Satu pekan setelah ratusan santri Pondok Pesantren Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, mengalami keracunan massal, aktivitas pesantren mulai kembali normal. Suasana makan siang di aula ponpes, Jumat (16/1), tampak riuh dengan tawa dan obrolan para santri.
Namun, ketenangan itu kontras dengan peristiwa yang terjadi pada 9 Januari 2026 lalu. Saat itu, ratusan santri mendadak jatuh sakit setelah menyantap menu Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dibagikan saat jam makan siang.
Pengurus Yayasan Ponpes Miftahul Huda, Fuad Abdillah, mengatakan gejala keracunan mulai muncul sejak sore hingga malam hari. Para santri mengeluhkan pusing, mual, muntah, diare, demam, dan lemas.
“Ini baru dua bulan kami menerima MBG dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kuwaron 1,” ujar Fuad.
Awalnya, para korban dirawat di lingkungan pesantren. Namun kondisi sebagian santri memburuk, hingga pada Sabtu (10/1) sore, puluhan korban harus dilarikan ke fasilitas kesehatan.
Data ponpes mencatat, 112 santri menjalani perawatan di RSUD Ki Ageng Getas Pendowo Gubug, RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo Purwodadi, puskesmas, serta di lingkungan ponpes. Selain santri, tujuh guru juga mengalami gejala serupa, meski hanya dua yang akhirnya dirujuk ke rumah sakit.
Menu MBG yang dikonsumsi saat itu terdiri dari nasi kuning, telur dadar, abon, tempe orek, serta lalapan. Beberapa santri, seperti Inayah dan Fika, harus menjalani perawatan di IGD akibat kondisi yang cukup berat.
Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan mencatat, total korban keracunan di Kecamatan Gubug mencapai 803 orang. Hasil pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah memastikan makanan MBG yang didistribusikan SPPG Kuwaron 1 terkontaminasi bakteri Escherichia coli.
Kepala Dinkes Grobogan, dr Djatmiko, menjelaskan bakteri tersebut ditemukan pada sejumlah menu MBG, termasuk nasi kuning, telur dadar, tempe, serta lalapan. Tak hanya itu, air bersih yang digunakan untuk memasak, yang dibeli dari truk tangki, juga terkontaminasi bakteri yang sama.
“Bukan air minum penerima manfaat, tapi air bersih untuk memasak yang tercemar,” tegasnya.
Kapok dan Trauma
Meski seluruh korban kini telah dipulangkan, trauma masih membekas. Hasan, salah satu santri, mengaku enggan kembali mengonsumsi MBG.
“Saya kapok dan trauma. Harusnya dapur MBG itu steril,” ujarnya.
Pengalaman serupa disampaikan Rahmat dan sejumlah santri lain yang masih merasa khawatir jika kembali diminta menyantap menu MBG. Mereka mengaku lebih percaya pada makanan yang dikelola langsung oleh dapur pesantren.
Kepala Ponpes Miftahul Huda, Luthfi Al Hakim, menegaskan pihaknya tidak menolak program MBG. Namun, ia mendesak agar pengelola SPPG melakukan evaluasi menyeluruh.
“Tujuan MBG itu baik, tapi kebersihan dan kualitas harus benar-benar dijaga. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang,” kata Luthfi.
Ponpes sendiri selama ini mengelola makanan untuk sekitar 1.500 santri secara swadaya melalui tim dapur internal yang dinilai berpengalaman dan terkontrol.
Bahkan, Luthfi mengaku telah mengajukan permintaan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar pengelolaan dapur MBG bisa diserahkan langsung ke pihak pesantren agar pengawasan lebih maksimal.
BGN Hentikan Operasional SPPG
Badan Gizi Nasional menyatakan bertanggung jawab penuh atas insiden tersebut. Koordinator Regional SPPI Jawa Tengah, Reza Mahendra, menyampaikan permohonan maaf dan memastikan seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung, termasuk yang tidak dicover BPJS.
Sebagai langkah awal, BGN menghentikan sementara operasional SPPG Kuwaron 1 dan memasang garis polisi di lokasi. Hasil pemeriksaan awal menemukan sejumlah pelanggaran, mulai dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar hingga tata letak dapur yang tidak sesuai ketentuan.
“Ini jadi pembelajaran penting. SPPG baru bisa beroperasi kembali setelah semua standar dipenuhi,” ujar Reza.
Pemerintah Kabupaten Grobogan juga menegaskan tidak akan ragu merekomendasikan penutupan SPPG yang melanggar standar. Evaluasi terhadap seluruh SPPG di wilayah tersebut akan segera dilakukan.
“Kami minta masyarakat ikut mengawasi. Jika ada temuan, segera laporkan,” kata Sekda Grobogan, Anang Armunanto.
Kasus keracunan massal ini kembali memunculkan sorotan terhadap pelaksanaan program MBG, khususnya soal standar higienitas, pengawasan dapur, dan keamanan pangan bagi anak-anak.
Komentar