Uni Eropa semakin mendekati keputusan politik penting terkait Iran. Dukungan Prancis membuat peluang Korps Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris Uni Eropa kian terbuka.
Para menteri luar negeri Uni Eropa dijadwalkan berkumpul di Brussels pada Kamis, 29 Januari 2026, untuk membahas paket sanksi terbaru terhadap Teheran. Agenda ini disusun sebagai respons atas tindakan penindasan terhadap gelombang demonstrasi di Iran yang, menurut laporan internasional, telah menewaskan ribuan orang dan berujung pada penangkapan massal.
Perubahan sikap Prancis menjadi penanda penting. Menteri Luar Negeri Prancis Jean Noel Barrot mengumumkan bahwa Paris kini mendukung pelabelan IRGC sebagai organisasi teroris. Pernyataan tersebut disampaikan melalui media sosial X dan menandai berakhirnya sikap ragu Prancis terhadap usulan tersebut.
Barrot menyatakan bahwa represi terhadap aksi damai warga Iran tidak bisa lagi diabaikan. Menurut dia, keberanian masyarakat Iran dalam menghadapi kekerasan aparat negara harus direspons secara tegas oleh komunitas internasional.
Dengan dukungan Prancis, langkah ini memperoleh sokongan politik yang lebih kuat. Sebelumnya, Jerman dan Italia telah lebih dulu menyatakan persetujuan. Namun, keputusan akhir tetap mensyaratkan persetujuan bulat dari seluruh 27 negara anggota Uni Eropa, sebuah mekanisme yang kerap memperlambat pengambilan keputusan strategis.
Selama ini, sejumlah negara anggota Uni Eropa mendorong penyelarasan kebijakan dengan Amerika Serikat, yang telah menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris. Di sisi lain, sebagian negara masih berhati hati karena khawatir langkah tersebut dapat memutus hubungan diplomatik dengan Iran, mengganggu keberadaan perwakilan diplomatik Eropa di Teheran, serta menghambat upaya pembebasan warga negara Eropa yang ditahan di Iran.
Prancis juga disebut memiliki perhatian khusus terhadap keselamatan dua warganya yang saat ini berada di lingkungan Kedutaan Besar Prancis di Teheran setelah dibebaskan dari penjara pada tahun lalu.
IRGC dibentuk setelah Revolusi Islam Iran 1979 dan menjadi salah satu pilar utama kekuasaan negara tersebut. Selain memiliki peran militer strategis, korps ini juga menguasai berbagai sektor ekonomi penting serta mengendalikan program rudal balistik dan nuklir Iran.
Para diplomat Eropa menilai skala penindasan terhadap demonstrasi terbaru menuntut respons yang lebih keras. Mereka memandang peran IRGC, baik dalam operasi domestik maupun aktivitas lintas negara, telah melampaui batas dan layak diperlakukan sebagai organisasi teroris.
Keputusan yang akan dibahas di Brussels dipandang sebagai ujian konsistensi Uni Eropa dalam menyeimbangkan kepentingan diplomasi, keamanan regional, dan perlindungan hak asasi manusia di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik Timur Tengah.
Komentar