Departemen Kehakiman AS Rilis 3,5 Juta Halaman Dokumen Terkait Epstein

Departemen Kehakiman Amerika Serikat (Department of Justice/DOJ) merilis lebih dari 3 juta halaman dokumen tambahan sebagai bagian dari pelaksanaan Epstein Files Transparency Act. Undang-undang ini ditandatangani Presiden Donald Trump pada 19 November 2025.

Dengan rilis terbaru ini, total dokumen yang telah dipublikasikan pemerintah AS mencapai hampir 3,5 juta halaman. Di dalamnya terdapat lebih dari 2.000 video serta sekitar 180.000 gambar.

Asal Dokumen

Dokumen-dokumen tersebut dikumpulkan dari berbagai sumber utama, antara lain:

Kasus Jeffrey Epstein di Florida dan New York
Kasus Ghislaine Maxwell di New York
Penyelidikan kematian Epstein di New York
Kasus mantan kepala pelayan Epstein di Florida
Berbagai penyelidikan FBI
Investigasi Kantor Inspektur Jenderal terkait kematian Epstein

Departemen Kehakiman menyatakan bahwa mereka mengumpulkan dokumen secara berlebihan (over-collecting) untuk memastikan transparansi maksimal. Namun, tidak semua materi bisa dirilis ke publik.

Dokumen yang Tidak Dipublikasikan

Beberapa dokumen tidak disertakan karena:

Duplikasi antara dokumen penyelidikan di New York dan Florida
Dilindungi hak istimewa hukum (rahasia pengacara atau proses internal)
Dikecualikan oleh undang-undang, misalnya karena mengandung kekerasan
Tidak terkait langsung dengan kasus Epstein atau Maxwell

Perlindungan Korban Jadi Prioritas

Lebih dari 500 pengacara dan peninjau terlibat dalam proses ini. Kantor Kejaksaan AS Distrik Selatan New York juga menerapkan prosedur khusus untuk memastikan tidak ada identitas korban yang terbuka ke publik, sesuai perintah pengadilan.

Penyuntingan (redaksi) hanya dilakukan untuk melindungi korban dan keluarga mereka. Gambar pornografi disamarkan karena seluruh perempuan dalam gambar tersebut dianggap sebagai korban. Namun, nama tokoh terkenal maupun politisi tidak disensor dalam dokumen yang dirilis.

Potensi Informasi Palsu

DOJ juga mengingatkan bahwa sebagian materi mungkin berisi dokumen, gambar, atau video palsu, karena semua laporan yang pernah dikirim masyarakat ke FBI turut dimasukkan.

Beberapa dokumen bahkan memuat tuduhan tidak benar terhadap Presiden Trump yang dikirim ke FBI menjelang Pemilu 2020. DOJ menegaskan bahwa klaim tersebut tidak berdasar dan sepenuhnya palsu.