Meskipun telah membangun reputasi global sebagai pembela hak-hak Palestina, Indonesia telah menyetujui konsesi panas bumi di Halmahera, sebuah pulau berhutan di Indonesia bagian timur, yang melibatkan perusahaan yang terintegrasi dalam sistem ekonomi Israel.
Keputusan ini membawa dua risiko yang jelas. Pertama, melemahkan posisi politik Indonesia terhadap Palestina, dan kedua, mengekspos lingkungan yang rapuh terhadap tekanan industri yang lebih dalam.
Ini bukan hanya kontradiksi kebijakan luar negeri, tetapi juga pilihan pembangunan dengan konsekuensi ekologis jangka panjang.
Pada 8 Januari 2026, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan konsesi area kerja panas bumi Telaga Ranu kepada PT Ormat Geothermal Indonesia sebagai bagian dari dorongan nasional menuju target Emisi Nol Bersih 2060. Perluasan energi terbarukan diperlukan di negara yang masih bergantung pada batu bara. Namun, urgensi tidak membenarkan pengabaian keselarasan politik atau perlindungan lingkungan.
Halmahera sudah berada di bawah permintaan global yang meningkat. Kompleks nikel besar yang didukung terutama oleh Tiongkok telah mengubah sebagian pulau menjadi pusat pengolahan yang terkait dengan rantai pasokan baterai kendaraan listrik. Investor yang terhubung dengan Jepang dan Korea Selatan telah membiayai pabrik peleburan, pembangkit listrik swasta, dan jaringan logistik untuk mengamankan akses mineral. Kehilangan hutan telah meningkat di zona industri. Perairan pesisir menghadapi tekanan yang meningkat. Masyarakat sedang menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi yang tiba-tiba.
Konsesi panas bumi menambah jejak industri jangka panjang lainnya pada ekosistem yang sudah menyerap dampak kumulatif.
PT Ormat Geothermal Indonesia dikendalikan oleh Ormat Technologies, sebuah perusahaan yang dibangun di atas jaringan teknik, manufaktur, dan modal Israel. Pendapatan dan teknologi yang terkait dengan proyek tersebut akan beredar melalui sistem tersebut. Keterlibatan ekonomi dalam skala ini memiliki makna politik.
Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan secara konsisten menyuarakan dukungan untuk penentuan nasib sendiri Palestina. Memperdalam hubungan komersial dengan perusahaan yang berakar di Israel menciptakan kesenjangan kebijakan yang terlihat. Ketika pesan kebijakan luar negeri dan perilaku ekonomi berbeda, kredibilitas menurun. Posisi moral menjadi lebih sulit untuk dipertahankan.
Risiko lingkungan bukanlah hal yang teoritis. Proyek-proyek yang terkait dengan Ormat Technologies di tempat lain di Indonesia telah merusak ekosistem dan mengganggu masyarakat setempat.
Di Pembangkit Listrik Panas Bumi Blawan Ijen, limbah dari sumur produksi dilaporkan masuk ke saluran drainase dan mencemari mata air Gending Waluh, sumber air utama bagi penduduk di Watu Capil, Kebon Jeruk, dan Margahayu. Penduduk setempat menggambarkan air minum dan air mandi yang rasanya tidak enak dan meninggalkan residu lengket di kulit. Banyak rumah tangga terpaksa mengangkut air dari desa-desa tetangga.
Kontaminasi kemudian menyebar ke mata air Sumber Macan di Curah Macan. Penduduk melaporkan sakit perut setelah mengonsumsi air tersebut dan meninggalkan sumber air itu. Beberapa keluarga mulai membeli air kemasan meskipun menambah beban keuangan. Keluhan masyarakat, menurut laporan setempat, hanya mendapat tanggapan terbatas.
Di Pulau Buru dekat Wapsalit, aktivitas eksplorasi dilaporkan mendorong penduduk asli masuk lebih dalam ke kawasan hutan karena takut dan ketidakpastian. Penduduk desa mengatakan mereka menerima penjelasan minimal tentang proyek atau risikonya. Pembangunan tanpa transparansi menempatkan masyarakat pada posisi rentan daripada berpartisipasi.
Insiden-insiden ini penting karena menunjukkan apa yang dapat terjadi ketika ekspansi panas bumi melampaui pengawasan.
Halmahera terletak di zona ekologi Wallacea, salah satu wilayah dengan keanekaragaman hayati paling unik di bumi. Pengeboran panas bumi dapat mengganggu sistem air tanah yang mendukung pertanian dan perikanan. Pembangunan jalan membuka hutan yang masih utuh untuk ekstraksi lebih lanjut. Koridor transmisi memfragmentasi habitat. Begitu tekanan-tekanan ini bertemu, pembalikan keadaan menjadi tidak mungkin.
Energi terbarukan mengurangi emisi karbon. Namun, energi ini tidak menghilangkan biaya lingkungan. Di seluruh Indonesia, proyek panas bumi telah memicu sengketa mengenai hak atas tanah, kompensasi, dan distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata. Masyarakat seringkali menanggung risiko lingkungan terlebih dahulu sambil menunggu bertahun-tahun untuk pertumbuhan yang dijanjikan.
Para pengamat juga mempertanyakan kecepatan tender Telaga Ranu dan ruang lingkup konsultasi publik yang terbatas. Wilayah perbatasan jarang memiliki kapasitas regulasi yang setara dengan skala investasi yang masuk. Transparansi dalam kondisi ini adalah perlindungan, bukan prosedur.
Risiko politik dan ekologis bertemu pada satu konsekuensi. Indonesia merusak integritasnya sendiri sekaligus merusak lingkungannya sendiri.
Selama beberapa dekade, Indonesia telah memposisikan diri sebagai pembela hak-hak Palestina yang konsisten dan menolak untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Sikap tersebut merupakan bagian dari identitas internasionalnya. Menyetujui proyek-proyek yang terkait dengan perusahaan-perusahaan yang tertanam dalam sistem ekonomi Israel secara langsung bertentangan dengan identitas tersebut. Hal itu menandakan bahwa prinsip politik dapat mengalah demi investasi. Begitu sinyal itu dikirim, kredibilitas akan melemah.
Pada saat yang sama, biaya lingkungan ditanggung oleh tanah dan masyarakat Indonesia. Halmahera menanggung risiko industri baru. Hutan menghadapi fragmentasi lebih lanjut. Sistem air menghadapi potensi kontaminasi. Penduduk setempat menanggung konsekuensinya terlebih dahulu.
Ini bukan pertukaran antara kebijakan luar negeri dan pembangunan. Ini adalah kerugian ganda. Indonesia merusak konsistensi moral posisinya terkait Palestina sekaligus mengekspos pulau yang rapuh tersebut pada tekanan ekologis tambahan.
Integritas dan perlindungan lingkungan adalah aset strategis. Jika keduanya terkikis, kerusakannya akan meluas melampaui satu proyek. Pemerintah harus mencabut konsesi tersebut dan menyelaraskan kembali keputusan ekonominya dengan prinsip-prinsip yang telah dinyatakan. Melindungi Halmahera melindungi kredibilitas Indonesia dan lingkungannya secara bersamaan.
Sumber: MEMO
