Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang jadi program unggulan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka menyedot anggaran ratusan triliun rupiah.
Tapi pelaksanaannya justru menyisakan banyak persoalan:
- minim transparansi
- lemahnya payung hukum
- kasus keracunan massal
- hingga dugaan konflik kepentingan dan politik patronase.
Penelusuran ICW (Indonesia Corruption Watch) menemukan indikasi keterlibatan politisi, keluarga elite, militer, dan aparat penegak hukum dalam pengelolaan program ini.
Temuan ini menunjukkan bahwa MBG berisiko lebih berfungsi sebagai alat konsolidasi politik ketimbang program pemenuhan gizi publik.
“Sebelumnya juga sudah ditemukan hasil investigasi dari Tempo yang mengungkap bahwa setidaknya ada 7 yayasan penyedia SPPG atau pelaksana mitra MBG yang dikelola langsung oleh Prabowo dan juga lingkaran terdekatnya.
Hasil penelusuran kami (ICW) menunjukkan adanya temuan pada sejumlah kategori ini.
Diantaranya 28 yayasan terafiliasi dengan partai politik, kemudian 18 yayasan terafiliasi pebisnis dan swasta, 12 yayasan terafiliasi dengan birokrasi pemerintahan, 9 yayasan terafiliasi dengan kelompok relawan dan atau ormas pendukung kampanye Pilpres 2024, 7 yayasan terafiliasi sirkel dan orang dekat pejabat, 6 yayasan terafiliasi militer, 4 yayasan terafiliasi dengan mantan penyelenggara negara, 3 yayasan terafiliasi dengan individu yang pernah tersangkut dalam kasus korupsi, dan 2 yayasan terafiliasi dengan kepolisian dan kejaksaan.
Pada kategori yang pertama, kita mulai pada afiliasi terhadap partai politik. Sebagaimana teman-teman bisa lihat bahwa partai Gerindra yang juga dipimpin oleh Presiden Prabowo menempati urutan pertama sebagai partai yang terafiliasi dengan individu paling banyak di yayasan penyedia MBG.
Posisi selanjutnya diikuti dengan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang terafiliasi dengan 5 yayasan, dan kemudian ada Partai Amanat Nasional atau Partai PAN yang terafiliasi dengan politisi yang berada di 3 yayasan.
Dari 44 politisi yang tadi ditemukan, ada 4 anggota legislatif yang saat ini masih aktif menjabat. 4 orang tersebut terbagi dari 1 anggota legislatif di tingkat nasional dan 3 anggota legislatif di tingkat daerah. Selain 4 nama anggota legislatif yang masih aktif menjabat, ada juga 4 nama lainnya yang pernah tersangkut dalam kasus korupsi yang ternyata merupakan bagian dari yayasan penyedia MBG.
Dengan adanya sejumlah nama yang pernah tersangkut dalam kasus korupsi ini, maka kita patut mempertanyakan apakah proses untuk mengecek rekam jejak dan juga kualifikasi dari yayasan untuk bisa diterima sebagai penyedia SPPG sudah dilakukan dengan cukup baik atau belum.”
Simak laporan lengkap ICW dalam video berikut:
[VIDEO]
[FULL]
Komentar