✍🏻Catatan Erizeli Jely Bandaro
Prabowo Subianto berdiri hari ini di puncak piramida kekuasaan, namun kaki piramida itu tidak seluruhnya dibangun oleh tangannya sendiri. Kemenangan politiknya bukan semata hasil dari electability, melainkan hasil dari kalkulasi kekuasaan — satu sisi oleh dukungan publik, sisi lain oleh struktur kekuasaan Jokowi yang menguasai logistik, jaringan birokrasi, dan mesin elektoral negara.
1. Kekuasaan yang Terutang
Kenyataan politik paling jujur di republik ini sederhana: tanpa dukungan Jokowi, presiden hari ini bukanlah Prabowo, melainkan Anies.
Jaringan politik, logistik, dan birokrasi yang dibangun Jokowi selama dua periode bertransformasi menjadi mesin elektoral yang bekerja bukan karena ideologi, melainkan karena kelangsungan kepentingan.
Dalam peta itu, Prabowo tampil bukan sebagai figur oposisi yang menang, melainkan sebagai penerus yang disetujui oleh penguasa lama.
Maka wajar bila ia begitu menghormati Jokowi bukan semata karena etika politik, tetapi karena ia tahu betul, bahwa kursi yang didudukinya hari ini adalah kursi yang dibelikan oleh kekuasaan Jokowi dengan harga yang tidak murah.
2. Di Antara Washington dan Beijing
Namun politik nasional tidak pernah berdiri di ruang hampa. Prabowo mewarisi bukan hanya kekuasaan domestik, tetapi juga konstelasi global yang pelik. Amerika Serikat, di satu sisi, masih menyimpan catatan lama, kasus pelanggaran HAM yang membuat Prabowo tidak sepenuhnya diterima di Washington. Hingga kini, Congressional Record Amerika belum mencabut pembatasan politik terhadap dirinya. Artinya, hubungan bilateral strategis, terutama dalam bidang pertahanan dan intelijen, tidak bisa dibangun dengan lompatan politik, melainkan dengan proses kepercayaan yang panjang dan rapuh.
Di sisi lain, China adalah kekuatan ekonomi yang sangat memengaruhi arah investasi Indonesia, namun jaringan bisnis dan diplomatik Beijing di Jakarta masih berakar kuat pada lingkaran ekonomi Jokowi. Proyek-proyek besar, dari Whoosh, nikel, hingga data center lebih banyak dikendalikan oleh figur-figur yang dulu dibesarkan oleh Jokowi. Dalam konteks ini, Prabowo tidak memiliki infrastruktur politik dan ekonomi yang cukup kuat untuk menegosiasikan ulang hubungan dengan Tiongkok atas nama dirinya sendiri.
Maka, di antara dua raksasa itu — AS dan China — Prabowo berdiri di posisi yang tidak sepenuhnya netral, tapi juga tidak sepenuhnya berdaulat.
3. Di Dalam Negeri: Krisis Akal dan Fiskal
Negeri ini sedang menghadapi ketegangan yang halus namun dalam. Ruang fiskal menipis, harga komoditas primer jatuh di pasar dunia, dan sumber penerimaan negara menguap seperti embun pagi.
Di atas semua itu, rakyat menuntut pemenuhan janji program makan gratis, subsidi energi, gaji ASN, dan biaya politik yang semakin membengkak.
Namun masalah terbesar bukan semata pada angka, melainkan pada akal kebijakan. Kita sering berlari lebih cepat daripada daya kita melangkah. Pemerintah ingin menyejahterakan rakyat dengan uang yang tidak ada, membangun optimisme dengan data yang belum pasti.
Dan di tengah semua ini, Prabowo harus berjalan di atas tali — antara tanggung jawab moral kepada rakyat, dan beban politik terhadap sistem yang membuatnya berkuasa.
4. Antara Hikmat dan Kekuasaan
Menjadi presiden bukan soal menang pemilu, tetapi soal memahami makna kemenangan.
Prabowo kini dituntut untuk tidak hanya pandai memerintah, tapi juga bijak menafsirkan realitas. Ia harus belajar bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan menjadi pengulangan dari sejarah yang gagal.
(sumber: fb penulis)
Komentar