Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, memperingatkan negara-negara Eropa agar tidak tergelincir pada apa yang ia sebut sebagai “mentalitas Nazi historis” dengan mendukung agresi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Dalam unggahan di platform X pada Rabu (4/3/2026), Baghaei mengecam sikap Jerman dan mengingatkan negara-negara Uni Eropa agar tidak terlibat dalam apa yang ia gambarkan sebagai kejahatan perang.
Ia menyinggung peran penting Uni Eropa dan kelompok E3 dalam diplomasi internasional, khususnya dalam perumusan kesepakatan nuklir 2015 yang dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Kesepakatan tersebut dicapai antara Iran dan lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ditambah Jerman, dengan tujuan membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan pelonggaran sanksi. Namun, Amerika Serikat menarik diri secara sepihak dari perjanjian itu pada 2018.
Baghaei menyatakan bahwa saat ini, di bawah tekanan Kanselir Jerman, sejumlah anggota UE berisiko berada “di sisi sejarah yang salah” dengan dianggap turut mendukung tindakan agresi dan dugaan kejahatan perang terhadap bangsa Iran.
Unggahan tersebut juga menyertakan video anggota Parlemen Eropa asal Belgia, Marc Botenga, yang dalam sidang parlemen mengkritik standar ganda Barat. Ia mempertanyakan mengapa kepemilikan senjata nuklir oleh Israel diterima, sementara Iran disebut sebagai ancaman utama kawasan.
Botenga juga menyoroti penarikan diri AS dari kesepakatan nuklir serta mempertanyakan mengapa Uni Eropa tidak secara tegas mengecam serangan militer AS-Israel terhadap Iran yang disebutnya menimbulkan korban sipil dan mempersulit diplomasi nuklir.
Dalam perkembangan lain, pejabat tinggi Jerman, termasuk Kanselir Friedrich Merz, dilaporkan menyatakan dukungan terhadap tindakan militer AS dan Israel.
Sementara itu, Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) mengumumkan gelombang ke-16 serangan balasan dalam operasi yang mereka sebut sebagai “True Promise 4”, yang diklaim menargetkan wilayah pendudukan Israel. Otoritas Iran menyatakan bahwa serangan terhadap pangkalan militer AS di kawasan merupakan bentuk “pembelaan diri yang sah”, dengan merujuk pada Pasal 51 Piagam PBB mengenai hak mempertahankan diri dari tindakan agresi.
