Di balik deru aspal dan hiruk-pikuk pembangunan, Kalimantan Barat kini menggemparkan publik. Proyek jalan senilai Rp40 miliar yang digadang-gadang sebagai urat nadi ekonomi Mempawah justru menyeret aroma skandal korupsi yang kian pekat.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan, dan nama besar seorang gubernur, Ria Norsan, ikut terbawa dalam pusaran ini.
“Jalan” yang seharusnya memuluskan akses ekonomi, justru membuka jalan menuju jeruji besi.
Bayang Kekuasaan, Aroma Anggaran
Waktu bergulir, ingatan publik kembali ke masa ketika Ria Norsan masih menjabat Bupati Mempawah.
Kala itu, proyek pembangunan jalan ini mulai digagas, dibiayai penuh oleh APBD anggaran rakyat yang mestinya jadi penopang kesejahteraan.
Namun, di balik papan nama proyek dan baliho penuh senyum janji, muncul kabar miring.
KPK menduga, aliran dana miliaran rupiah tidak seluruhnya menetes ke aspal, melainkan ke kantong-kantong tertentu.
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur, membuka tabir.
“Pendanaannya lewat APBD, tentu kepala daerah mengetahui, baik penganggarannya maupun pelaksanaannya. Ini yang kami dalami,” ucapnya pada Selasa, 26 Agustus 2025.
Frasa “pasti mengetahui” menggantung di udara, mengguncang ruang opini publik.
Apakah ini sekadar pengetahuan administratif, ataukah pengetahuan mendalam tentang praktik mark-up dan penggelembungan biaya?
Jejak Proyek Bermasalah
KPK sudah mengumpulkan potongan-potongan puzzle. Pemeriksaan Ria Norsan sebagai saksi pada 21 Agustus lalu menjadi salah satu kunci.
Dari catatan KPK, laporan proyek itu dikirim secara berkala kepada sang bupati kala itu.
Namun, alih-alih sekadar bersandar pada laporan kertas, penyidik KPK memilih menyusuri jejak fisik.
Mereka turun langsung ke lapangan, menggeledah 16 lokasi strategis—dari kantor dinas di Kabupaten Mempawah, gudang dokumen di Kabupaten Sanggau, hingga ruang-ruang kerja pejabat di Kota Pontianak.
Bayangkan, 16 titik digerebek demi mencari potongan bukti. Dari setiap berkas dan kontrak yang mereka temukan, terselip cerita ada tanda tangan, ada stempel, ada keputusan.
Sementara itu, KPK juga menetapkan tiga tersangka—dua penyelenggara negara dan satu pihak swasta.
Namun, siapa mereka? Belum diumumkan. Ada strategi, ada dramaturgi. Publik dibiarkan menebak-nebak, sementara KPK terus mengunci ruang gerak.
Simfoni Saksi Bukti
Penyidikan kasus ini bukan sekadar membaca dokumen, tetapi mendengar manusia. Ratusan saksi dipanggil, sebagian di Kota Pontianak, sebagian di Gedung Merah Putih KPK Jakarta.
Budi Prasetyo, juru bicara KPK, memberi sinyal tegas.
“Kami akan membeberkan identitas para tersangka dan konstruksi perkaranya secara lengkap dalam waktu dekat,” ucapnya menegaskan.
Di balik kalimat itu, ada satu pesan tersirat: proses ini masih jauh dari selesai.
Ria Norsan boleh saja masih berstatus saksi, tetapi status itu rapuh. Begitu bukti dianggap cukup, label “tersangka” bisa menempel kapan saja.
Intrik Politik, Drama Publik
Kasus ini tak hanya persoalan hukum, tetapi juga drama politik. Ria Norsan bukan sekadar nama pejabat daerah; ia kini Gubernur Kalimantan Barat.
Bayangkan, seorang kepala daerah aktif diperiksa dalam kasus korupsi yang merugikan negara Rp40 miliar angka yang setara dengan 10.000 titik lampu jalan baru atau ribuan beasiswa anak miskin.
Rakyat bertanya-tanya. Sebuah pola lama proyek raksasa, janji besar, realisasi setengah hati, dan ujungnya aroma korupsi.
KPK, Jalan Panjang Menuju Keadilan
KPK tampaknya memilih jalan maraton ketimbang sprint. Mereka berhati-hati, menunggu setiap kepingan bukti saling mengunci.
Beberapa kali, penyidik KPK kembali ke Mempawah, seolah mencari satu “kunci terakhir” yang bisa membongkar jaringan permainan proyek ini.
Apakah Ria Norsan hanya korban laporan bawahannya, atau justru salah satu arsitek anggaran?
Jawabannya, sampai hari ini, masih mengendap di ruang penyidikan. Namun satu hal pasti publik khususnya di Provinsi Kalimantan Barat menunggu kepastian.
Jalan Rusak Integritas Publik
Proyek jalan Mempawah yang diduga dikorupsi bukan sekadar cerita pembangunan gagal.
Ini tentang kepercayaan publik yang terkikis setiap kali kasus korupsi muncul ke permukaan. Warga Kalbar ingin jalan mulus, bukan cerita hukum yang berliku.
KPK kini memegang peta, tetapi medan masih berkabut. Di satu sisi, ada tekanan publik. Di sisi lain, ada kekuatan politik. Satu langkah salah bisa memicu badai.
Hingga berita ini ditulis, status Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan masih saksi. Namun, bayang-bayang tersangka sudah menari di ujung jalan.
Publik menunggu, berharap, dan mengawasi. Karena pembangunan bukan hanya soal aspal dan beton, tetapi tentang kejujuran yang menyatukan bangsa.
Sumber: Istimewa
Komentar