✍🏻Iman Zanatul Haeri (Kepala Bidang Advokasi Guru P2G)
Digunakannya anggaran pendidikan untuk MBG telah memperlihatkan dampaknya:
- Guru-guru Honorer dilarang bekerja
- Guru-guru PPPK PW (Paruh Waktu) yang berhasil diangkat hanya digaji ratusan ribu,
- dan Guru-guru PPPK di beberapa daerah kontraknya tidak dilanjut.
Berbagai kasus ini berderet dari Musi Rawas, Dompu, Tuban, Blitar, Deli Serdang, dan wilayah lainnya.
Sebab Pemda sedang tercekik:
- Tahun 2026, transfer ke daerah hanya 253,4 Triliun.
- Padahal Anggaran pendidikan 2025 yang di transfer ke daerah 347,9 Triliun
- Transfer ke daerah turun/berkurang 100 Triliun !!
👉Kemenkeu kini tidak mau membagikan diagram lingkaran anggaran pendidikan yang ditransfer ke daerah, karena disitulah kunci masalah kita saat ini.
Skema Tunjangan dianggap akan menjadi jawaban masalah tersebut. Dirjen GTK dua malam lalu baru saja menjanjikan akan menjamin kesejahteraan 237 ribu sisa guru honorer, namun videonya hilang di Metro TV (lihat gbr di atas, sebelum video di take down).
Tunjangan guru madrasah dan Tunjangan dosen di bawah Kemenag tidak jelas nasibnya, Sekjen Kemenag menyalahkan Yayasan Madrasah Swasta, sementara di Jawa Barat, bantuan untuk sekolah swasta dihilangkan dan diganti dengan program lain. Baik guru-guru dilingkungan negeri dan swasta akan dan sedang terkena dampaknya.
Kita tidak sedang baik-baik saja. Kita akan menghadapi pancaroba.
(Sumber: X)
Komentar