Demi janji politik Presiden Prabowo, bank-bank seperi BRI, Mandiri, BSI, BNI diminta mendanai Koperasi Merah Putih.
Masalahnya, jika usaha koperasi tersebut macet dan berujung kredit macet, maka bank yang menanggung risiko. Dampaknya bank rugi, rasio kredit bermasalah (NPL) jelek, bank jadi tidak sehat. Saham ambles. Moody’s Ratings hari ini bikin market saham turun lagi. Moody’s menurunkan outlook 5 bank besar Indonesia jadi negatif. Mereka mungkin menilai good governance dan policy pemerintah kita ini gak baik baik saja.
Koperasi Merah Putih, proyek mercusuar setelah MBG Ini masih style Pak Prabowo keinginan harus dipaksakan meski harus tabrak sana sini. Ide nya baik tapi tidak dipersiapkan dengan matang, terburu-buru dan dipaksakan. Sekarang bahkan dana desa digunakan untuk membangun gedung koperasi, iya kan?
Pertanyaannya yakin Koperasi Merah Putih bisa survive?
Jumlah koperasi di Indonesia katanya lebih dari 100.000. Berapa koperasi yang benar-benar sukses dan berkembang secara bisnis? Saya bahkan belum pernah mendengar satu atau dua koperasi yang bisa dijadikan contoh. Kalau diminta daftar 100 koperasi sukses sebagai role model nasional, apa ada? Pemerintah bikin program ini masif tapi belum kasih percontohan dulu. Seratus itu hanya 0,1% dari total koperasi. Kalau tidak ada, berarti secara statistik peluang gagalnya 99%.
Lalu apa bisnis Koperasi Merah Putih ini nanti?
Mau usaha perdagangan sembako? apa daya tariknya dibanding pasar tradisional yang lebih murah, warung tetangga, atau minimarket yang jauh lebih lengkap?
Mau jadi koperasi simpan pinjam dan modal usaha? ini justru berpotensi jadi bumerang dan penyebab kredit macet. Modal hilang sia sia. Koperasi tidak bisa balikin duit bak. Bank jadi menumpuk kredit macet.
Kita bisa melihat usaha desa yang berhasil bisa bertahan hidup itu usaha berasal dari inisiatif masyarakat itu sendiri. Yang berdiri bahkan awal tanpa dukungan modal, mereka fighting dengan kondisi yang ada, keterbatasan modal usaha dan fasilitas. Tapi itu yang menjadikan mereka berpikir kreatif dan strugling. Mereka akan belajar dan bertanggungjawab. Bisnis akan melahirkan orang-orang petarung. Mereka yang sudah merintis usaha dan sudah bisa jalan, ntah itu dalam BUMDES, Koperasi atau apapun hanya sekedar usaha bersama warga itu yang harusnya dimodali, didukung untuk lebih maju usahanya.
Lebih prioritas pendanaan yang selektif bukan masif. Ingat ini Anggaran Negara, kebiasaan orang didanai tanggungjawabnya lebih rendah. Coba duit pribadi mereka akan hati-hati. Kalau duit negara, rugi dan hilangpun mereka merasa pengelola gak masalah.
Program KPM (Koperasi Merah Putih) ini lahir karena perintah bukan kebutuhan. Setiap desa harus ada koperasi. Apa akibatnya? Yang terjadi hanya kejar target Asal Bapak Senang. Asal bangun gedung, asal tunjuk orang, bahkan gak faham apa itu koperasi, gak faham menjalankan usaha, gak faham mengelola keuangan. Hanya mengejar kuantiti seberapa banyak koperasi dibangun, bukan seberapa banyak koperasi berkualitas dan berjalan.
Makanya bikin gedung didahulukan dibanding bisnisnya sendiri. Padahal desa pun bisa memanfaatkan bangunan yang mereka punya daripada keluar Milyaran untuk bikin bangunan. Padahal bisnis lebih butuh modal, pelanggan dan demand daripada gedung.
Sudah lah ini seperti akan buang-buang uang rakyat. Bisnis yang berbasis proyek, terutama proyek pemerintah, sudah bisa diprediksi: mayoritas tidak sustainable (tidak bertahan). Begitu proyek selesai ya sudah ditinggalkan dan tamat. KPM ini “project mindset” daripada “enterpreneurship mindset”.
Masalah bukan dari ide dan tujuan Koperasi Merah Putih namun dari cara eksekusinya. 99% gagal? Belum tentu hanya saja tingkat kesuksesan sangat kecil.
Sorry to say, Koperasi Merah Putih ini terasa program politis, bukan sekedar memenuhi janji 2024 tapi untuk 2029. Program dibuat secara masif seluruh Indonesia secara dadakan, nanti yang mengelola koperasi ini sangat potensial asal tunjuk orang, orang yang punya kepentingan politik bukan mereka yang benar benar kompeten menjalankan usaha.
Yang disayangkan, nantinya kegagalan ini dibayar dengan uang rakyat, dari pajak kita semua, yang seharusnya ratusan trilyun itu kembali untuk kita sebagai publik untuk menikmati manfaat nya kembali. Ikhlas?
(Yuda W Putra)
Komentar