Tanggapan Untuk Dasco

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H.

Ketua Harian Partai Gerindra menyoroti masyarakat sipil yang disebutnya saling mencaci di media sosial. Dasco menilai kondisi ini sudah tidak sehat.

Dasco menyebut satu hal yang dibutuhkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan janji-janjinya, terutama menyejahterakan rakyat, ialah persatuan nasional.

Dasco tak mempermasalahkan bila masyarakat sipil menyuarakan kritik ataupun masukan. Namun dia berharap kritik itu dibangun dengan rasa nasionalisme dan niat yang baik. Demikian dilaporkan Kompas (6/3/2026).

Tanggapan untuk Dasco

Dasco telah keliru, menuding kritik dan kontrol masyarakat sipil sebagai cacian. Dasco juga keliru, meminta masyarakat bersatu mendukung Prabowo.

Jika diteliti lebih dalam, justru masalah utamanya ada pada kebijakan pemerintahan Prabowo yang tak taat konstitusi. Misalnya, kebijakan Prabowo gabung Board Of Peace (BOP), Prabowo teken Resiprocal Trade Agreement (RTA) dengan AS, termasuk pengiriman pasukan TNI ke Jalur Gaza, semuanya tidak taat konstitusi dan bahkan hanya taklid buta terhadap kebijakan Trump.

Konstitusi telah menegaskan komitmen pada perdamaian dunia dan kemerdekaan setiap bangsa. Politik negara juga jelas, bebas aktif. Bukan membebek pada Amerika. Hal inilah, yang telah dilanggar oleh Prabowo.

Lalu, segenap masyarakat sipil mengkritik kebijakan tersebut. Puncaknya, sejumlah elemen masyarakat sipil menuntut Prabowo untuk keluar dari B.O.P., mengevaluasi perjanjian dagang resiprokal dengan Amerika hingga meminta agar pasukan TNI ditarik dari Gaza.

Kritik seperti ini, tidak dapat ditafsirkan sebagai caci maki. Solusi atas kritik ini adalah dengan mengevaluasi kebijakan Prabowo, bukan malah meminta rakyat taklid buta bersatu mendukung Prabowo.

Persatuan rakyat itu dasarnya ketaatan pada konstitusi, bukan pada Prabowo. Dalam konteks bernegara, justru Prabowo juga harus tunduk pada konstitusi.

Tuntutan agar Prabowo keluar dari BOP nya Trump, juga merupakan tuntutan konstitusi. Jadi wajar, jika ada yang menuntut dengan ungkapan ‘Prabowo harus keluar dari BOP, atau keluar istana!’. Maknanya, jika Prabowo tetap kekeuh taklid buta mengikuti Donald Trump, itu sama saja Prabowo mengkhianati rakyat dan konstitusi, karenanya layak dimakzulkan (dikeluarkan dari istana).

Gaya komunikasi politik Dasco sangat kolot dan puritan, yang selalu berangkat dari basis yang keliru. Yakni, menganggap setiap kebijakan pemerintah selalu benar dan harus ditaati oleh seluruh rakyat.

Cara menyelesaikan kritik seperti ini juga bukan dengan mengundang ulama, rakyat diminta mendoakan Prabowo serta memahami beratnya beban tugas Prabowo. Tidak demikian.

Justru Prabowo harus paham, betapa beratnya beban rakyat saat ini. Jangan tambah beban itu dengan pelanggaran konstitusi sehingga rakyat menjadi memiliki kewajiban untuk mengoreksi Prabowo.

Sebenarnya, jika presiden taat konstitusi rakyat lebih memilih fokus mencari makan. Namun kebijakan presiden saat ini, selain menyusahkan rakyat mencari makan juga mempermalukan negara di panggung internasional, sekaligus mengkhianati perjuangan saudara muslim di Palestina yang sedang berjuang untuk merdeka dari penjajahan Israel dan Amerika. (*)