✍️Agustinus Edy Kristianto
Sejak dulu saya perhatikan ada tiga kata kunci yang sering dilontarkan Prabowo Subianto dalam pernyataan publiknya dengan berapi-api: mafia, koruptor, sumber daya alam.
Setelah mengungkapkan sejenak rasa duka akibat korban demonstrasi lalu, ia melontarkan mantra andalannya itu lagi.
Katanya, “Saya akan melawan mafia sekuat apa pun, tidak akan mundur.”
Ia juga perintahkan TNI—seperti dikatakan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin—untuk “melakukan upaya-upaya pengamanan dan penertiban terhadap sumber daya alam yang mungkin dipergunakan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.”
Orang pun dengan mudah menghubungkan mafia sumber daya alam dimaksud sebagai dalang kerusuhan. Bisa dikatakan, mungkin saja mereka adalah pihak di belakang anasir-anasir yang mengarah pada makar dan terorisme.
Tak sulit pula untuk tahu siapa mafia itu karena disebutkan dengan jelas oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono via Instagram (31/8/2025):
“Tidak pernah ada pendahulu berani membongkar MAFIA Reza Chalid dan anak-anak dan kroni-kroninya. Bahkan mereka bersama orang-orang itu mencuri kekayaan negara.”

Bagi saya, tudingan itu tidak main-main dan serius, sekaligus menarik karena:
- Dilakukan oleh seorang pembantu presiden;
- Dilakukan oleh seorang pejabat yang kaya raya, dengan harta kekayaan per 31 Desember 2024 menurut catatan LHKPN KPK sebesar Rp2,4 triliun;
- Tudingan mafia itu ditujukan kepada orang yang sedikit-banyak memiliki hubungan saudara/kerabat dengan presiden—keponakan Reza Chalid adalah istri dari keponakan Prabowo), dan video pertemuan keduanya saat pernikahan sang keponakan pada 2023 itu pernah ramai beredar di media sosial;
4. Tudingan itu ditujukan kepada orang yang pada pemilu-pemilu sebelumnya disebut-sebut menyokong baik Prabowo maupun Jokowi secara finansial.
Hingga status ini ditulis, tak ada tindakan apa pun dari presiden terhadap tudingan Reza Chalid adalah mafia dari Menteri KKP, yang juga dikenal sebagai bos menara telekomunikasi tersebut.
Boleh ditafsirkan, berarti presiden mengiyakan.
Apakah Reza Chalid adalah target pertama penerapan UU Perampasan Aset jika kelak disahkan DPR?
Inti RUU Perampasan Aset adalah merampas aset (hasil tindak pidana/ proceed of crime, sarana tindak pidana/ instrumentalities, dan aset hasil konversi tindak pidana langsung maupun tidak langsung) tanpa harus ada penghukuman terhadap tersangka/terdakwanya melalui gugatan perdata (in rem forfeiture).
Faktanya, saat ini Kejaksaan Agung telah menetapkan Reza Chalid dan anaknya sebagai tersangka korupsi tata kelola minyak Pertamina 2018-2023. Sang anak sedang ditahan, sementara Reza Chalid masuk daftar pencarian orang (DPO).
Jika mendengar kata "mafia sumber daya alam", saya juga menengok aksi Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Jampidsus Kejagung, yang sejauh ini sudah mengambil alih setidaknya 3 juta hektare lahan sawit dalam kawasan hutan yang saat ini diserahkan kepada BUMN Agrinas. Selain itu, ada juga sumber daya alam tambang batu bara yang kabarnya juga menjadi titik kebocoran keuangan negara akibat penerapan aturan royalti yang lebih menguntungkan pengusaha kakap.
Soal sawit dan batu bara, kita simpan dulu untuk pembahasan nanti. Saat ini, kita fokus tudingan mafia Reza Chalid itu.
Jika benar segala pertengkaran elite yang saya sebut di atas itu terjadi, apakah ongkosnya sebanding dengan kerusakan yang terjadi akibat kerusuhan sosial? Sebandingkah dengan melayangnya nyawa manusia?
Bagi saya, pusat gempanya adalah proses negosiasi di antara elite yang sejauh ini belum tuntas—termasuk mungkin dengan Reza Chalid itu—menyangkut kendali terhadap migas nasional.
Para elite adalah mereka yang memiliki uang dan kekuasaan untuk menggerakkan keadaan: presiden (yang juga sebagai panglima tertinggi militer dan atasan Polri serta jaksa), para ketua umum partai politik, pucuk pengadilan, jajaran konglomerat, petinggi ormas keagamaan, pemimpin kelompok pemuda dan mahasiswa, taipan media massa penggerak opini publik….
Maka dari itu, saya berharap masyarakat tenang dan tidak terpancing provokasi. Jangan bertengkar sesama rakyat kecil. Jangan pukul-pukulan dengan aparat—yang banyak dari mereka juga bergaji kecil dan keluarganya tinggal di kontrakan sempit. Jangan mati sebagai pelanduk di tengah-tengah gajah yang bertarung.
Fokus saja menagih keadilan dan kesejahteraan umum sambil lekat-lekat mengamati pergerakan lingkaran elite politik ‘bernegosiasi’ tentang siapa sesungguhnya pengendali kekayaan nasional.
Salam,
AEK.







Komentar