Majelis Permusyawaratan Umat Islam Indonesia (MPUII) bersama sejumlah tokoh bangsa mengeluarkan Peringatan Tegas kepada Presiden Prabowo Subianto, MPR RI, dan Mahkamah Agung.
Dalam seruan resmi yang dibacakan di Jakarta, Sabtu (30/8/2025), MPUII menilai kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum, dan ketahanan nasional saat ini berada pada titik yang mengkhawatirkan hingga mengancam keberlangsungan NKRI.
Mereka menuntut Presiden Prabowo untuk konsisten mengimplementasikan amanat Pembukaan UUD 1945, termasuk:
- Membatalkan proyek strategis nasional yang merampas hak rakyat seperti di Rempang dan Pantai Indah Kapuk (PIK).
- Menghentikan liberalisasi kesehatan dan pendidikan, menggantinya dengan sistem nasional berbasis keadilan dan pelayanan gratis.
- Mengambil alih pengelolaan tambang dan SDA oleh negara secara transparan demi kesejahteraan rakyat.
- Jangan Biarkan Rakyat Berhadapan dengan Aparat
- Putus dari Bayang-Bayang Jokowi
“Jika peringatan tegas ini diabaikan, kami berlepas tangan kepada Allah Yang Maha Kuasa,” demikian kutipan pernyataan resmi MPUII.
Seruan Kepada Prabowo: Jangan Biarkan Rakyat Berhadapan dengan Aparat
M. Isa Ansori, akademisi dan mantan aktivis 98, melalui surat terbuka yang dipublikasikan di media menegaskan bahwa setiap tetes darah rakyat yang tumpah adalah alarm keras kesalahan negara.
“Harapan rakyat terletak pada keberanian Prabowo mengambil sikap, bukan sekadar menjadi penonton tragedi yang terus berulang,” ujarnya.
Tekanan dari Kalangan Elit: Putus dari Bayang-Bayang Jokowi
Sejumlah tokoh juga mendesak Prabowo agar segera melakukan “cut-off” dengan warisan pemerintahan Jokowi. Ferry Dzulkifly menilai buruknya pemerintahan sebelumnya telah melahirkan akumulasi amarah rakyat. “Prabowo harus membersihkan anasir-anasir Jokowi,” tegasnya.
Senada, Tajuz Zaman menilai Prabowo harus berani mengambil langkah strategis tanpa “ewuh pakewuh”.
“Copot Kapolri Listyo Sigit yang jadi biang amarah rakyat. Jika terbukti geng termul ikut bermain, adili sesuai hukum. Jangan biarkan rakyat berhadapan dengan aparat,” tegasnya.
Momentum Ujian Legitimasi Prabowo
Situasi ini disebut menjadi ujian besar bagi Presiden Prabowo di awal pemerintahannya. Publik menantikan sikap tegas, mulai dari pembatalan kebijakan yang merugikan rakyat hingga penindakan aparat yang melakukan pelanggaran.
Peringatan Tegas Jakarta menutup seruannya dengan doa agar Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang baik, aman, makmur, dan penuh ampunan.
(Agus Maksum)
Komentar