SEJARAH JATUHNYA OTTOMAN, PEMBERONTAKAN ARAB, DAN NASIB PALESTINA

Sharif Hussein bin Ali adalah keturunan Nabi Muhammad (SAW) dari keluarga Bani Hasyim. Ia menjadi Emir Mekkah pada tahun 1908, saat wilayah Hijaz masih berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah.

Ketika Perang Dunia Pertama meletus, Inggris berupaya melemahkan Kekaisaran Utsmaniyah yang telah memihak Jerman. Pemberontakan Arab dapat mengganggu pasukan Utsmaniyah, jalur kereta api, dan kendali atas wilayah-wilayah Arab.

Di sisi lain, Hussein ingin membebaskan wilayah Arab dari kekuasaan Istanbul dan mendirikan negara Arab yang luas.

Inggris juga menjalin hubungan dengan para pemimpin lain, termasuk Ibnu Saud, untuk memastikan kepentingan mereka tidak hanya bergantung pada Hussein.

Hussein bernegosiasi dengan Sir Henry McMahon, Komisaris Tinggi Inggris di Mesir, mengenai batas-batas kemerdekaan Arab dan kerja sama untuk melawan Utsmaniyah.

Korespondensi Hussein-McMahon berlangsung antara bulan Juli 1915 dan Maret 1916.

Dalam surat awalnya, Hussein meminta wilayah yang mencakup sebagian besar Semenanjung Arab, Irak, dan Suriah, dengan batas utara yang membentang hingga wilayah Mersin dan Adana serta sekitarnya. Aden, yang berada di bawah kendali Inggris, tidak termasuk dalam tuntutan tersebut. Hussein juga menawarkan prioritas ekonomi kepada Inggris dan membahas kerja sama pertahanan.

Awalnya, McMahon ingin menunda pembahasan mengenai batas-batas wilayah.

Hussein menyatakan keberatan dalam surat tertanggal 9 September 1915, dengan argumen bahwa batas-batas wilayah tersebut merupakan dasar dari kesepakatan itu.

Dalam surat tertanggal 24 Oktober 1915—menurut versi resmi bahasa Inggris—McMahon menyatakan: “Dengan memperhatikan perubahan-perubahan di atas, Inggris siap mengakui dan mendukung kemerdekaan bangsa Arab di seluruh wilayah yang berada dalam batas-batas yang diminta oleh Sharif Mekkah.”

Kesepakatan tersebut mencakup pengecualian tertentu. McMahon mengecualikan Mersin, Alexandretta, dan bagian Suriah yang terletak di sebelah barat distrik Damaskus, Homs, Hama, dan Aleppo. Ia juga menetapkan ketentuan mengenai perlindungan kepentingan Prancis serta perjanjian Inggris yang sudah ada dengan para pemimpin Arab lainnya. Inggris menawarkan perlindungan bagi tempat-tempat suci serta bantuan penasihat Inggris, sementara Baghdad dan Basra memerlukan pengaturan administratif khusus untuk menjamin kepentingan Inggris.

Hussein menerima beberapa poin namun terus mempermasalahkan pengecualian wilayah-wilayah tertentu. Dalam sebuah surat tertanggal 1 Januari 1916, ia menegaskan bahwa tuntutannya mencerminkan kehendak rakyat Arab.

Sebuah memorandum mengenai komitmen Inggris terhadap Sharif Hussein, yang disusun pada tahun 1918, menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak menafsirkan segala hal dengan cara yang sama—terutama terkait masalah perbatasan, hubungan dengan Prancis, dan cakupan wewenang Hussein di luar wilayah Hijaz.

Sementara negosiasi ini berlangsung, Inggris juga secara diam-diam bernegosiasi dengan Prancis. Perjanjian tersebut, yang dikenal sebagai Perjanjian Sykes-Picot, diselesaikan melalui pertukaran surat pada Mei 1916, sebelum pengumuman pemberontakan Hussein pada Juni. Mark Sykes mewakili Inggris dan François Georges-Picot mewakili Prancis, sementara Rusia juga mengetahui dan berpartisipasi dalam perjanjian mengenai pembagian wilayah Ottoman.

Menurut teks perjanjian dan peta yang menyertainya, wilayah pesisir tertentu di Suriah dan Lebanon dialokasikan untuk pemerintahan atau kendali langsung Prancis. Inggris mengamankan wilayah di Mesopotamia selatan, termasuk Baghdad dan Basra. Wilayah pedalaman dibagi menjadi wilayah pengaruh Prancis dan Inggris. Sebuah negara Arab atau konfederasi negara-negara Arab direncanakan untuk wilayah ini, namun kekuatan Eropa diberikan prioritas dalam hal peran penasihat, usaha komersial, dan pinjaman.

Sebagian besar Palestina diusulkan untuk ditempatkan di bawah administrasi internasional, yang bentuknya akan ditentukan kemudian. Britania Raya dialokasikan pelabuhan Haifa dan Acre, serta kepentingan transportasi tertentu. Perjanjian tersebut juga mengatur tentang jalur kereta api, perdagangan, bea cukai, dan penggunaan pelabuhan. Pembagian ini membatasi kemerdekaan luas yang diharapkan Hussein, meskipun teks tersebut masih merujuk pada negara atau konfederasi Arab.

Pada 10 Juni 1916, Hussein melancarkan pemberontakan terhadap Ottoman di Mekah. Putra-putranya—termasuk Ali, Abdullah, dan Faisal—memimpin gerakan tersebut di berbagai daerah. Pasukan Arab meraih keberhasilan di Mekah dan pelabuhan-pelabuhan Hijaz, tetapi Madinah tetap dikuasai oleh pasukan Ottoman sepanjang sebagian besar perang. Pada saat itu, kendali Hussein atas Hijaz belum mutlak. Dalam Faisal al-Awwal: Rihlat wa Tarikh, Amin al-Rihani merinci peran Faisal dalam memimpin pasukan Arab ke utara, menyatukan suku-suku, dan mengganggu Jalur Kereta Api Hijaz. Kampanye ini membutuhkan dana, senjata, persediaan, dan kerja sama dari para pemimpin lokal. Inggris memberikan bantuan keuangan dan militer karena pemberontakan tersebut mendukung operasi perang mereka sendiri.

T. E. Lawrence—yang kemudian dikenal sebagai Lawrence of Arabia—tiba di Jeddah bersama Ronald Storrs pada Oktober 1916. Pemberontakan telah berlangsung selama beberapa bulan sebelum kedatangannya. Lawrence kemudian bekerja sama erat dengan Faisal sebagai perwira penghubung Inggris dan membantu operasi pasukan Arab. Juga pada tahun 1916, Hussein mengambil gelar Raja, dengan pengakuan Inggris dan Prancis difokuskan pada posisinya sebagai Raja Hejaz.

Pada 2 November 1917, Inggris mengeluarkan Deklarasi Balfour. Arthur James Balfour, Menteri Luar Negeri Inggris, mengirim surat kepada Lord Rothschild untuk diteruskan ke Federasi Zionis. Surat itu menyatakan: “Pemerintah Yang Mulia memandang dengan baik pendirian rumah nasional bagi rakyat Yahudi di Palestina, dan akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian tujuan ini.”

Pernyataan tersebut mencakup ketentuan: “Dengan jelas dipahami bahwa tidak ada tindakan yang dapat merugikan hak-hak sipil dan agama komunitas non-Yahudi yang ada di Palestina, atau hak dan status politik yang dinikmati oleh orang Yahudi di negara lain mana pun.” Deklarasi tersebut mendukung tanah air nasional Yahudi di Palestina tanpa secara eksplisit menyerukan pembentukan negara Yahudi yang berdaulat. Penduduk Arab Palestina disebut dalam kategori komunitas non-Yahudi dan perlindungan hak-hak sipil dan agama mereka.

Pada akhir tahun 1917, pemerintah Bolshevik mengungkapkan perjanjian rahasia yang ditemukan di arsip pemerintah Tsar Rusia, termasuk kesepakatan mengenai pembagian wilayah Ottoman. Pengungkapan Perjanjian Sykes-Picot mengungkap komitmen Inggris yang tumpang tindih: dukungan bersyarat untuk kemerdekaan Arab, pembagian wilayah pengaruh dengan Prancis, dan dukungan untuk tanah air nasional Yahudi di Palestina.

Hussein memahami Palestina sebagai bagian dari wilayah Arab yang dijanjikan kepadanya. Namun, Inggris mempertahankan interpretasi bahwa Palestina termasuk dalam wilayah yang dikecualikan. Bahasa yang ambigu mengenai batas-batas wilayah dalam korespondensi McMahon menjadi sumber perselisihan yang berkepanjangan. Dalam sebuah dokumen Inggris dari November 1918 yang membahas versi perjanjian Hussein, para pejabat Inggris menolak beberapa rumusan yang diajukannya. Perjanjian antara kedua pihak muncul melalui serangkaian surat, sehingga perbedaan interpretasi tidak terselesaikan dalam satu perjanjian yang ditandatangani bersama.

Setelah perang, aspirasi untuk kerajaan Arab yang luas tidak terwujud. Faisal diproklamasikan sebagai Raja Suriah pada 8 Maret 1920, tetapi pemerintahannya berakhir setelah pasukan Prancis mengalahkan pasukan Suriah dalam Pertempuran Maysalun pada Juli tahun itu. Prancis kemudian mengambil alih Damaskus.

Inggris mendukung penunjukan Faisal di Irak. Menyusul Konferensi Kairo pada bulan Maret 1921, Faisal tiba di Basra pada bulan Juni, terpilih oleh pemerintah Irak pada bulan Juli, dan dinobatkan sebagai raja pada tanggal 23 Agustus 1921. Sementara itu, Abdullah membentuk pemerintahan di Transyordania (cikal bakal negara Yordania) pada tahun 1921 melalui negosiasi dengan Inggris. Saat itu ia menyandang gelar emir, dan baru menjadi raja setelah kemerdekaan pada tahun 1946. Kedua pemerintahan tersebut memiliki ambisi masing-masing, namun ruang gerak mereka sangat dipengaruhi oleh bantuan, perjanjian, dan kepentingan Inggris.

Amin al-Rihani bertemu dengan Hussein di Jeddah pada bulan Februari 1922. Dalam karyanya, Muluk al-Arab, ia mencatat pernyataan Hussein mengenai kaum Badui: “Mereka sederhana dan miskin, namun mereka jujur.” Hussein juga menekankan kesetiaan mereka dalam memegang janji. Al-Rihani menafsirkan kata-kata tersebut sebagai kritik terselubung terhadap Inggris sekaligus cerminan kekecewaan Hussein: bangsa Arab telah memenuhi komitmen masa perang mereka, namun kemerdekaan dan penyatuan yang diharapkan tidak kunjung terwujud.

Menjelang tahun 1924, posisi Hussein melemah akibat masalah keuangan dan keamanan, ketegangan hubungan dengan faksi-faksi kesukuan, serta persaingan dengan Ibn Saud. Hubungannya dengan Inggris pun memburuk. Setelah penghapusan Kekhalifahan Utsmaniyah, Hussein memproklamasikan dirinya sebagai Khalifah. Klaim ini gagal mendapat penerimaan luas dan justru semakin memicu penentangan terhadap dirinya.

Pasukan Ibn Saud merebut Taif pada bulan September 1924. Hussein turun takhta pada bulan Oktober dan menyerahkan pemerintahan kepada putranya, Ali. Mekkah jatuh kepada Ibn Saud pada bulan yang sama, sementara Ali terus melakukan perlawanan dari Jeddah. Madinah dan Jeddah akhirnya jatuh pada akhir tahun 1925. Ali meninggalkan Hijaz dan kemudian menetap di Baghdad.

Dalam korespondensi Inggris mengenai situasi di Arabia selama tahun 1924–1925, pemerintah Inggris mempertahankan kebijakan netralitas terkait konflik di Hijaz (Hussein vs Ibn Saud). Inggris juga tidak mendukung upaya perekrutan pasukan untuk mendukung perjuangan Ali di Aden. Beberapa tokoh Muslim di India keberatan dengan intervensi Inggris di tanah suci, sehingga menjadikan isu bantuan militer sebagai hal yang semakin sensitif.

Inggris tidak ragu menggunakan kekuatan militer ketika kepentingan mereka sendiri terancam. Pada tahun 1924, pasukan udara dan darat Inggris turut menghalau serangan pasukan dari Najd yang sedang bergerak maju menuju Amman. Dokumen-dokumen terkait penetapan perbatasan wilayah Arab pada tahun 1925 memperlihatkan kontras antara kesiapan Inggris untuk membela Transyordania dan sikapnya terhadap konflik di Hijaz.

Setelah meninggalkan Mekkah, Hussein tinggal di Aqaba sebelum dipindahkan ke Siprus pada tahun 1925. Dalam surat yang dikirim dari Nikosia kepada Perdana Menteri Stanley Baldwin tertanggal 22 Agustus 1925, ia menulis: “Saya diminta oleh pemerintah Inggris untuk meninggalkan Aqaba dan dibawa pergi dari negeri serta rakyat saya.”

Hussein menjelaskan bahwa ia telah memenuhi tuntutan tersebut demi menghindari kesulitan bagi Inggris dalam hubungannya dengan Ibnu Saud. Menurut surat itu, ia diberi waktu tiga minggu untuk meninggalkan Aqaba, dengan alasan adanya ancaman serangan dan pertimbangan keamanan wilayah sekitarnya. Hussein menepis anggapan bahwa ia berniat menjadikan Aqaba sebagai pangkalan militer serta membantah laporan yang menggambarkannya sebagai tawanan perang.

Dalam surat balasan tertanggal 27 Oktober 1925, Baldwin menyatakan bahwa keberadaan Hussein di Siprus adalah sebagai individu pribadi yang telah menerima undangan Inggris. Baldwin juga menjelaskan bahwa Inggris sempat menawarkan mediasi menyusul permohonan dari Ali, namun Ibnu Saud menolak tawaran tersebut. Pemerintah Inggris tetap pada pendirian bahwa mediasi hanya dapat dilakukan jika kedua belah pihak menyetujuinya.

Sebuah laporan dari Muhammad Abdul Qadir al-Mackawi, yang disertakan dalam korespondensi periode tersebut, mempertanyakan sejauh mana kebebasan Hussein dalam memilih tempat tinggalnya. Ia juga mengkritik cara pelaksanaan kebijakan kenetralan tersebut. Surat Hussein, balasan Baldwin, dan laporan tersebut mengungkap adanya perbedaan pandangan mengenai situasi sebenarnya di balik kepergian Hussein ke Siprus serta kewajiban Inggris terhadap mantan sekutunya itu. Hussein kemudian diizinkan untuk pindah ke Amman, tempat Abdullah memerintah, dan wafat di sana pada tahun 1931. Jenazahnya dibawa ke Yerusalem dan dimakamkan di dalam kompleks Haram al-Sharif. Sebuah telegram Inggris tertanggal 4 Juni 1931 mencatat penyampaian belasungkawa kepada Faisal dan Abdullah atas wafatnya ayah mereka.

Batas-batas wilayah Irak, Suriah, Transyordania, dan Palestina ditetapkan melalui beberapa tahapan: perjanjian masa perang, pendudukan militer, pengaturan mandat, negosiasi antar-kekuatan Eropa, serta perjanjian dengan para penguasa setempat. Kepentingan terkait minyak, pelabuhan, jalur kereta api, Terusan Suez, dan rute menuju India turut memengaruhi kebijakan Inggris. Perjanjian Sykes-Picot menjadi salah satu dasar bagi pembagian wilayah awal, sementara batas-batas wilayah kemudian berubah akibat keputusan-keputusan pascaperang.

Sengketa mengenai Palestina masih menjadi pokok pembahasan resmi pada tahun 1939.

Laporan dari komite yang menelaah Korespondensi McMahon-Hussein mencatat pendirian perwakilan Arab bahwa Palestina tidak pernah dikecualikan dari janji kemerdekaan. Perwakilan Inggris mempertahankan penafsiran yang berbeda, namun mengakui bahwa bahasa pengecualian dalam korespondensi tersebut tidak cukup jelas untuk menyelesaikan sengketa itu. Komite tersebut gagal mencapai kesepakatan mengenai penafsiran batas-batas wilayah. Laporan itu juga menyatakan bahwa pemerintah Inggris “tidak bebas menentukan nasib Palestina tanpa mempertimbangkan keinginan dan kepentingan penduduk Palestina.”

ITULAH SEJARAH JATUHNYA OTTOMAN, PEMBERONTAKAN ARAB, DAN NASIB PALESTINA….