Dalam peta kekuasaan Indonesia pasca-Reformasi, tak banyak nama yang mampu bertahan, beradaptasi, dan tetap berada di lingkar inti pemerintahan selama lebih dari dua dekade. Salah satunya adalah Luhut Binsar Pandjaitan — sosok yang sering disebut sebagai “menteri segala urusan”, figur yang selalu hadir di hampir setiap isu strategis negara: energi, tambang, investasi, hingga hubungan luar negeri.
Namun kini, yang menarik bukan sekadar Luhut sendiri, melainkan jaringannya — sebuah lingkar keluarga yang kian menancap di berbagai simpul kekuasaan nasional. Dari militer, diplomasi, hingga dunia bisnis dan investasi, “trah Luhut” tampak tumbuh menjadi ekosistem politik-ekonomi baru yang sulit diabaikan.
Menantunya, Jenderal Maruli Simanjuntak, kini menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) — posisi yang memberi pengaruh strategis di tubuh TNI dan pertahanan negara. Putranya, Paulus Pandjaitan, juga berkarier di militer. Adiknya, Nurmala Kartini Pandjaitan, disebut-sebut sebagai calon duta besar RI untuk Jepang. Di sektor ekonomi, keponakannya, Pandu Patria Sjahrir, menjadi Chief Investment Officer (CIO) di Danantara, lembaga investasi yang mengelola dana negara dan berpotensi besar menentukan arah modal jangka panjang Indonesia.
Kebetulan? Mungkin. Tapi bagi publik yang jenuh dengan kisah “dinasti politik”, susunan ini tampak terlalu teratur untuk disebut kebetulan.
Jejak bisnis Luhut pun bukan cerita baru. Ia mendirikan Toba Sejahtra Group, yang memiliki kepentingan di sektor energi, tambang, dan migas. Grup ini tercatat pernah bekerja sama dengan perusahaan besar seperti Adaro Energy, bahkan disebut dalam sejumlah laporan sebagai pemain kunci dalam transisi energi dan perdagangan karbon nasional. Dengan posisi sebagai Menko Marves — kementerian yang mengatur sektor-sektor itu — wajar bila muncul kecurigaan akan potensi tumpang tindih kepentingan.
Namun, semua berjalan mulus. Tak ada pelanggaran hukum terbukti. Luhut selalu tampil dengan citra teknokrat yang tegas dan “clean”. Tapi di balik citra efisien itu, terbentuk pola baru: kekuasaan yang terinstitusionalisasi melalui keluarga dan jaringan bisnis.
Seperti halnya dinasti-dinasti politik di daerah, fenomena “trah Luhut” ini menimbulkan pertanyaan lebih besar — bukan soal moral pribadi, tapi tentang sistem. Apakah negara ini sudah cukup kuat memisahkan kepentingan publik dan privat, ketika figur-figur yang saling terkait secara darah mengelola sektor-sektor strategis secara bersamaan?
Indonesia memang tidak kekurangan pejabat cerdas. Tapi demokrasi yang sehat bukan diukur dari seberapa cerdas pejabatnya, melainkan seberapa kuat sistem pengawasan terhadap kekuasaan. Ketika kekuasaan mulai diwariskan melalui hubungan kekerabatan, bukan melalui meritokrasi terbuka, maka republik ini pelan-pelan bergeser — bukan lagi negara hukum, tapi negara jaringan.
Dan di dalam jaringan itu, nama Luhut Binsar Pandjaitan berdiri bukan hanya sebagai menteri, melainkan sebagai poros kekuasaan yang menjelma trah.
Komentar