Al-Quds “benteng terakhir kolonialisme”

Al-Quds, bukan sekedar membela kota tua.

Al-Quds bukan sekadar persoalan sebuah kota, dan perjuangan Palestina bukan semata-mata perjuangan untuk membebaskan Masjid al-Aqsa, kiblat pertama umat Islam. Al-Quds adalah simbol yang mempertemukan persoalan agama, kemanusiaan, kemerdekaan, dan perlawanan terhadap kolonialisme.

Karena itu, bagi perspektif anti-kolonial, apa yang terjadi di Palestina tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang imperialisme, ketika sebuah bangsa kehilangan tanahnya, terusir dari rumahnya, hidup di bawah pendudukan, dan hak menentukan nasibnya sendiri terus diperdebatkan oleh kekuatan-kekuatan yang lebih besar. Secara hukum internasional, Mahkamah Internasional pada 19 Juli 2024 menyatakan bahwa keberadaan Israel yang berkelanjutan di Wilayah Palestina yang Diduduki, termasuk Yerusalem Timur, adalah tidak sah dan harus diakhiri secepat mungkin.

Dalam kerangka inilah Palestina sering dipandang sebagai salah satu ujian terakhir bagi konsistensi dunia modern terhadap prinsip anti-kolonialisme. Istilah “benteng terakhir kolonialisme” tentu merupakan sebuah penilaian politik, bukan istilah hukum internasional. Namun pesan moral di baliknya jelas: dunia tidak dapat mengutuk kolonialisme sebagai kejahatan masa lalu, lalu bersikap biasa ketika sebuah bangsa pada masa kini masih menuntut kemerdekaan, kedaulatan, dan hak untuk hidup tanpa pendudukan.

Bagi Indonesia, persoalan ini bahkan menyentuh fondasi konstitusional negara. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Alinea keempat juga menempatkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial sebagai dasar keterlibatan Indonesia dalam ketertiban dunia.

Karena itu, dalam perspektif konstitusional anti-penjajahan, solidaritas terhadap hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri bukan sekadar sentimen politik luar negeri, melainkan berhubungan langsung dengan cita-cita yang tertulis sejak kelahiran Republik Indonesia.

Maka pembiaran terhadap pendudukan tidak semata-mata dapat dibaca sebagai sikap terhadap konflik yang jauh dari Indonesia. Dalam argumen anti-kolonial, ia dapat dipandang sebagai pengingkaran terhadap semangat konstitusi yang menolak penjajahan, pengabaian terhadap prinsip kemanusiaan yang menolak pengusiran dan perampasan hak, serta pengabaian terhadap nilai-nilai agama yang menempatkan keadilan dan kesucian manusia di atas kepentingan kekuasaan.

Al-Quds juga tidak hanya milik satu komunitas agama. Kota itu memiliki makna mendalam bagi Islam, Kristen, dan Yahudi. Karena itu, menjaga Al-Quds seharusnya tidak diterjemahkan sebagai permusuhan terhadap agama atau bangsa tertentu. Yang dipersoalkan adalah pendudukan, perampasan hak, kekerasan terhadap warga sipil, dan gagasan bahwa kekuatan dapat menciptakan hak atas tanah. Kritik terhadap Zionisme sebagai ideologi politik juga perlu dibedakan dengan kebencian terhadap orang Yahudi sebagai agama atau identitas.

Dengan demikian, membela Al-Quds bukan berarti membela sebuah bangunan semata. Masjid al-Aqsa memang memiliki kedudukan suci bagi umat Islam, tetapi makna perjuangan Palestina jauh melampaui dinding dan kubahnya. Ia menyangkut pertanyaan yang jauh lebih mendasar, apakah pada abad ke-21 manusia masih menerima bahwa sebuah bangsa dapat kehilangan tanah dan kebebasannya karena kekuatan militer, ataukah prinsip kemerdekaan yang dahulu dipakai bangsa-bangsa Asia, Afrika, termasuk Indonesia, untuk menolak kolonialisme juga berlaku bagi rakyat Palestina?

Karena itulah Al-Quds menjadi simbol. Membelanya, dalam kerangka ini, berarti menolak normalisasi penjajahan; membela martabat manusia; dan mempertahankan keyakinan bahwa kemerdekaan bukan hak istimewa bangsa tertentu, tetapi hak setiap bangsa.

(Ismail Amin)