Beliau bukan Muslim. Karirnya juga bukan kaleng-kaleng. Beliau adalah Pelapor Khusus PBB untuk Palestina yang banyak mengungkap fakta genosida. Fakta itu telah membuka mata dunia, meningkatkan semangat pembelaan masyarakat dunia pada Palestina, namun juga memicu kemarahan serta ketakutan penjajah dan sekutunya.
Kini, akses keuangan internasionalnya diblokir oleh AS. Dia dikucilkan secara finansial oleh AS. Trump juga mengancam menjatuhi sanksi kepada lembaga keuangan manapun dan siapapun yang berhubungan finansial dengannya, bahkan termasuk keluarganya.
Beliau Francesca Albanese. Salut dan hormat untuk ketangguhan dan konsistensinya membela kebenaran, meski untuk itu beliau diperlakukan seakan-akan sebagai teroris.
Saat dunia menghinakan para pemimpin dunia karena catatan amoralnya yang terbongkar dalam File Epstein, beliau adalah satu dari cahaya yang bersinar terang meski banyak yang berupaya memadamkan.
***
Francesca Paola Albanese (lahir 30 Maret 1977) adalah seorang pengacara hak asasi manusia (HAM) internasional dan akademisi asal Italia. Sejak 1 Mei 2022, ia menjabat sebagai Pelapor Khusus PBB (UN Special Rapporteur) untuk situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina yang diduduki.
Ia memegang gelar LLM dari SOAS University of London dan sedang menempuh studi PhD di Universitas Amsterdam. Ia telah bekerja dengan berbagai lembaga internasional, termasuk UNRWA.
Pada akhir 2025, ia bersama para dokter di Gaza dinominasikan oleh anggota Parlemen Eropa untuk menerima Hadiah Nobel Perdamaian 2026 atas kontribusinya dalam mengungkap krisis kemanusiaan.
Pada 9 Juli 2025, pemerintahan Trump memberlakukan sanksi “tingkat teroris” terhadap Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk wilayah Palestina yang diduduki.
Sanksi & Dampaknya
- Pembekuan Aset: Aset Albanese di AS dibekukan, termasuk sebuah kondominium di Washington, D.C. yang bernilai sekitar $700.000 (sekitar Rp 11,7 Miliar)
- Isolasi Keuangan: Ia dimasukkan ke dalam daftar Warga Negara yang Ditunjuk Secara Khusus (SDN), yang biasanya diperuntukkan bagi teroris dan kartel narkoba. Hal ini secara efektif melarangnya menggunakan bank internasional besar, kartu kredit, atau menyewa mobil.
- Larangan Perjalanan: Ia dilarang memasuki Amerika Serikat.
Reaksi Internasional & Hukum
- Perserikatan Bangsa-Bangsa: PBB menyatakan bahwa Albanese memiliki kekebalan diplomatik berdasarkan Konvensi tentang Hak Istimewa dan Kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kepala hak asasi manusia PBB, Volker Türk, menyerukan “pembatalan cepat” sanksi tersebut.
- Organisasi Hak Asasi Manusia: Kelompok-kelompok seperti Amnesty International dan Human Rights Watch mengutuk langkah pemerintah Trump sebagai “penghinaan yang memalukan terhadap keadilan internasional”.
- Tanggapan Albanese: Ia menggambarkan tindakan Trump sebagai “teknik intimidasi ala mafia” dan “tidak senonoh,” dan menegaskan untuk tetap melanjutkan pekerjaannya di bidang hak asasi manusia.
Komentar