ANTEK ASING: POLITIK BAYANGAN YANG MENYESATKAN
✍🏻Rudi Sinaba
Siapa yang tidak takut dengan tuduhan antek asing, apalagi jika itu datangnya dari penguasa. Tanpa perlu pembelaan diri kita akan menjadi bulan-bulanan, dicap musuh bangsa sebelum ada kesempatan bicara.
Istilah ‘antek asing’ ini hadir di pidato, pernyataan, dan tudingan, tetapi selalu tanpa identitas. Tidak pernah disebut negaranya, tidak pernah disebut orangnya, dan tidak pernah ditunjukkan buktinya. Ia menjadi musuh serba guna yang bisa dipanggil kapan saja. Dalam politik, musuh seperti ini sangat efisien. Ia tidak perlu dibuktikan, cukup dipercaya.
Secara historis, istilah ‘antek asing’ melekat pada pengkhianat bangsa. Ia diasosiasikan dengan penjajah, imperialisme, dan persekongkolan gelap melawan kedaulatan. Karena itu, label ini langsung memukul moral seseorang sebelum pikirannya sempat bekerja. Siapa pun yang dicap, otomatis keluar dari barisan nasionalis. Tak perlu dialog, tak perlu debat. Stempel sudah cukup untuk mengakhiri percakapan.
Masalahnya, antek asing versi mutakhir tidak lagi bekerja untuk negara asing tertentu. Ia tidak menerima perintah, tidak menerima dana, bahkan tidak tahu siapa tuannya. Ia hanya kebetulan bertanya, mengkritik, atau tidak sejalan dengan penguasa. Kritik atas kebijakan tiba-tiba dibaca sebagai agenda luar. Pikiran kritis disamakan dengan pengkhianatan. Di titik ini, logika berhenti bekerja.
Yang menarik, antek asing selalu muncul ketika argumen pemerintah melemah. Saat data tak cukup, narasi dihidupkan. Saat kebijakan dipertanyakan, tudingan dilemparkan. Ia berfungsi seperti asap, menutupi panggung agar aktor utama tak terlihat jelas. Publik pun sibuk mencari musuh imajiner. Sementara substansi pelan-pelan menghilang.
Rakyat lalu diajar untuk takut pada bayangan kata-kata penguasa. Ketakutan itu tidak diarahkan ke ketidakadilan, tetapi ke sesama warga. Aktivis dicurigai, jurnalis disindir, akademisi dilabeli. Diskusi berubah menjadi kecurigaan. Bangsa pun mulai ribut dengan bayangannya sendiri. Politik menjadi permainan bayangan yang absurd.
Ironinya, di saat yang sama, penguasa berharap besar pada investasi asing. Modal asing disambut, dirayu, bahkan difasilitasi dengan berbagai kemudahan. Asing diterima sebagai uang, tetapi ditolak sebagai pikiran. Ketergantungan ekonomi dirayakan sebagai pembangunan. Namun pertanyaan atas ketergantungan itu justru dianggap ancaman. Rakyat pun menyaksikan sandiwara kontradiksi ini dengan senyum sinis.
Di sinilah paradoks itu menjadi lucu sekaligus menyedihkan. Asing dibutuhkan untuk bertahan, tetapi dibenci untuk mengendalikan rakyat. Nasionalisme dipakai sebagai slogan, bukan sebagai prinsip. Yang dijaga bukan kedaulatan rakyat, melainkan kenyamanan kekuasaan. Maka wajar jika rakyat tertawa. Tawa sinis orang yang melihat sandiwara tapi diminta ikut serius.
Dalam perspektif hukum, tudingan antek asing runtuh sejak awal. Tidak ada unsur, tidak ada niat, tidak ada pembuktian. Dalam etika politik, ini manipulasi moral yang kasar. Dalam filsafat kekuasaan, ini teknik lama: menciptakan musuh agar barisan tetap rapi. Musuh yang nyata bisa dilawan. Musuh bayangan hanya bisa ditakuti.
Akibat paling berbahaya bukanlah label itu sendiri, melainkan dampaknya. Rakyat mulai menyensor pikiran. Kritik menjadi bisik-bisik. Ketakutan perlahan menggantikan keberanian sipil. Demokrasi tidak mati oleh kudeta, tetapi oleh kebiasaan takut. Rakyat diajar untuk membenci pengkritik, bukan menilai kebijakan.
Ternyata antek asing ditempelkan pada setiap warga yang mengkritik kebijakan pemerintah. Tujuannya jelas: memberi rasa takut kepada pengkritik dan mempengaruhi rakyat agar membenci pengkritik pemerintah.
Ini politik absurd yang sudah panik dan kehilangan akal sehat menghadapi warga yang kritis.
Padahal kritikan warga seharusnya menjadi alat kontrol dan evaluasi pemerintah, bukan dianggap musuh.
Saat rakyat takut dan saling menuding, kekuasaan tinggal tersenyum puas. Bayangan antek asing bekerja sempurna, sementara substansi dan kebenaran tersisih.
Tujuan akhirnya jelas: mengajak seluruh rakyat untuk membenci pengkritik pemerintah, sehingga kritik yang seharusnya menjadi penyeimbang dan alat perbaikan, justru dihancurkan oleh ketakutan dan manipulasi bayangan.
(*)
