Thomas A.M. Djiwandono, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia periode 2026–2031, secara terbuka mengakui sesuatu yang jarang diucapkan pejabat publik: ia tidak punya pengalaman langsung di bidang kebijakan moneter. Pengakuannya disampaikan dengan percaya diri, bahwa kekosongan itu bisa ditutup oleh pengalaman sekitar satu setengah tahun sebagai Wakil Menteri Keuangan. Menurutnya, pemahaman fiskal yang dalam dapat menjadi pelengkap di bank sentral.
Di satu sisi, kejujurannya patut diacungi jempol. Jarang ada calon pejabat yang secara terbuka mengakui kekurangan di awal penugasan. Namun, di sisi lain, pengakuan ini justru memantik kegelisahan. Apakah posisi strategis di bank sentral, penjaga stabilitas nilai rupiah dan pengendali inflasi, boleh diisi oleh seseorang yang masih harus belajar dari nol dalam hal moneter?
Bank Indonesia bukan sekadar institusi ekonomi. Ia adalah benteng pertahanan terakhir dalam menjaga stabilitas sistem keuangan, mengelola suku bunga, mengendalikan likuiditas, dan menjaga kepercayaan investor, terutama di tengah volatilitas global, tekanan pada nilai tukar, dan arus modal yang sangat sensitif. Kebijakan moneter bukanlah wilayah trial and error. Setiap keputusan memiliki dampak sistemik dan berjangka panjang.
Memang benar, pengalaman fiskal yang dimiliki Djiwandono sangat berharga. Koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter memang krusial. Namun, kedua domain tersebut memiliki logika, instrumen, dinamika pasar, dan risiko yang berbeda. Memahami APBN tidak serta-merta membuat seseorang mahir mengoperasikan operasi pasar terbuka, menetapkan forward guidance, atau mengelola cadangan devisa di tengah gejolak.
Pertanyaan kritisnya bukan apakah seseorang bisa belajar, semua orang bisa, tetapi apakah kursi deputi gubernur BI adalah tempat yang tepat untuk belajar dasar-dasar moneter? Di saat negara membutuhkan kepemimpinan bank sentral yang matang, berpengalaman, dan langsung mampu membaca sinyal pasar, masa transisi yang terlalu panjang berisiko melemahkan kredibilitas.
Pasar tidak selalu sabar. Kepercayaan investor dibangun dari rekam jejak dan kompetensi yang tak perlu diragukan. Sebelum hasil kerja berbicara, pasar kerap lebih dulu memberi vonis berdasarkan profil dan persepsi terhadap kemampuan pengambilan keputusan di bank sentral. Di tengah kondisi global yang tidak menentu, kepercayaan itu adalah aset yang sangat rapuh.
Publik berhak bertanya: apakah proses seleksi dan fit and proper test yang dilakukan sudah cukup ketat dalam mempertimbangkan aspek pengalaman teknis moneter? Ataukah pertimbangan politis dan administratif yang lebih dominan?
Kita tidak perlu buru-buru menyimpulkan bahwa Djiwandono tidak akan mampu. Namun, pengakuan jujurnya justru harus menjadi pengingat bagi semua pihak: bank sentral bukan tempat untuk eksperimen kompetensi. Stabilitas ekonomi nasional terlalu berharga untuk dijadikan laboratorium pembelajaran.
Semoga ke depannya, proses penempatan pejabat di lembaga vital seperti BI lebih mengedepankan prinsip the right person in the right place, bukan sekadar keberanian mencoba-coba.
Komentar