- Sebanyak 165 dari total 562 posisi komisaris di badan usaha milik negara atau BUMN diisi oleh politisi.
- Hampir separuh di antaranya berlatar belakang sebagai kader Partai Gerindra.
Hal ini kembali menegaskan bahwa pengisian jabatan di BUMN masih kental dengan skema patronase sebagai imbalan atas dukungan politik.
Temuan tersebut disampaikan oleh Transparency International Indonesia (TII) saat diskusi daring bertajuk ”Komisaris Rasa Politisi: Perjamuan Kuasa di BUMN” pada Selasa (30/9/2025). Data tersebut menyoroti kuatnya indikasi praktik patronase politik dalam penentuan posisi strategis di perusahaan pelat merah.
Peneliti TII, Asri Widayati, memaparkan bahwa riset yang dilakukan terhadap 59 BUMN induk dan 60 anak usahanya menemukan total 562 posisi komisaris. Dari jumlah tersebut, 165 orang diidentifikasi memiliki latar belakang politisi.
”Dari 165 politisi yang menduduki kursi komisaris, kami memetakan lebih lanjut. Sebanyak 104 orang merupakan kader partai, sementara 61 orang lainnya adalah relawan politik,” ujarnya.
Dari 104 komisaris yang merupakan kader partai, afiliasi Partai Gerindra menjadi yang paling dominan dengan porsi 48,6 persen. Angka ini jauh melampaui partai-partai lain, seperti Partai Demokrat (9,2 persen), Partai Golkar (8,3 persen), serta PDI-P, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang masing-masing mencatatkan angka 5,5 persen.
Gerindra merupakan bagian dari koalisi partai politik (parpol) pendukung pemerintahan Prabowo. Gerindra kini juga masih dipimpin oleh Prabowo.
Asri pun mengaitkan temuan itu dengan pernyataan Presiden Prabowo yang sempat menyoroti kerugian BUMN sedangkan para pejabatnya mendapatkan bonus.
”Apakah dia berani untuk mengejar para politisi yang juga menduduki komisaris ini? Karena memang dia (Presiden) juga (tahu) BUMN merugi, ternyata kursi-kursi komisaris dari Gerindra sendiri yang kemudian banyak (mengisi),” tuturnya.
(Sumber: KOMPAS)
