Pasal 18 ayat 3 yang meloloskan Gibran.

Ada yang masih duduk sebagai anggota DPR seperti Doli dan Mardali dari PKS. Ada yang juga tidak seperti Guspardi Gaus dari PAN. Tapi hampir semua Fraksi hadir dalam pertemuan reunian itu.

Semuanya sepakat bahwa PKPU Nomor 19/2023 khusus Pasal 18 ayat 3 itu memang tidak pernah dibahas. Artinya, istilah “pasal selundupan” seperti dikatakan Denny Indrayana ada benarnya juga.

Ada tanda tangan Ahmad Doli Kurnia sebagai Ketua Komisi II waktu itu bukan bukti bahwa Pasal 18 ayat 3 itu tidak diselundupkan. Tidak ada dibahas, tapi ada tanda tangan justru itu bukti adanya permainan.

DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum) akan menyidangkan kasus ini, karena sudah ada 5 laporan yang menyeret para komisioner KPU. Ahmad Doli Kurnia siap hadir dan buka-bukaan di DKPP, kalau dihadirkan. Bahkan, Doli sudah siap sejak persidangan MK digelar.

Tapi, sayangnya, Hasyim Asy’ari sudah dipecat dari KPU. Artinya, sidang DKPP tak akan berpengaruh bagi dirinya. Dihadirkan pun mungkin tidak. Bagi anggota KPU saat ini bisa jadi sangat berpengaruh.

Artinya, Ahmad Doli Kurnia masih akan tampil menjelaskan terkait PKPU Nomor 19/2023 Pasal 18 ayat 3, yang secara tegas dikatakannya tidak pernah dibahas di Komisi II DPR alias memang pasal selundupan.

Kalau tidak dihentikan Bahlil Lahadalia, berarti Partai Golkar setuju putusan MK Nomor 1/2026 ini terkait pertimbangannya tak ditemukan ijazah SMA Wapres Gibran dan pasal selundupan ini, diteruskan pada level Hak Angket DPR atau Menyatakan Pendapat. (ERIZAL)