Hanya Karena Skor Kredit Jelek, Apakah Rakyat Kecil Tak Layak Punya Rumah?

Di tengah semangat program 3 juta rumah yang digulirkan pemerintah, ribuan keluarga berpenghasilan rendah (MBR) justru kecewa berat. Mereka sudah memilih rumah sederhana, mengumpulkan uang muka, bahkan siap bayar cicilan bulanan, tapi pengajuan KPR subsidi ditolak bank. Alasannya? Skor di SLIK OJK jelek.

SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) OJK adalah catatan riwayat kredit nasional yang menggantikan BI Checking. Setiap tunggakan, pinjaman online (pinjol), atau kredit kecil yang pernah macet tercatat di sana. Bahkan tunggakan Rp500 ribu atau pinjol lama yang sudah lunas tapi belum terupdate bisa membuat skor merah. Akibatnya, bank langsung menolak.

Bagi rakyat kecil, ini terasa sangat tidak adil. Banyak dari mereka bukan orang yang sengaja nakal bayar utang. Mereka terjebak pinjol saat butuh uang mendadak untuk biaya sekolah anak, pengobatan, atau modal usaha kecil. Setelah sadar dan melunasi, catatan hitam itu tetap “menempel” bertahun-tahun. Sementara impian punya rumah sendiri yang seharusnya jadi hak dasar menjadi mustahil hanya karena satu kesalahan masa lalu.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait turun langsung ke lapangan dan mendengar keluhan masyarakat. Banyak calon penerima rumah subsidi terhalang SLIK. Ia pun berkoordinasi intens dengan OJK. Hasilnya, pada awal April 2026, OJK menyatakan siap mengeluarkan kebijakan khusus SLIK untuk mendukung program perumahan rakyat.

Kebijakan tersebut mencakup dua hal penting. Penetapan ambang batas (threshold), catatan kredit sangat kecil tidak lagi langsung menghambat pengajuan KPR subsidi. Percepatan update data, kalau sudah lunas, status di SLIK harus terupdate maksimal dalam 3 hari (H+3), bukan berbulan-bulan.

Langkah ini patut diapresiasi. OJK akhirnya mengakui bahwa SLIK, yang tujuannya menjaga kesehatan perbankan, tidak boleh jadi “pintu besi” yang mengunci mimpi rumah bagi rakyat kecil.

Memang, ada risiko kalau aturan dilonggarkan terlalu jauh. Bank khawatir kredit macet (NPL) naik, dan pemerintah tak mau ulangi kasus subprime mortgage yang pernah menghancurkan ekonomi negara lain. Tapi di sisi lain, menolak ribuan keluarga hanya karena catatan kecil di masa lalu juga tidak manusiawi. Rakyat bawah bukan musuh sistem keuangan. Mereka justru tulang punggung ekonomi yang setiap hari berjuang mencari nafkah.

Program 3 juta rumah bukan sekadar target angka. Ini janji untuk mengurangi backlog perumahan dan memberikan tempat tinggal layak bagi yang selama ini tinggal di kontrakan sempit atau pinggiran sungai. Kalau hambatan SLIK terus dibiarkan, target mulia itu akan sulit tercapai, sementara pengembang dan bank pelaksana seperti BTN juga kewalahan.

Opini saya sederhana: Rakyat kecil layak punya rumah. Skor kredit jelek tidak boleh jadi vonis seumur hidup yang menghukum mereka tetap tinggal susah. SLIK memang penting untuk mencegah penyalahgunaan, tapi harus manusiawi dan proporsional, terutama untuk KPR subsidi yang memang ditujukan bagi MBR.

Sekarang adalah momentum yang tepat. OJK sudah bergerak dengan threshold dan percepatan update. Yang dibutuhkan selanjutnya adalah implementasi cepat, transparansi, dan pengawasan ketat agar tidak ada penyalahgunaan. Masyarakat juga diimbau untuk lebih disiplin mengelola keuangan ke depannya.

Punya rumah sendiri bukanlah kemewahan. Itu adalah pondasi kehidupan yang lebih baik: anak bisa belajar tenang, keluarga punya rasa aman, dan generasi berikutnya punya harapan lebih besar. Jangan biarkan skor kredit jelek menjadi alasan utama rakyat kecil tak layak punya rumah.

Pemerintah dan OJK sudah mulai mendengar suara dari bawah. Semoga kebijakan baru ini tidak hanya di atas kertas, tapi benar-benar membuka pintu bagi jutaan keluarga Indonesia yang selama ini hanya bisa bermimpi.