Wacana Sistem “war tiket” Haji agar tidak antre perlu kita dukung, ini alasannya…

✍🏻Ustadz Muhammad Abduh Negara

Sistem “war tiket” untuk keberangkatan haji itu, sudah paling bagus untuk kondisi saat ini, selama dipastikan sistemnya bisa berjalan dengan baik, tidak ada percaloan, tidak ada main belakang dan orang dalam, serta ada jarak waktu bagi yang sudah haji (misal, yang sudah haji tahun ini, maka baru bisa haji lagi 15 tahun kemudian).

Sistem ini, jauh lebih baik dari sistem “subsidi” (Setoran Awal) saat ini, yang membuat antrian mengular belasan bahkan puluhan tahun, yang menyebabkan orang yang benar-benar mampu secara finansial untuk berangkat haji (sehingga wajib haji) malah harus ikut antrian bersama orang-orang yang sebenarnya “tidak mampu membayar biaya haji sekaligus” tapi disubsidi.

Oh ya, “war tiket” ini sudah pernah saya wacanakan beberapa waktu lalu. Kalau benar menjadi kebijakan kementerian haji, saya sangat mendukung, selama dijalankan dengan baik.

Kalau ada yang bilang, sistem subsidi seperti saat ini sudah bagus, karena memberikan kesempatan kepada orang-orang yang kurang mampu secara finansial untuk berangkat haji, ini cara berpikir yang keliru.

(1) Haji itu kewajiban bagi orang yang mampu, sedangkan yang tidak mampu tidak wajib haji. Haji bukan tiket surga satu-satunya, sehingga orang yang mau masuk surga harus berangkat haji, mampu atau tidak, pakai cara legal atau ilegal (seperti sekian kasus yang terjadi belakangan). Ia juga bukan stempel keabsahan keislaman seseorang, sehingga yang belum haji dianggap masih ‘setengah sah’ keislamannya.

(2) Yang kurang mampu secara finansial, tetap bisa berangkat haji, tanpa mengganggu kesempatan haji bagi yang mampu (seperti sistem subsidi saat ini), dengan misalnya dibiayai oleh orang yang mampu, baik keluarganya maupun orang lain.

***

Wacana Haji Tanpa Antrean, Skema “Jemaah Bisa Pesan Tiket Langsung” Dikaji

Pemerintah tengah mengkaji kemungkinan penerapan skema baru penyelenggaraan ibadah haji tanpa antrean untuk tahun-tahun mendatang.

Wacana ini muncul sebagai respons atas panjangnya daftar tunggu haji di Indonesia yang terus meningkat setiap tahun.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menegaskan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.

“Sekarang Presiden berkeinginan supaya dipikirkan bagaimana caranya haji tidak ngantre. Jadi, haji yang tidak ngantre. Nah itu yang sedang kami formulasikan,” ujar Dahnil di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Menurut Dahnil, panjangnya antrean haji di Indonesia tidak lepas dari tingginya minat masyarakat yang terus bertambah setiap tahun, sementara kuota keberangkatan tetap terbatas. Kondisi ini diperparah oleh sistem pengelolaan keuangan haji yang mendorong masyarakat mendaftar lebih awal.

“Semakin banyak itu (pendaftar) semakin lama ngantre,” ujar Dahnil.

Ia menjelaskan, sejumlah negara memiliki pola pengelolaan haji yang berbeda. Malaysia misalnya, menerapkan sistem tabungan haji yang juga memunculkan antrean panjang.

Namun di negara lain seperti India, antrean haji tidak sepanjang yang terjadi di Indonesia.

Karena itu, pemerintah mulai mengkaji model yang lebih fleksibel, salah satunya dengan mekanisme seperti pembelian tiket langsung sesuai kuota yang diberikan oleh Arab Saudi.

“Jadi kita dikasih kuota oleh Arab Saudi 200 ribu. Nah kemudian itu kita tetapkan harganya berapa. Kemudian nanti nggak perlu ngantre. Jadi masing-masing langsung pesan siapa yang dapat, itu yang berangkat,” kata dia.

Meski demikian, Dahnil menegaskan bahwa pemerintah tetap harus memberikan perlindungan kepada jutaan calon jemaah yang telah lama masuk daftar tunggu.

“Kita sedang memikirkan pola itu. Namun tentu juga kita harus pastikan yang selama ini sudah ngantre. Kan, ada yang ngantre sekarang mau naik haji itu 5,7 juta orang. Nah bagaimana perlindungan terhadap mereka?” kata Dahnil.

Ia menambahkan, pemerintah masih terus mematangkan konsep tersebut agar dapat menjawab keinginan Presiden sekaligus menjaga keadilan bagi seluruh calon jemaah.

“Nah ini kami akan terus godok. Nanti mungkin akan saya jelaskan keterangannya, modelnya seperti apa. Tapi ini bukan keputusan, ini sedang kita godok terus-menerus supaya keinginan presiden Haji tidak ngantre itu bisa terwujud,” ujarnya.

(KOMPAS)