Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengumumkan penundaan serangan besar-besaran terhadap infrastruktur Iran. Melalui postingan di platform Truth Social pada Selasa malam (7 April 2026), Trump menyatakan bahwa ia setuju untuk menangguhkan pengeboman dan serangan ke Iran selama dua minggu. Penundaan ini bersyarat agar Iran segera membuka kembali Selat Hormuz secara lengkap, segera, dan aman untuk lalu lintas kapal internasional.
Pengumuman ini muncul hanya kurang dari dua jam sebelum batas waktu ultimatum Trump yang semula ditetapkan pukul 8 malam waktu Timur AS (sekitar pukul 7 pagi WIB, Rabu 8 April). Sebelumnya, Trump sempat mengancam keras bahwa “seluruh peradaban Iran akan mati malam ini” jika Selat Hormuz tidak dibuka. Ancaman itu termasuk penghancuran massal pembangkit listrik, jembatan, dan infrastruktur sipil lainnya yang disebutnya sebagai “Power Plant Day and Bridge Day”. Namun, setelah adanya pembicaraan dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Field Marshal Asim Munir, Trump memutuskan untuk memberikan waktu tambahan.
“Based on conversations with Prime Minister Shehbaz Sharif and Field Marshal Asim Munir of Pakistan… I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of two weeks,” tulis Trump di Truth Social. Ia menambahkan bahwa hampir semua poin perselisihan sebelumnya telah disepakati antara AS dan Iran, dan periode dua minggu ini akan digunakan untuk memfinalisasi kesepakatan damai yang lebih komprehensif, termasuk proposal 10 poin yang disebutnya “workable”. Israel juga dilaporkan telah menyetujui ceasefire sementara ini.
Penundaan ini bukan yang pertama kali. Sejak konflik AS-Israel melawan Iran meletus pada akhir Februari 2026, Trump telah beberapa kali memperpanjang deadline ultimatumnya. Mulai dari 48 jam, lima hari, hingga 10 hari, dengan alasan “pembicaraan yang produktif” dan permintaan dari pihak Iran atau mediator. Kali ini, mediasi Pakistan menjadi faktor kunci yang mendorong penundaan dua minggu. Pakistan disebut meminta Iran membuka Selat Hormuz selama periode tersebut sebagai tanda itikad baik.
Selat Hormuz merupakan jalur vital bagi pasokan minyak dunia, di mana sekitar seperlima produksi minyak global melewati selat sempit tersebut. Penutupan de facto oleh Iran sejak pecahnya konflik telah menyebabkan lonjakan harga minyak global dan kekhawatiran krisis energi. Dengan adanya penundaan ini, pasar keuangan langsung bereaksi positif. Indeks Dow Jones futures naik ratusan poin, sementara harga minyak mentah Brent turun tajam.
Di dalam negeri AS, pengumuman penundaan ini sedikit meredakan kritik terhadap Trump yang sempat memicu panggilan untuk pemakzulan atau penerapan Amandemen ke-25 dari beberapa anggota Kongres Demokrat. Mereka sebelumnya menilai ancaman Trump sebagai “tidak stabil” dan berpotensi melanggar hukum perang internasional. Namun, banyak pihak tetap skeptis karena ceasefire ini bersifat bersyarat dan rapuh. Iran sendiri belum memberikan konfirmasi resmi apakah akan memenuhi syarat pembukaan Selat Hormuz tersebut.
Pemerintah Iran sebelumnya telah menolak ceasefire tanpa syarat dan malah menyerukan warga sipil untuk membentuk rantai manusia (human chains) sebagai “pagar hidup” di sekitar pembangkit listrik dan infrastruktur penting. Seruan ini dilihat sebagai upaya membangun solidaritas nasional sekaligus taktik perisai manusia yang kontroversial.
Situasi di Timur Tengah tetap tegang meski ada penundaan. Serangan udara terbatas AS dan Israel terhadap target militer Iran masih berlangsung, sementara korban sipil di kedua pihak terus bertambah. Para analis menyebut penundaan dua minggu ini sebagai “jendela diplomasi” terakhir yang krusial. Jika gagal, ancaman Trump untuk menghancurkan infrastruktur sipil Iran bisa kembali aktif dan berpotensi memperluas konflik menjadi perang regional yang lebih besar.
Presiden Trump sendiri menyatakan optimisme bahwa kesepakatan damai bisa tercapai dalam waktu dekat. “Ini adalah ceasefire dua sisi yang baik,” katanya, sambil menekankan bahwa AS tetap siap melakukan tindakan tegas jika Iran tidak kooperatif.
Perkembangan ini terus dipantau oleh komunitas internasional, termasuk PBB dan sekutu-sekutu AS di Eropa dan Teluk. Banyak pihak berharap periode dua minggu ini benar-benar dimanfaatkan untuk negosiasi substantif, bukan sekadar menunda eskalasi lebih lanjut. Harga minyak, stabilitas ekonomi global, dan keselamatan jutaan warga di kawasan tersebut bergantung pada hasil diplomasi mendatang.
