JOGET MBG

Ada orang joget-joget pamer untung dapur MBG Rp6 juta/hari (setara Rp156 juta/bulan dan Rp1,8 miliar/tahun) tidaklah aneh. Sebab, bukankah begitu identitas nasional kita dibentuk oleh penguasa sekarang: gemoy dan joget?

Artinya, dia hanya meniru seorang pemimpin yang faktanya dipilih 58% pemilih.

Itu orang baru pamer untung dari satu dapur, dan kabarnya dia punya tujuh dapur. Setahun cuannya bisa sampai Rp13 miliar. Taruhlah empat tahun MBG jalan, Rp52 miliar untungnya. Bisa jadi kelak dia tak cuma joget, tapi bisa melintir depan-belakang saking girangnya.

Tahun 2025 anggaran MBG “baru” Rp71 triliun dan kita sudah “berhasil” memproduksi makhluk absurd semacam itu. Tahun ini, anggarannya melonjak drastis menjadi Rp335 triliun. Kemungkinan besar angka ini akan stabil di tahun-tahun berikutnya, bahkan bisa lebih tinggi lagi. Artinya, dalam satu periode (5 tahun), total perputaran uangnya bisa mencapai Rp1.400 triliun hingga Rp1.600 triliun!

Bisa dibayangkan menjelang Pemilu 2029, negara ini akan dipenuhi makhluk-makhluk melintir semacam itu yang siap mendukung dua periode.

Tak perlu ilmu politik tinggi-tinggi untuk memahami situasi itu. Sudah terpenuhi dua syarat utama kemenangan dalam pemilu: uang dan simpul-simpul manusia yang tidak tahu malu.

Mau protes ke Presiden, agaknya tidak berguna. Sebab, menurut berbagai pemberitaan, yayasan yang bersangkutan juga diduga kuat mengelola dapur MBG. Saya cek di situs Administrasi Hukum Umum (AHU), memang benar, Pemilik Manfaat (beneficial owner) Yayasan Prabowo Subianto Djojohadikusumo—yang diberitakan mengelola dapur MBG—adalah Prabowo Subianto. Dalam akta tercatat, ia memiliki kekayaan awal lebih dari 25% pada yayasan tersebut.

Begitu juga Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Pemilik Manfaatnya tercatat Prabowo Subianto. Dalam akta, ia tertulis memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk memengaruhi atau mengendalikan yayasan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak mana pun.

Mengenai Pemilik Manfaat, aturannya adalah Perpres 13/2018. Salah satu pertimbangan mengapa aturan itu dibentuk adalah karena korporasi (yayasan juga termasuk korporasi menurut UU 1/2023 atau KUHP Nasional) dapat dijadikan sarana, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pelaku tindak pidana yang merupakan Pemilik Manfaat dari hasil tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Karena kita adalah masyarakat biasa, bukan penyidik yang tidak boleh melakukan praduga bersalah, maka bolehlah kita menduga atau berprasangka: jangan-jangan yayasan-yayasan MBG juga dipakai sebagai sarana untuk kejahatan semacam itu.

Situasi pun jadi konyol: Rakyat kerja keras dan bayar pajak. Uang pajak dipakai untuk MBG yang disalurkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). BGN dibentuk melalui Perpres 83/2024 oleh Jokowi. BGN berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. BGN menyalurkan dana MBG—yang dikategorikan sebagai dana bantuan atau hibah—kepada yayasan (makanya tidak kena pajak penghasilan). Yayasan mengelola sendiri atau menunjuk mitra dapur MBG. Dan, Presiden yang sekarang adalah pemilik yayasan yang mengelola dapur MBG.

Saya pikir tak perlu bertele-tele seperti seorang tamu Hambalang yang menjelaskan soal Napoleon Bonaparte di hadapan Presiden untuk mengerti bahwa di situ ada konflik kepentingan yang tidak patut. Orang mudah menduga mengapa MBG ngotot diteruskan: karena pemimpinnya punya kepentingan yang nyata dalam proyek MBG, baik logistik maupun pengaruh politik.

Tak perlu teori geopolitik yang rumit untuk menangkap adanya “meeting of mind” (kesamaan kehendak) antara Jokowi dan Prabowo yang diwujudkan dalam MBG ini untuk kepentingan kekuasaan bersama—sekarang dan kalau bisa selama-lamanya.

Dari perspektif bagi-bagi cuan per porsi makan bocah sekolah seperti dalam kisah lelaki joget-joget dan MBG ini, rasanya lanskap “geopolitik” Indonesia tak begitu sulit untuk dimengerti: Kepala BGN bertanggung jawab ke Presiden dan Presiden adalah pemilik dapur.

Salam,
Agustinus Edy Kristianto