Sejumlah pejabat dan narasumber yang mengetahui draf rencana terkait Jalur Gaza menyatakan bahwa Amerika Serikat akan mengizinkan Gerakan Perlawanan Islam (Hamas) untuk menyimpan beberapa senjata ringan, setidaknya pada tahap awal, namun menuntut gerakan tersebut menyerahkan semua senjata yang mampu menyerang ‘Israel’.
Surat kabar The New York Times melaporkan bahwa tim yang dipimpin AS, melibatkan Jared Kushner (menantu Presiden Donald Trump), utusan khusus AS Steve Witkoff, serta mantan pejabat tinggi PBB Nickolay Mladenov, berencana untuk membagikan dokumen tersebut kepada Hamas dalam beberapa pekan ke depan.
Surat kabar tersebut mengutip beberapa pejabat, termasuk seorang diplomat regional dan orang-orang yang mengetahui rencana itu, yang menyatakan bahwa detail rencana masih dapat berubah dan draf yang berbeda mungkin muncul di kemudian hari.
Dalam versi saat ini, rencana tersebut dikomentari sebagai upaya besar menuju perlucutan senjata Hamas, yang merupakan elemen kunci dalam rencana 20 poin Presiden Trump untuk Gaza. Rencana ini juga menjadi landasan kesepakatan gencatan senjata antara Hamas dan ‘Israel’ setelah perang yang berlangsung selama dua tahun.
Juru bicara Gedung Putih, Dylan Johnson, menyatakan bahwa pemerintahan Trump mengharapkan Hamas untuk melucuti senjatanya dan tengah bekerja sama erat dengan semua pihak serta mediator untuk memastikan implementasi penuh dari rencana tersebut.
Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa draf rencana itu didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah dibahas secara terbuka sebelumnya, tepatnya ketika Kushner menyampaikan presentasi di Forum Ekonomi Dunia (Davos) di Swiss bulan lalu mengenai tahapan pelucutan senjata Gaza. Saat itu, ia menyatakan bahwa “senjata berat akan segera dihentikan pengoperasiannya.”
Dalam presentasinya, Kushner berbicara mengenai registrasi senjata pribadi dan penghentian pengoperasiannya seiring dengan pengambilalihan tanggung jawab keamanan di Jalur Gaza oleh administrasi Palestina yang baru, namun ia tidak merinci jenis senjata apa saja yang akan dicakup dalam kebijakan tersebut.
Menurut The New York Times, ‘Israel’ kemungkinan besar tidak akan menarik pasukannya dari Jalur Gaza sebelum Hamas dan faksi bersenjata lainnya meletakkan senjata mereka.
Draf rencana tersebut mencakup pelucutan senjata secara bertahap yang bisa memakan waktu berbulan-bulan atau lebih, menurut para pejabat.
Setelah pelucutan senjata, langkah selanjutnya dalam rencana Gaza mencakup pengerahan pasukan stabilitas internasional di Jalur Gaza, memulai rekonstruksi besar-besaran, dan menyerahkan administrasi Jalur Gaza kepada komite teknokrat Palestina.
Sikap Hamas
Pemimpin politik Hamas di luar negeri, Khaled Meshaal, menolak seruan untuk melucuti senjata faksi-faksi Palestina di Gaza. Ia berpendapat bahwa melucuti senjata rakyat yang masih berada di bawah pendudukan hanya akan menjadikan mereka “korban empuk untuk dimusnahkan”.
Berbicara pada hari kedua Forum Al Jazeera di Doha, Minggu (8/2/2026), Meshaal mengatakan, bahwa wacana mengenai Hamas menyerahkan senjatanya merupakan kelanjutan dari upaya selama satu abad untuk melumpuhkan perlawanan bersenjata Palestina.
“Dalam konteks rakyat kami yang masih berada di bawah pendudukan, membicarakan pelucutan senjata adalah upaya untuk menjadikan rakyat kami korban yang mudah disingkirkan dan dengan mudah dimusnahkan oleh Israel, yang dipersenjatai dengan seluruh persenjataan internasional,” katanya.
“Selama ada pendudukan, maka ada perlawanan. Perlawanan adalah hak rakyat di bawah pendudukan… sesuatu yang dibanggakan oleh bangsa-bangsa,” kata Meshal, yang sebelumnya memimpin kelompok tersebut.
Hamas telah berulang kali menyatakan bahwa perlucutan senjata adalah garis merah, meskipun mereka mengindikasikan bahwa mereka dapat mempertimbangkan untuk menyerahkan senjata mereka kepada otoritas pemerintahan Palestina di masa depan, setelah berdiri negara Palestina.
Komentar