Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegur keras para kepala daerah se-Indonesia dalam rapat pengendalian inflasi bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/10/2025).
Dalam forum itu, Purbaya menyoroti rendahnya penyerapan anggaran daerah yang baru mencapai 51,3% dari total pagu Rp1.389 triliun per September 2025. Ia menilai lambannya realisasi belanja publik telah menyebabkan ekonomi daerah stagnan.
“Kalau enggak bisa, Anda mau ngapain?” tegas Purbaya dalam rapat tersebut.
Menurutnya, belanja publik yang tidak terserap dengan optimal berimbas langsung pada rendahnya pertumbuhan ekonomi di daerah. Padahal, dana transfer dari pusat telah disiapkan dalam jumlah besar untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pengendalian inflasi.
Dana Kerap Diselewengkan, Pemerintah Pusat Ragu Tambah Transfer
Purbaya juga mengungkapkan bahwa terdapat 18 gubernur yang datang menemuinya untuk meminta agar dana transfer ke daerah dinaikkan. Namun, pemerintah pusat masih menahan diri karena masih ditemukan praktik penyimpangan di daerah.
“Kalau saya sih mau saja naikin, cuma pimpinan di atas masih ragu karena sering diselewengkan di daerah,” ujarnya.
Dua Triwulan untuk Perbaikan Tata Kelola
Sebagai solusi, Purbaya memberi waktu dua triwulan kepada para gubernur untuk memperbaiki tata kelola keuangan serta meningkatkan serapan anggaran. Ia menegaskan, jika hasil perbaikannya bagus, maka pemerintah pusat siap menaikkan dana transfer.
“Kalau hasilnya bagus, dana transfer bisa dinaikkan,” kata Purbaya menutup pernyataannya.
Pernyataan tegas Purbaya Yudhi Sadewa ini menjadi peringatan keras bagi para kepala daerah agar serius mempercepat belanja publik. Pemerintah pusat menilai, efektivitas penggunaan dana daerah menjadi kunci pemulihan ekonomi nasional di tengah tantangan inflasi dan perlambatan ekonomi global.
Komentar