Jika kalah pemilu, Netanyahu akan masuk penjara

Benjamin Netanyahu tinggal tiga minggu lagi menghadapi pemilihan umum 27 Oktober 2026 yang tidak boleh ia kalah, karena jika kalah, ia akan masuk penjara.

Ia masih menjalani persidangan atas tuduhan penyuapan, penipuan, dan penyalahgunaan kepercayaan, dan ia PASTI akan berakhir di penjara kecuali terjadi sesuatu yang BESAR untuk menghambat jalannya proses hukum tersebut.

Sesuatu seperti eskalasi besar dengan Iran. Serangan nyata dari Iran akan memberinya satu hal yang tidak bisa diberikan oleh ruang sidang: alasan untuk menghentikan aktivitas negara, menggalang dukungan basis pemilihnya, dan menunda pemilihan umum.

Mari kita lihat apa yang akan terjadi.

Berikut adalah fakta-fakta hukum dan situasi politik terbaru terkait Benjamin Netanyahu per Oktober 2026:

Status Persidangan dan Jadwal Terbaru

• Percepatan Sidang 5 Hari Seminggu: Mulai awal Oktober 2026, Pengadilan Distrik Yerusalem telah mengubah jadwal sidang korupsi Netanyahu menjadi lima hari seminggu (Senin hingga Kamis). Langkah ini diambil oleh Hakim Ketua Rivka Friedman-Feldman guna merampungkan pemeriksaan saksi sebelum dirinya pensiun.
• Kesaksian Kunci Menjelang Pemilu: Mantan Jaksa Agung Avichai Mandelblit, yang pertama kali menyetujui dakwaan terhadap Netanyahu, dijadwalkan untuk memberikan kesaksian pada 11–12 Oktober dan 18–22 Oktober 2026, tepat beberapa minggu sebelum pemilu berlangsung. Pengadilan menolak permohonan pembela untuk menunda kesaksian ini.
• Proses Hukum Masih Panjang: Netanyahu telah menyelesaikan kesaksian pribadinya pada Juni 2026 setelah melewati 98 sesi persidangan. Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, tiga terdakwa lainnya dalam kasus ini baru akan mengajukan pembelaan mereka, diikuti oleh argumen penutup sebelum hakim menuliskan vonis. Belum ada tanggal pasti kapan keputusan final atau vonis akan dijatuhkan.

Pengaruh Posisi Perdana Menteri terhadap Kasus

Hukum di Israel tidak memberikan imunitas penuh kepada perdana menteri yang sedang menjabat. Netanyahu tetap diwajibkan menghadiri persidangan sambil terus menjalankan pemerintahan.

Namun, statusnya sebagai Perdana Menteri memberi keuntungan prosedural:

• Alasan Penundaan Sidang: Selama ini, tim hukum Netanyahu berulang kali berhasil meminta penundaan atau penyesuaian jadwal sidang dengan alasan tugas diplomatik, situasi darurat, dan masalah keamanan nasional.
• Konsekuensi Jika Kalah Pemilu: Jika ia kehilangan jabatannya pasca-pemilu 27 Oktober 2026, argumen kesibukan tugas negara tersebut tidak lagi berlaku. Hal ini dapat mempersulit upayanya untuk menunda jalannya persidangan, meskipun proses hukum independen akan tetap berjalan terlepas dari posisi politiknya.

Upaya Permohonan Pengampunan (Pardon)

Pada akhir tahun 2025, Netanyahu sempat secara resmi mengajukan permohonan pengampunan pra-vonis kepada Presiden Israel, Isaac Herzog, dengan alasan demi “persatuan nasional” di tengah situasi perang. Hingga saat ini, permohonan tersebut memicu dilema konstitusional yang besar karena Netanyahu belum dinyatakan bersalah atas tindak pidana apa pun dan ia tetap konsisten menolak dakwaan tersebut.